Tanjung Redeb –  Kebutuhan air bersih yang hingga kini belum merata di Kabupaten Berau menjadi sorotan para wakil rakyat. Anggota DPRD Kabupaten Berau Komisi II, Sutami ditemui beberapa waktu lalu menegaskan pentingnya pelayanan publik, khususnya akses air bersih ini. Dirinya menyebut, air bersih ini seharusnya bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa membebani secara finansial.
“Pelayanan air bersih tidak boleh dikelola hanya demi mengejar keuntungan, melainkan harus mengedepankan kepentingan publik. Jangan sampai masyarakat kita merasa kembali ke zaman dulu, harus ambil air sendiri di sumur atau sungai. Ini pelayanan dasar yang semestinya sudah terpenuhi secara merata,” tegasnya.
Sutami juga mengkritisi adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan ketidakterbukaan pengelolaan air bersih di salah satu kampung. Menurutnya, kepala kampung bersangkutan telah dua kali dipanggil oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberikan penjelasan, namun terus meminta penundaan.
“Ini justru menimbulkan tanda tanya dan kekhawatiran publik. Ini juga mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan atau ketidakterbukaan anggaran. Padahal sumber air di wilayah tersebut sebenarnya sangat potensial, karena berasal dari sumber alami seperti air pegunungan. Hal ini seharusnya menjadi modal utama dalam mendistribusikan air bersih ke masyarakat secara efisien, bukan justru menjadi persoalan yang berlarut-larut,” bebernya.
Sutami menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menyampaikan keluhan, karena tanpa informasi dari warga, lembaga legislatif tidak akan mengetahui adanya permasalahan di lapangan. Ia pun mendukung langkah APH untuk meminta klarifikasi langsung dari pihak terkait. (Adv)