DPRD Berau Minta Pengawasan Proyek Infrastruktur Diperketat

TANJUNG REDEB- DPRD Kabupaten Berau mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan kualitas pembangunan infrastruktur di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan. Pengawasan terhadap proyek fisik dinilai harus diperkuat agar hasil pembangunan benar-benar sesuai standar.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, menilai masih ada proyek pembangunan yang kualitasnya dipertanyakan karena tidak sepenuhnya mengikuti perencanaan awal. Karena itu, menurut dia, proses pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan hingga pekerjaan memasuki masa pemeliharaan.

Ia menekankan bahwa pengendalian proyek tidak boleh hanya dilakukan ketika pekerjaan berlangsung. Pengawasan, kata dia, harus dimulai sejak perencanaan agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.

“Pengawasan proyek harus diperkuat sejak tahap perencanaan. Masih ada pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan standar bahkan tidak sejalan dengan rencana yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari aspek administratif atau ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Ia menegaskan kualitas hasil pembangunan harus menjadi perhatian utama, terutama karena proyek tersebut menggunakan anggaran publik.

“Bukan hanya soal proyek selesai tepat waktu, tetapi bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaannya benar-benar mengikuti standar sehingga hasilnya berkualitas,” katanya.

Saga juga menyoroti tanggung jawab kontraktor setelah proyek dinyatakan selesai. Ia menilai masih ada pihak pelaksana yang kurang maksimal menjalankan kewajiban ketika pekerjaan memasuki masa pemeliharaan.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi berkala terhadap proyek-proyek pembangunan yang telah maupun sedang dikerjakan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kontraktor tetap bertanggung jawab hingga seluruh kewajiban mereka terpenuhi.

“Jangan sampai setelah pekerjaan selesai, kontraktor tidak lagi memperhatikan kondisi proyek padahal masih berada dalam masa pemeliharaan,” ujarnya.

Melalui Komisi III, DPRD Berau mendorong pemerintah daerah memperkuat sistem pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan. Hal ini dianggap penting agar penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di tengah upaya efisiensi anggaran, Saga menegaskan setiap proyek pembangunan harus menghasilkan pekerjaan yang optimal dan berkualitas.

“Karena anggaran sedang kita efisienkan, maka hasil pekerjaan juga harus maksimal,” tutupnya.