Tenaga Kesehatan Tak Merata, DPRD Berau Minta Evaluasi Penempatan Pegawai

BERAU – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menyoroti belum optimalnya pelayanan dasar di Kabupaten Berau, khususnya di sektor kesehatan. Ia menilai, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Yang pertama saya ingin sampaikan terkait pelayanan, khususnya tenaga kesehatan. Ini pelayanan dasar yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah daerah,” ujar Subroto, Jumat (16/04/2026).

Sorotan ini muncul seiring adanya laporan kekurangan tenaga kesehatan di sejumlah fasilitas, seperti puskesmas dan rumah sakit. Kondisi tersebut dipicu kebijakan tidak diperpanjangnya kontrak P3K bagi pegawai yang masa kerjanya belum mencapai dua tahun.

“Dengan kebijakan itu, banyak puskesmas dan rumah sakit mengalami kekurangan tenaga kerja,” jelasnya.

Terkait kemungkinan penambahan tenaga honorer, Subroto menyebut langkah tersebut tidak mudah dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengungkapkan, hasil konsultasi DPRD menunjukkan bahwa proses perekrutan tenaga honorer memerlukan tahapan panjang dan prosedur yang cukup kompleks.

“Kami sudah konsultasi, penambahan honorer itu bukan tidak mungkin, tapi prosesnya panjang,” tambahnya.

Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan tenaga kesehatan. Menurutnya, secara jumlah, pegawai di Berau sebenarnya sudah mencukupi.

“Saya sarankan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda melakukan pemerataan. Dari data kementerian, secara jumlah sebenarnya sudah cukup,” ujarnya.

Namun demikian, persoalan utama terletak pada distribusi yang belum merata. Ia menilai masih terjadi penumpukan tenaga di satu wilayah, sementara daerah lain justru kekurangan.

“Penempatannya yang belum pas. Ada yang menumpuk di satu tempat, sementara tempat lain kekurangan,” tegasnya.

Subroto menekankan pentingnya evaluasi untuk mengidentifikasi wilayah yang kelebihan tenaga agar dapat dialihkan ke daerah yang membutuhkan, sehingga pelayanan kesehatan bisa berjalan optimal di seluruh wilayah.

Ia juga menyoroti kondisi di wilayah pesisir yang dinilai cukup memprihatinkan. Bahkan, pelayanan kesehatan sempat terhenti selama tiga hari saat Lebaran akibat tidak adanya dokter yang bertugas. Hal itu terjadi karena tenaga dokter penugasan khusus belum menerima gaji selama beberapa bulan.

“Di pesisir, sempat tiga hari saat Lebaran tidak ada pelayanan karena dokter penugasan khusus belum digaji sekitar dua sampai tiga bulan,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan hak tenaga kesehatan terpenuhi, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah terpencil. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak sampai harus menempuh jarak jauh ke pusat kota hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar.

“Ini sangat penting untuk segera ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat pesisir harus ke kota hanya karena tidak ada dokter,” pungkasnya. (tnr)