Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DPRD Berau » Transparansi Keuangan Diutamakan, DPRD Berau Gunakan Sistem At Cost

Transparansi Keuangan Diutamakan, DPRD Berau Gunakan Sistem At Cost

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 28 Sep 2024
  • visibility 1.306
  • print Cetak

Tanjung Redeb – DPRD Berau periode 2024-2029 telah tuntas membahas tata tertib (tatib). Dari pembahasan yang dilakukan selama beberapa hari itu, tidak ada perubahan signifikan hanya ada penambahan penyesuaian dengan aturan baru.

“Tidak ada perubahan, hasil pembahasannya hampir sama dengan tatib periode DPRD sebelumnya. Kalau untuk penambahan tatibnya disesuaikan dengan aturan baru yang ada saat ini,” terang Sekretaris DPRD Berau, Abdurrahman U dihubungi media ini pada Rabu (25/9/2024).

Seperti untuk aturan perjalanan dinas yang sebelumnya berbasis Lumpsum, kini dikembalikan ke pola lama menjadi at cost. Hal ini pun sesuai dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan perjalanan dinas secara Lumpsum bagi pimpinan dan anggota DPRD.

“Untuk perjalanan dinas itu, ini kan kita ada peraturan baru ya. Adanya tenggang waktu yang diberi setelah keputusan Mahkamah Agung yakni 90 hari kerja. Jadi kemungkinan besar sampai 10 Oktober 2024 nanti, masih menerapkan pola Lumpsum untuk perjalanan dinas DPRD,” bebernya.

Sebagai informasi, pola Lumpsum adalah sistem pembayaran perjalanan dinas bagi anggota DPRD yang dilakukan secara sekaligus, baik sebelum maupun setelah perjalanan dinas berlangsung. Sedangkan untuk pola at cost atau biaya riil, adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

Perubahan pola pembiayaan perjalanan dinas itu berubah ke pola lama, lantaran untuk pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas secara Lumpsum bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, menyebabkan potensi pengelolaan keuangan daerah yang tidak dilakukan secara baik.

Sedangkan dengan sistem at cost merujuk pada biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah atau kuitansi memberi keuntungan bagi para penyedia jasa. Seperti maskapai penerbangan atau pihak perhotelan yang dinikmati anggota dewan selama perjalanan dinas.

“Karena ini sudah menjadi aturan pemerintah, tentu kami mematuhinya. Nanti setelah 10 Oktober baru polanya dikembalikan dengan sistem at cost,” pungkasnya. (Amela/adv)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Warisan Budaya Berau: Ketika Tradisi Adat Mulai Tergerus Waktu

    Warisan Budaya Berau: Ketika Tradisi Adat Mulai Tergerus Waktu

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 799
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Dikenal dengan pesona wisata baharinya yang menakjubkan, Kabupaten Berau ternyata menyimpan kekayaan lain yang tak kalah berharga: tradisi dan budaya leluhur yang hidup di tengah masyarakat kampung. Dari ritual Melas Kampung di Sambaliung hingga upacara Bag Jamu di Pulau Derawan, setiap prosesi adat ini bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga simbol […]

  • Dinkes Kaltim Dorong Deteksi Dini dan Kolaborasi Lintas Sektor Tangani Zoonosis

    Dinkes Kaltim Dorong Deteksi Dini dan Kolaborasi Lintas Sektor Tangani Zoonosis

    • calendar_month Rabu, 19 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 92
    • 0Komentar

    SAMARINDA – Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mendorong penguatan deteksi dini dan pencegahan penyakit zoonosis yang berpotensi berkembang menjadi penyakit emerging. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah penyebaran penyakit secara berkepanjangan di masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Fitnawati, mengatakan zoonosis menjadi bagian dari penyakit emerging yang perlu mendapat perhatian […]

  • Tekankan Digitalisasi Promosi Wisata untuk Tingkatkan Kunjungan 2025

    Tekankan Digitalisasi Promosi Wisata untuk Tingkatkan Kunjungan 2025

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 437
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB– Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, kembali menyoroti pentingnya langkah strategis dalam mendorong perkembangan sektor pariwisata daerah menjelang akhir tahun. Setelah sebelumnya meminta OPD terkait untuk memperhatikan kesiapan fasilitas dan infrastruktur, kini Dedy menekankan perlunya penguatan promosi pariwisata melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, promosi yang masif dan merata merupakan kunci untuk meningkatkan […]

  • ‎Disbudpar Berau Tingkatkan SDM Pariwisata Lewat Storytelling, Dorong Pemandu Wisata Jadi Duta Budaya Lokal

    ‎Disbudpar Berau Tingkatkan SDM Pariwisata Lewat Storytelling, Dorong Pemandu Wisata Jadi Duta Budaya Lokal

    • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 2.050
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata. Salah satu langkahnya melalui sertifikasi profesi pemandu wisata, yang kini difokuskan pada kemampuan storytelling atau bercerita tentang potensi wisata lokal. ‎Kepala Bidang Usaha Jasa, Sarana Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Disbudpar Berau, Nurjatiah, menjelaskan bahwa sertifikasi kali […]

  • PSI Berau Perkuat Konsolidasi Menuju 2029, Bidik 200 Ribu Anggota dan Roadshow hingga Kampung

    PSI Berau Perkuat Konsolidasi Menuju 2029, Bidik 200 Ribu Anggota dan Roadshow hingga Kampung

    • calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 190
    • 0Komentar

    BERAU — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Berau, Mikael Sengiang, menyatakan mesin organisasi partainya terus bergerak memperkuat konsolidasi menjelang agenda politik 2029. Salah satu fokus yang kini dikejar adalah pembentukan struktur kepengurusan hingga tingkat ranting serta peningkatan jumlah keanggotaan melalui sistem Kartu Tanda Anggota (KTA) digital. Dalam pertemuan internal yang dihadiri […]

  • DPRD Berau Beri Tenggat Akhir Desember 2026 untuk Tindak Lanjut Pengendalian Miras

    DPRD Berau Beri Tenggat Akhir Desember 2026 untuk Tindak Lanjut Pengendalian Miras

    • calendar_month Senin, 28 Sep 2026
    • account_circle beraunews
    • visibility 79
    • 0Komentar

    BERAU – DPRD Kabupaten Berau memberi tenggat hingga akhir Desember 2026 kepada tim pengendalian minuman keras (miras) untuk menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat (RDP) gabungan komisi yang digelar pada Senin (28/9/2026). Kesimpulan RDP itu meminta tim pengendalian miras menindaklanjuti hasil rapat, dengan batas waktu hingga akhir Desember 2026. DPRD Berau juga akan melakukan evaluasi dan […]

expand_less