A-News.id, Tanjung Redeb – Isu inflasi menjadi perhatian utama Presiden Joko Widodo dan juga diharapkan tetap menjadi fokus di masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok, pemerintah provinsi dan kabupaten di Kalimantan Timur berkolaborasi untuk menanggulangi masalah ini.

Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, bersama Pjs Bupati Berau, Sufian Agus, meresmikan kios penyeimbang yang baru di Pasar Sanggam Adji Dilayas.

“Salah satu langkah yang kami ambil untuk menekan inflasi adalah dengan menghadirkan kios penyeimbang stabilitas harga bahan pokok,” ungkap Akmal saat acara peresmian, Selasa (29\10\2024).

Kios penyeimbang di Berau ini merupakan yang keempat di Kalimantan Timur, mengikuti jejak kios serupa di Samarinda dan Balikpapan, yang masing-masing memiliki dua kios. Selain itu, terdapat satu kios di Penajam Paser Utara, sehingga total kios penyeimbang di Kaltim berjumlah enam.

Akmal Malik menjelaskan bahwa empat daerah tersebut menjadi perhatian khusus karena menyumbang angka inflasi yang cukup tinggi, dengan Berau menempati posisi ke-23 di Indonesia untuk inflasi tertinggi. Sebelumnya, inflasi di Kaltim hanya dihasilkan dari dua daerah, yakni Samarinda dan Balikpapan, namun kini PPU dan Berau turut berkontribusi pada peningkatan angka inflasi.

“Sebanyak 10 komoditi pokok yang menjadi dasar penilaian BPS sangat fluktuatif harganya. Oleh karena itu, kios penyeimbang hadir untuk membantu menstabilkan harga,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa intervensi pasar langsung tidak mungkin dilakukan, karena harga sangat dipengaruhi oleh suplai dan permintaan.

Kios penyeimbang diharapkan dapat memberikan akses kepada masyarakat Berau untuk memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, tanpa mengganggu pedagang lainnya. Inisiatif ini sejalan dengan arahan dari Kementerian untuk menerapkan kebijakan yang tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) untuk memastikan ketersediaan bahan pokok di Kalimantan Timur. Kios penyeimbang diharapkan berfungsi sebagai ujung tombak dalam sistem ini, membantu mendeteksi potensi kenaikan harga komoditas.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan inflasi di Kaltim dapat ditekan, dan masyarakat dapat lebih mudah mengakses bahan pokok dengan harga yang stabil. (ADV/mar)