Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » Kecelakaan Kerja PT HPU Terjadi 10 Juli, Baru Dilaporkan ke Disnaker

Kecelakaan Kerja PT HPU Terjadi 10 Juli, Baru Dilaporkan ke Disnaker

  • account_circle admin
  • calendar_month Kamis, 31 Jul 2025
  • visibility 1.053
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Tanjung Redeb – Koordinator Pengawas Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Berau, Sab’an menegaskan, pihaknya baru mengetahui bahwa telah terjadi Kecelakaan Kerja di PT HPU.

Sab’an menyebut, mendapat informasi pada Rabu 30 Juli kemarin.

“Baru kemarin kami dapat informasi dari PT HPU,” ujarnya dikutip dari media zona.my.id.

Ditegaskannya, pihak perusahaan membenarkan bahwa telah terjadi kecelakaan kerja.

“Mereka membenarkan bahwa ada kecelakaan kerja,” tegasnya.

Berdasarkan pengakuan pihak perusahaan, korban berinisial ANS tersebut merupakan operator Dump Truk bermuatan Batu Bara.

Pada saat kejadian, korban sempat menginformasikan bahwa telah terjadi lose break atau rem blong pada unit yang dikendarainya.

“Pas jalan menurun, korban menginformasikan kondisi unitnya,” terangnya.

Bermaksud menyelamatkan diri, korban keluar dari kabin kendaraan dengan melompat ke arah kanan.

“Korban lompat ke jalan hauling, dan diduga kepalanya terbentur. Sementara unit terguling ke arah kiri,” sebutnya.

Sab’an mengungkap, peristiwa tersebut terjadi pada 10 Juli 2025. Korban sempat mendapat perawatan di rumah sakit umum daerah (RSUD) dr Abdul Rivai selama dua hari.

“Dan dinyatakan meninggal pada 12 Juli. Dua hari setelah dirawat,” ucapnya.

Ditegaskannya, berdasarkan aturan. Jika terjadi kecelakaan kerja, kurun waktu 2×24 Jam, perusahaan harus melapor kepada pengawas ketenagakerjaan.

“Harusnya 2×24 Jam di laporkan. Ini sudah berlarut-larut. Sudah 20 hari lebih selisihnya,” tegasnya lagi.

Lebih lanjut, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan peninjauan ke PT HPU.

“Kami akan ke lokasi untuk melakukan pendalaman,” jelasnya.

Sab’an membeberkan, dalam persoalan ini, pihaknya tentu akan memberikan sanksi terhadap perusahaan.

“Yang jelas sanksi administrasi. Karena tidak melapor. Seharusnya, perusahaan itu punya ahli K3. Makanya kami akan cek ke sana. Kenapa ini bisa terjadi,” tandasnya.(*)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Prioritaskan Lansia dalam Kuota Haji Berau 2026, Total Jamaah Capai 213 Orang

    Pemerintah Prioritaskan Lansia dalam Kuota Haji Berau 2026, Total Jamaah Capai 213 Orang

    • calendar_month Jumat, 3 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 185
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Kuota haji untuk Kabupaten Berau pada 2026 dipastikan tidak akan terbuang. Jika kuota yang tersedia tidak terpenuhi, pemerintah akan mengalihkannya ke daerah lain. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Haji dan Umrah Berau, Hindun Nahdiani, mengatakan pemerintah memastikan setiap kuota haji dapat dimanfaatkan secara optimal. “Tidak ada kuota yang terbuang. Kalau […]

  • Innalillahi!!! Seorang Lansia Tewas Dalam Kebakaran di Kampung Batu Putih

    Innalillahi!!! Seorang Lansia Tewas Dalam Kebakaran di Kampung Batu Putih

    • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 595
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Si jago merah melalap sebuah rumah di Kampung Batu Putih RT 2, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, pada Selasa pagi, 19 November 2024. Kebakaran ini menelan korban jiwa seorang lansia berusia 65 tahun, yang terjebak di dalam rumahnya dan tidak berhasil diselamatkan. Menurut informasi yang dihimpun, kebakaran melanda rumah korban, yang pada saat […]

  • Fleksibilitas Lebih Tinggi, RSUD Talisayan Siap Menjadi BLUD

    Fleksibilitas Lebih Tinggi, RSUD Talisayan Siap Menjadi BLUD

    • calendar_month Selasa, 8 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 449
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Pemerintah Kabupaten Berau terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah pesisir. Salah satu langkah signifikan adalah advokasi untuk perubahan status RSUD Talisayan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Upaya ini melibatkan beberapa dinas terkait untuk mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan kesehatan di daerah tersebut. Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, […]

  • Dinkes Berau Tegaskan SPPG Wajib Patuhi Aturan Pengolahan Makanan

    Dinkes Berau Tegaskan SPPG Wajib Patuhi Aturan Pengolahan Makanan

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.130
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB– Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Berau mengingatkan seluruh Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) agar mematuhi standar pengolahan makanan yang telah ditetapkan. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya temuan makanan tidak layak konsumsi di salah satu satuan layanan.   Kepala Dinkes Berau, Lamlay Sarie, melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Suhartini, menjelaskan bahwa pelatihan dan pembinaan telah […]

  • Berau Dipantau dalam Penilaian Arindama, Kampung Diminta Tunjukkan Pencapaian Pembangunan

    Berau Dipantau dalam Penilaian Arindama, Kampung Diminta Tunjukkan Pencapaian Pembangunan

    • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.801
    • 0Komentar

    BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau mengikuti proses penilaian Arindama Bidang Pembangunan Wilayah Pedesaan yang digelar secara daring bersama tim penilai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, baru-baru ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMK), Tentram Rahayu, menjelaskan bahwa dalam proses verifikasi, pihaknya memaparkan kondisi objektif seluruh kampung di Berau. Penilaian mencakup berbagai indikator, seperti […]

  • Ratusan Kepala Sekolah Dilantik, Prosesnya Dinilai Tak Transparan

    Ratusan Kepala Sekolah Dilantik, Prosesnya Dinilai Tak Transparan

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 491
    • 0Komentar

    Samarinda — Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur membuka hasil evaluasi administratif terhadap proses penugasan dan pengangkatan Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Evaluasi ini dilakukan setelah terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pengangkatan 176 kepala sekolah pada awal Januari 2026. Hasil evaluasi tersebut mengindikasikan bahwa proses pengangkatan […]

expand_less