Menuju Destinasi Internasional, Maratua Berbenah dari Kantor hingga Pengelolaan Sampah

TANJUNG REDEB – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Maratua, Rabu malam, 11 Februari 2026, tak sekadar menjadi forum rutin tahunan. Di Ruang Rapat Sangalaki, Kantor Bupati Berau, arah pembangunan pulau terluar itu kembali dipertajam: pariwisata harus naik kelas, tapi fondasi dasarnya tak boleh rapuh.

Di satu sisi, Maratua telah menjelma menjadi etalase wisata Berau. Di sisi lain, kebutuhan paling mendasar justru belum seluruhnya tuntas.

Camat Maratua, Ariyanto, memaparkan sejumlah persoalan yang masih membelit wilayahnya. Kantor camat, misalnya, hingga kini belum bisa difungsikan optimal. Bangunan yang direhabilitasi itu baru terpasang atap tanpa plafon. Aparatur kecamatan pun masih menyewa rumah warga untuk menjalankan pelayanan pemerintahan.

“Kami berharap penyelesaian rehabilitasi kantor camat bisa menjadi prioritas,” ujarnya.

Kebutuhan lain tak kalah mendesak: pengadaan lahan untuk pembangunan TK Negeri Maratua dan mobil pengangkut sampah bagi empat kampung. Bagi Ariyanto, persoalan sampah di pulau wisata tak bisa lagi ditangani secara seadanya. Lonjakan kunjungan wisatawan harus diimbangi sistem pengelolaan lingkungan yang memadai.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyadari posisi strategis Maratua. Ia menyebut pulau itu bukan lagi sekadar destinasi kabupaten, melainkan telah masuk peta wisata nasional hingga internasional. Indikasinya jelas: penerbangan langsung ke Maratua mulai tersedia, minat wisatawan terus meningkat.

Namun, Sri mengingatkan, popularitas tanpa tata kelola yang baik justru bisa menjadi beban.

“Potensi wisata harus dikelola optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, apalagi di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” katanya.

Efisiensi anggaran menjadi konteks penting dalam Musrenbang kali ini. Alokasi Dana Kampung (ADK) disebut terbatas. Artinya, pemerintah kecamatan dan kampung dituntut lebih kreatif. Inovasi menjadi kata kunci—bukan sekadar menunggu gelontoran dana.

Isu sampah mendapat sorotan khusus. Bupati menekankan pentingnya menjaga wajah Maratua sebagai pulau wisata. Ia mendorong kolaborasi dari tingkat kecamatan, kampung, hingga RT. Dukungan dana RT sebesar Rp50 juta diarahkan untuk mendorong pemilahan sampah dari sumbernya.

“Kita wujudkan Gerakan Indonesia ASRI di Maratua. Sampah bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga punya nilai ekonomis jika dikelola dengan baik,” ujarnya. Ia juga meminta TP PKK turut ambil peran membangun budaya bersih di tengah masyarakat.

Langkah konkret telah disiapkan untuk 2026. Pemerintah daerah merencanakan pembangunan Tourism Information Center (TIC) dan sarana toilet di Teluk Harapan—dua fasilitas yang kerap menjadi tolok ukur kenyamanan destinasi. Pelatihan bahasa Inggris bagi pelaku wisata juga akan digelar, menyasar kebutuhan pelayanan wisatawan mancanegara.

Tak hanya itu, pusat UMKM dirancang untuk menjadi ruang promosi produk unggulan Maratua. Bupati menilai keberadaan UMKM center penting agar produk lokal tak tercecer dan mampu menjadi bagian dari rantai ekonomi pariwisata.

Dari sisi infrastruktur dasar, Sri menyebut seluruh jalan di Maratua telah beraspal. Tahap berikutnya adalah penambahan penerangan jalan umum (PJU). Sementara itu, agenda promosi seperti Maratua Jazz dan Maratua Run dipastikan tetap berlanjut untuk menjaga gaung destinasi.

Musrenbang Maratua kali ini memperlihatkan kontras yang nyata: di tengah statusnya sebagai surga wisata, pulau itu masih bergulat dengan ruang kantor, lahan sekolah, dan truk sampah. Tantangannya bukan lagi sekadar membangun, melainkan menata.

Jika pariwisata adalah etalase, maka kebersihan, pelayanan publik, dan kesiapan SDM adalah fondasinya. Maratua kini berada di persimpangan: menjadi destinasi indah yang rapuh, atau pulau wisata yang benar-benar tertata dan berdaya saing.(*)