Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Nelayan Bunyu Terhimpit Pendangkalan Sungai, Pemprov Akui Keterbatasan dan Tunggu Peran Pusat

Nelayan Bunyu Terhimpit Pendangkalan Sungai, Pemprov Akui Keterbatasan dan Tunggu Peran Pusat

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
  • visibility 393
  • print Cetak

TANJUNG SELOR – Pendangkalan Sungai Buaya di Kecamatan Bunyu Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, hingga kini belum juga mendapat penanganan. Kondisi ini sudah berlangsung sekitar 15 tahun tanpa adanya pengerukan atau perbaikan berarti.

Akibatnya, aktivitas masyarakat yang bergantung pada sungai, terutama nelayan, menjadi terganggu. Mereka mengaku kesulitan melaut, khususnya saat air surut karena perahu tidak bisa melintas dengan lancar.

Salah satu nelayan Putra belum lama ini mengaku kondisi ini sangat memengaruhi penghasilan mereka sehari-hari. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar masalah pendangkalan tidak terus berlarut-larut.

“Kalau air surut, kami susah keluar. Dan itu sangat ngangu aktivitas nelayan,” keluhnya baru-baru ini.

Meski sempat masuk dalam rencana pemerintah, pengerukan Sungai Buaya hingga tahun 2026 belum juga terealisasi.

Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas penanganan sungai tersebut.

Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, menjelaskan bahwa pengerukan sungai bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Namun demikian, pihaknya tetap membuka kemungkinan untuk membantu.

“Kami siap membantu, tapi memang kondisi keuangan daerah saat ini terbatas,” ujarnya.

Ia menambahkan, banyak program yang harus dibiayai, sementara anggaran daerah masih mengalami keterbatasan. Karena itu, pemerintah provinsi harus mempertimbangkan secara matang setiap rencana kegiatan.

Di sisi lain, Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, mengatakan persoalan pendangkalan Sungai Buaya sudah dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Menurutnya, hal ini menjadi perhatian bersama antara legislatif dan eksekutif.

“Sudah kami bahas, tinggal menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada,” jelasnya.
Senada dengan itu, Anggota DPRD dari daerah pemilihan Bunyu, Sunaryo, mengungkapkan bahwa sebelumnya ada beberapa rencana penanganan, seperti pembangunan penahan sungai (setfile) dan pembangunan pelabuhan.

Namun, rencana tersebut belum bisa direalisasikan karena membutuhkan biaya besar. Selain itu, ada juga perubahan kewenangan, di mana sebagian program diambil alih oleh pemerintah pusat.

Kondisi ini membuat penanganan Sungai Buaya semakin tertunda. Di tengah ketidakpastian tersebut, masyarakat akhirnya berinisiatif melakukan upaya sendiri.

Para nelayan bahkan harus mengangkat pasir secara manual menggunakan karung untuk membuka jalur perahu agar tetap bisa melintas. Upaya ini tentu tidak mudah dan hanya menjadi solusi sementara.

Jika tidak segera ditangani, pendangkalan sungai ini dikhawatirkan akan terus merugikan masyarakat, khususnya nelayan yang sangat bergantung pada sungai sebagai sumber mata pencaharian utama.

Masyarakat pun berharap ada kejelasan tanggung jawab serta langkah konkret dari pemerintah, baik daerah maupun pusat, agar persoalan ini tidak terus berlarut dan kehidupan nelayan bisa kembali normal. (Lia)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Berau Genjot Legalitas Lahan Eks Transmigrasi, Warga Bisa Bernapas Lega

    Pemkab Berau Genjot Legalitas Lahan Eks Transmigrasi, Warga Bisa Bernapas Lega

    • calendar_month Kamis, 17 Jul 2025
    • account_circle admin
    • visibility 582
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau terus mendorong penyelesaian legalitas lahan di kawasan eks transmigrasi. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Pemkab Berau menggelar Rapat Koordinasi Ketransmigrasian di Aula Disnakertrans Berau, Rabu, 16 Juli 2025. Rakor tersebut mengangkat tema “Upaya Pemerintah dalam Penyelesaian Legalitas Lahan Infrastruktur Fasum dan Fasos di Wilayah Eks Transmigrasi Kabupaten […]

  • ESI Berau Dukung Pilkada 2024 Berjalan Damai dan Kondusif

    ESI Berau Dukung Pilkada 2024 Berjalan Damai dan Kondusif

    • calendar_month Selasa, 5 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 650
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Esports Indonesia (ESI) Kabupaten Berau menggelar deklarasi Pilkada Damai 2024 pada acara pembukaan Forum Group Discussion (FGD) Kepemudaan League Kedua, yang berlangsung di Story Mount pada Minggu (3/11/2024). Deklarasi tersebut menjadi komitmen ESI Berau dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 yang damai, aman, dan bermartabat. Ketua Umum ESI Berau, Akbar Patompo, yang diwakili oleh […]

  • Pjs Bupati Berau Tegaskan Pentingnya Moralitas dan Budaya Malu dalam Pemberantasan Korupsi

    Pjs Bupati Berau Tegaskan Pentingnya Moralitas dan Budaya Malu dalam Pemberantasan Korupsi

    • calendar_month Selasa, 12 Nov 2024
    • account_circle admin
    • visibility 625
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Pemerintah Kabupaten Berau melalui Inspektorat Daerah menggelar rangkaian kegiatan bertajuk Road to Harkodia yang telah menyambangi 13 kecamatan di Kabupaten Berau, termasuk tiga kampung yang telah ditetapkan sebagai Kampung Anti Korupsi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam pemberantasan korupsi di berbagai lapisan […]

  • Karhutla Capai 208 Kejadian, Bupati Berau Perpanjang Belajar dari Rumah hingga 29 Agustus

    Karhutla Capai 208 Kejadian, Bupati Berau Perpanjang Belajar dari Rumah hingga 29 Agustus

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 216
    • 0Komentar

    BERAU – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas memperpanjang kebijakan Belajar dari Rumah (BDR) bagi pelajar selama tiga hari, mulai 27 hingga 29 Agustus 2026. Kebijakan tersebut diambil menyusul masih tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah Kabupaten Berau. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Berau Nomor 612 […]

  • Serangan Buaya Kian Meresahkan, DPRD Berau Desak Pemerintah Segera Bangun Penangkaran

    Serangan Buaya Kian Meresahkan, DPRD Berau Desak Pemerintah Segera Bangun Penangkaran

    • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 681
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Konflik antara manusia dan buaya di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan. DPRD Berau meminta pemerintah daerah segera merealisasikan rencana pembangunan penangkaran buaya sebagai langkah penanganan jangka panjang. Anggota DPRD Berau, Sakirman, mengatakan desakan tersebut muncul setelah insiden serangan buaya yang hampir merenggut nyawa seorang warga di Karang Mulyo, Kecamatan Tanjung Redeb. Peristiwa […]

  • Pemkab Berau Pertahankan Program Prioritas di Tengah Keterbatasan Fiskal

    Pemkab Berau Pertahankan Program Prioritas di Tengah Keterbatasan Fiskal

    • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
    • account_circle beraunews
    • visibility 81
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten Berau tetap menempatkan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas dalam Perubahan APBD 2026. Kebijakan itu diambil di tengah perubahan kondisi fiskal dan transfer pemerintah pusat. Pemkab Berau bersama DPRD Berau menyepakati perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Berau, Selasa (29/9/2026). Kesepakatan tersebut […]

expand_less