Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DPRD Berau » Feri Kombong Desak Pemerintah Susun Langkah Antisipasi: Pelatihan, Penempatan Kerja hingga Mitigasi Dampak Sosial

Feri Kombong Desak Pemerintah Susun Langkah Antisipasi: Pelatihan, Penempatan Kerja hingga Mitigasi Dampak Sosial

  • account_circle admin
  • calendar_month Kamis, 27 Nov 2025
  • visibility 455
  • print Cetak

TANJUNG REDEB– Ketua Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong, meminta Pemerintah Kabupaten Berau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera menyiapkan strategi khusus dalam mengatasi potensi lonjakan pengangguran. Dorongan ini disampaikan menyusul kabar penutupan salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah Berau, yang berdampak langsung pada ribuan pekerja.

Feri Kombong menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menunggu hingga dampaknya semakin meluas. Menurutnya, langkah antisipatif harus segera disusun untuk memastikan para pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak terjebak dalam situasi ekonomi yang berkepanjangan.

“Penutupan perusahaan ini tentu membawa dampak sosial dan ekonomi yang besar. Pemerintah melalui OPD terkait harus segera melakukan pemetaan dan menyiapkan strategi yang konkret, mulai dari pendataan tenaga kerja terdampak hingga upaya penyaluran kembali ke lapangan pekerjaan,” tegas Feri.

Ia menjelaskan bahwa strategi yang diperlukan tidak hanya sebatas penempatan kerja, tetapi juga pelatihan keterampilan (upskilling dan reskilling) sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja lokal. Feri juga mendorong pemerintah berkoordinasi dengan sektor swasta dan perusahaan lain di Berau untuk membuka peluang rekrutmen bagi pekerja terdampak.

“Kita harus memastikan mereka memiliki peluang untuk kembali bekerja. Jika diperlukan, pemerintah juga bisa memfasilitasi program pelatihan kompetensi sehingga para pekerja dapat beradaptasi dengan kebutuhan industri saat ini,” ujarnya.

Selain itu, Feri menilai pentingnya pemerintah memperkuat komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi di Berau untuk memastikan kondisi ketenagakerjaan tetap stabil dan meminimalisir potensi PHK massal. Ia berharap Pemkab Berau bergerak cepat agar kondisi sosial-ekonomi masyarakat tidak terganggu secara signifikan.

“Ini perlu menjadi perhatian serius. Jangan sampai persoalan ini menimbulkan masalah-masalah baru di tengah masyarakat,” tutupnya. (adv)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Apel Hari Santri di SMKS Ma’arif NU Berau Berlangsung Khidmat, Tekankan Peran Santri Menuju Indonesia Emas

    Apel Hari Santri di SMKS Ma’arif NU Berau Berlangsung Khidmat, Tekankan Peran Santri Menuju Indonesia Emas

    • calendar_month Kamis, 22 Okt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 116
    • 0Komentar

    BERAU, BERAUNEWS.ID – Upacara peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Lapangan SMKS Ma’arif NU 01 Berau, Gunung Panjang, Tanjung Redeb, Rabu (22/10/2026), berlangsung khidmat. Upacara tersebut dihadiri para santri dan santriwati, pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Berau, serta tamu undangan lainnya. Dalam upacara tersebut, Ustaz Mahya selaku Wakil PCNU Berau membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia, […]

  • Pemkab Berau Pastikan Perda Tenaga Kerja Tak Sekadar Administrasi

    Pemkab Berau Pastikan Perda Tenaga Kerja Tak Sekadar Administrasi

    • calendar_month Minggu, 31 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 668
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Pemkab Berau menegaskan komitmennya untuk melindungi tenaga kerja lokal melalui implementasi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara khusus soal perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja asli daerah. Kebijakan ini diarahkan sebagai respons terhadap minimnya representasi warga lokal dalam pasar kerja, meskipun pembangunan ekonomi terus tumbuh di Berau. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyampaikan bahwa […]

  • Berau Antisipasi Kekurangan Guru Jelang Kebijakan Penghapusan Non-ASN di Sekolah Negeri

    Berau Antisipasi Kekurangan Guru Jelang Kebijakan Penghapusan Non-ASN di Sekolah Negeri

    • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 290
    • 0Komentar

    BERAU – Rencana pelarangan guru non-ASN mengajar di sekolah negeri mulai 2027 menjadi perhatian pemerintah daerah. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperbesar persoalan kekurangan dan ketimpangan distribusi tenaga pendidik di sejumlah wilayah. Sekretaris Daerah Berau, M Said, mengatakan pemerintah daerah akan mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Namun, ia mengakui kebijakan itu membawa tantangan tersendiri bagi […]

  • Disnakertrans Berau Siapkan Pelatihan Welder, Soroti Ketidaksesuaian Keterampilan dan Kebutuhan Industri

    Disnakertrans Berau Siapkan Pelatihan Welder, Soroti Ketidaksesuaian Keterampilan dan Kebutuhan Industri

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 526
    • 0Komentar

    BERAU — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Berau menyiapkan program pelatihan kejuruan berbasis sertifikasi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. Salah satu yang tengah dipersiapkan adalah pelatihan pengelasan (welder) dengan peserta awal sebanyak 16 orang. Kepala Disnakertrans Berau, Anang Saprani, mengatakan pelaksanaan program tersebut masih menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta usulan yang dihimpun […]

  • Audiensi Bupati Berau dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

    Berau Usulkan Bus Sekolah dan Pengembangan Trans Berau ke Kemenhub

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2026
    • account_circle beraunews
    • visibility 110
    • 0Komentar

    Pemkab Berau mengusulkan bus sekolah, pengembangan Bus Trans Berau, dan fasilitas transportasi darat kepada Kementerian Perhubungan.

  • Resor Milik WNA di Maratua Disegel, Langgar Izin Ruang Laut

    Resor Milik WNA di Maratua Disegel, Langgar Izin Ruang Laut

    • calendar_month Selasa, 14 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 485
    • 0Komentar

    TARAKAN – Sebuah resor milik warga negara asing (WNA) di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, disegel oleh pemerintah karena diduga melanggar aturan pemanfaatan ruang laut. Penyegelan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama tim dari Stasiun PSDKP Tarakan Jumat (10/4). Resor yang disegel tersebut adalah […]

expand_less