Satu Tahun Pra SD Diwajibkan, Pemkab Berau Dorong Reformasi PAUD dari Akar

TANJUNG REDEB- Pemerintah Kabupaten Berau meluncurkan kebijakan wajib satu tahun pra-sekolah bagi anak-anak sebelum masuk jenjang pendidikan dasar. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat fondasi pendidikan anak usia dini (PAUD) di Bumi Batiwakkal.

Langkah ini diumumkan oleh Bupati Berau sekaligus Bunda PAUD Kabupaten, Sri Juniarsih Mas, dalam Rapat Koordinasi Bunda PAUD tingkat kabupaten dan kecamatan yang digelar di UPT SPNF SKB Berau pada Kamis (7/8/2025).

“PAUD bukan lagi pilihan tambahan, melainkan kebutuhan yang mesti dipenuhi setiap anak. Saya ingin para Bunda PAUD ikut terlibat aktif dan tidak sekadar menjadi simbol,” ujar Sri dalam sambutannya.

Sri menegaskan, perluasan akses PAUD yang merata hingga ke pelosok kampung menjadi agenda mendesak. Selain memprioritaskan ketersediaan layanan pendidikan, ia juga menyoroti pentingnya pemenuhan gizi anak-anak sebagai bagian dari ekosistem tumbuh kembang yang menyeluruh.

Dalam konteks itu, peran Bunda PAUD, yang biasanya melekat pada istri kepala daerah, diminta untuk tidak hanya bersifat seremonial.

“Saya tidak ingin predikat Bunda PAUD hanya digunakan untuk kegiatan formal. Peran itu seharusnya ikut memperkuat program pendidikan dari bawah,” katanya.

Rakor kali ini disebutnya sebagai momentum untuk mempererat koordinasi lintas level, dari desa hingga kabupaten, dalam memastikan kualitas PAUD benar-benar menjangkau seluruh anak usia dini di Berau. Fokus utama, memastikan setiap anak memperoleh pengalaman belajar yang memadai di masa golden age-nya.

“Usia dini adalah masa perkembangan paling cepat dalam kehidupan manusia. Di sinilah pondasi intelektual dan emosional anak dibentuk. Maka kualitas layanannya tidak boleh asal-asalan,” tegasnya.

Pemkab Berau, menurutnya, telah merancang berbagai program pendukung: mulai dari pemberian tunjangan tambahan untuk guru PAUD, penyediaan sarana belajar, distribusi laptop, hingga penambahan ruang kelas. Setiap kecamatan pun kini disebut telah memiliki TK Negeri sebagai penopang sistem.

Tak hanya bergantung pada APBD, pemerintah daerah juga memanfaatkan dukungan anggaran dari pusat untuk menyalurkan bantuan operasional lembaga PAUD.

Menutup pertemuan itu, Sri menyerukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pendidikan dan organisasi profesi guru PAUD, untuk terus mengawal pelaksanaan program secara konkret di lapangan. Ia optimistis, generasi masa depan Berau bisa dibentuk dari intervensi sejak usia paling dini.

“Kalau ekosistem pendidikan dasarnya kuat, kita tidak perlu khawatir pada generasi penerus. Yang kita butuhkan sekarang adalah kerja bersama yang berkelanjutan,” pungkasnya. (adv/yf)