Derawan Tak Cukup, Berau Mulai Membidik Ekowisata Pedalaman

BERAU– Ketergantungan Kabupaten Berau terhadap sektor pertambangan mulai diarahkan menuju babak baru. Pemerintah daerah menempatkan pariwisata sebagai salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi penopang ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Arah tersebut masuk dalam pembangunan daerah periode 2025–2029. Namun pekerjaan rumahnya tidak sederhana. Berau tak hanya harus mendatangkan lebih banyak wisatawan, tetapi juga memastikan uang yang dibawa wisatawan berputar di masyarakat tanpa mengorbankan alam yang justru menjadi modal utama pariwisata.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan daerah saat ini berada dalam proses transisi dari pertambangan menuju pariwisata.

“Kabupaten Berau saat ini sedang bertransisi dari sektor pertambangan ke sektor pariwisata, yang kita harapkan mampu menopang ekonomi masyarakat, berbasis potensi sumber daya alam yang kita miliki,” ujarnya.

Berau memang memiliki modal besar. Selama ini nama Derawan, Maratua, dan Kakaban menjadi wajah utama pariwisata daerah. Di luar kawasan kepulauan, terdapat Labuan Cermin, Karst Merabu, Hutan Lindung Lesan, perkebunan cokelat di Kelay, hingga kekayaan sejarah dan budaya masyarakat.

Potensi tersebut yang ingin diperluas agar pariwisata Berau tidak hanya bergantung pada destinasi bahari.

Karst Merabu dan Hutan Lindung Lesan, misalnya, dipandang memiliki kekayaan ekologis dan sejarah yang dapat dikembangkan bersama narasi Geopark Sangkulirang-Mangkalihat. Ekowisata pedalaman diharapkan menjadi kekuatan lain di luar Derawan dan Maratua.

Di tengah ambisi menjadikan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi baru, pemerintah daerah menghadapi persoalan lain: seberapa jauh sebuah kawasan boleh menerima aktivitas wisata.

Sri Juniarsih mengingatkan peningkatan jumlah kunjungan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.

“Bagaimana wisatawan datang, menikmati keindahan alam Berau, memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat kita, dan pada saat yang sama alam dan budaya kita tetap terjaga?” katanya.

Konsep daya dukung lingkungan atau carrying capacity karena itu menjadi penting, terutama untuk pulau, pesisir dan kawasan laut yang memiliki nilai konservasi tinggi.

Tidak semua kawasan, menurut pemerintah daerah, dapat dibuka atau dikembangkan secara masif. Zonasi ekologis dan batas kemampuan lingkungan menerima wisatawan perlu menjadi bagian dari perencanaan.

“Jangan sampai karena ingin mengejar pertumbuhan pariwisata dalam jangka pendek, kita justru merusak aset wisata yang menjadi kekuatan kita dalam jangka panjang,” tegasnya.

Persoalan tersebut menjadi krusial bagi Berau. Sebab berbeda dengan sektor yang mengandalkan pembangunan fisik semata, sebagian besar produk wisata daerah justru bergantung pada kualitas ekosistem yang masih terjaga.

Arah baru pariwisata itu kini sedang diterjemahkan melalui revisi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah atau RIPPARDA Kabupaten Berau.

Draft final revisi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata 2026 di Bapelitbang Berau, Rabu, 12 Agustus 2026.

Sri Juniarsih meminta dokumen tersebut tidak berhenti sebagai persyaratan administratif. Kebijakan di dalam RIPPARDA harus dapat diterjemahkan menjadi program, kegiatan hingga penganggaran.

Tahapan harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan pendaftaran ke Propemperda juga didorong rampung tahun ini.

Pengembangan pariwisata pun tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Infrastruktur, konektivitas, lingkungan, pelayanan dasar hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan keterlibatan lintas perangkat daerah.

“Standar pelayanan kita harus naik kelas,” katanya.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan transisi tersebut bukan sekadar seberapa banyak destinasi baru dibuka atau wisatawan yang datang.

Tantangannya adalah apakah pariwisata benar-benar mampu menciptakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat ketika ketergantungan Berau terhadap sumber daya ekstraktif perlahan harus dikurangi.

“Rakor hari ini harus menghasilkan komitmen yang konkret, pembagian peran yang jelas, dan langkah kerja yang dapat segera kita tindak lanjuti. Mari kita bangun pariwisata yang ekonominya tumbuh, lingkungannya terjaga, budayanya lestari, masyarakatnya sejahtera,” ungkapnya. (AFN)