Kejar Pemerataan Air Minum, Berau Bidik Dukungan Pemerintah Pusat

JAKARTA – Ketersediaan air minum layak menjadi salah satu pekerjaan rumah pembangunan Kabupaten Berau. Di tengah pertumbuhan kawasan perkotaan dan geliat pariwisata, kebutuhan terhadap layanan air bersih juga semakin mendesak di wilayah kepulauan, pesisir, hingga kampung-kampung pedalaman.

Pemerintah Kabupaten Berau berupaya mempercepat pemerataan layanan tersebut dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah pusat. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Berau, Fendra Firnawan, menemui Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Sugeng Paryanto, di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membuka dukungan program pusat dalam memperluas cakupan pelayanan air minum. Sri Juniarsih memaparkan kondisi infrastruktur yang telah dibangun sekaligus sejumlah wilayah yang masih membutuhkan peningkatan layanan.

Sejumlah kawasan wisata menjadi perhatian, terutama Pulau Derawan, Maratua, dan Kecamatan Biduk Biduk. Pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kunjungan wisatawan membuat kebutuhan infrastruktur dasar di kawasan tersebut ikut bertambah.

Ketersediaan air minum bukan hanya menyangkut kebutuhan rumah tangga. Infrastruktur ini juga menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat dan keberlanjutan sektor pariwisata. Karena itu, peningkatan kapasitas sistem pengelolaan air minum dan perluasan jaringan perpipaan dinilai perlu berjalan beriringan.

“Kami berharap dukungan peningkatan layanan air minum, baik revitalisasi sistem pengelolaan air minum maupun perluasan jaringan perpipaan,” ungkapnya.

Tantangan pemerataan tidak berhenti di kawasan pesisir dan kepulauan. Sejumlah kampung di wilayah pedalaman juga masih membutuhkan akses air minum yang lebih memadai.

Pemerintah Kabupaten Berau sebelumnya telah mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk merealisasikan pembangunan layanan air minum di beberapa kampung. Namun, keterbatasan fiskal membuat dukungan pemerintah pusat menjadi semakin penting untuk memperluas jangkauan program.

Salah satu skema yang diharapkan dapat berlanjut adalah Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang berada dalam lingkup Ditjen Cipta Karya Kementerian PU.

“Melalui alokasi APBD kami telah merealisasikan di beberapa kampung, dengan keterbatasan anggaran saat ini, dukungan pemerintah pusat sangat kami harapkan,” jelasnya.

Sri Juniarsih berharap pemerataan infrastruktur air minum dapat menjadi salah satu capaian pembangunan pada periode kedua kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Gamalis. Targetnya, peningkatan layanan tidak hanya terkonsentrasi di pusat perkotaan, tetapi menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar dan pedalaman Berau.

Upaya tersebut sekaligus menempatkan akses air minum sebagai bagian penting dari pembangunan daerah. Sebab, pemerataan infrastruktur dasar menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Kabupaten Berau. (afn/adv)