BUMD Didorong Jadi Mesin Ekonomi Daerah: Komisi II DPRD Berau Ingin Kontribusi PAD Lebih Kuat

TANJUNG REDEB — Jika APBD adalah bahan bakar pembangunan, maka BUMD adalah salah satu mesin yang seharusnya ikut mendorong laju ekonomi Berau. Itulah pesan yang ditegaskan Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, ketika menyoroti peran BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rudi melihat BUMD bukan sekadar lembaga usaha milik pemerintah, tetapi instrumen ekonomi yang dapat menjadi sumber pemasukan stabil ­— sekaligus fondasi untuk pembangunan berkelanjutan. Namun untuk sampai pada tahap itu, inovasi dan efisiensi harus diperkuat.

“BUMD di Kabupaten Berau perlu terus berinovasi dan mencari peluang-peluang baru untuk meningkatkan pendapatan,” ujarnya.

Selama ini, BUMD memang sudah berperan, namun kontribusi terhadap PAD dianggap masih bisa digenjot. Rudi menekankan bahwa DPRD akan berada di jalur pendampingan dan pengawasan agar pengelolaan BUMD berjalan profesional, tepat arah, dan memberi dampak nyata bagi daerah.

Diversifikasi Usaha Jadi Jalan Tengah

Rudi menilai Berau punya banyak ladang ekonomi yang belum digarap maksimal. Pariwisata, misalnya, tengah berkembang menjadi primadona dan dinilai layak menjadi area usaha BUMD. Selain itu, sektor pertanian, energi, hingga perikanan dan kelautan juga menyimpan nilai ekonomi yang dapat diolah menjadi sumber pendapatan baru.

“Potensi pariwisata, pertanian, energi, hingga perikanan dapat menjadi ruang usaha yang memberi kontribusi lebih besar terhadap PAD,” jelasnya.

Dengan tidak hanya bergantung pada satu sektor, BUMD dapat lebih adaptif saat situasi ekonomi berubah. Diversifikasi usaha akan membuat pendapatan daerah lebih sehat — tidak goyah hanya karena satu sektor terganggu.

Modernisasi Sistem Bisnis Jadi Kebutuhan

Pemanfaatan teknologi juga masuk dalam poin penting yang ditegaskan Komisi II. Inovasi digital bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan bagi BUMD agar lebih efisien, kompetitif, dan mudah menjangkau pasar yang lebih luas.

Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas dinilai wajib melekat dalam tata kelola. Dengan sistem yang jelas, kepercayaan publik terbentuk, dan hasil usaha dapat dikembalikan untuk pembangunan masyarakat.

“Pengelolaan harus profesional dan akuntabel agar pendapatan yang masuk benar-benar memberi manfaat untuk pembangunan daerah,” tegas Rudi.

Target Utama: BUMD Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Berau

Rudi berharap pembenahan yang dilakukan hari ini menjadi fondasi bagi BUMD agar bisa tumbuh lebih besar di tahun-tahun mendatang. DPRD berkomitmen memfasilitasi dialog, pengawasan, dan kebijakan yang mendukung perkembangan usaha daerah.

“Ke depan, BUMD harus benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi. Kami siap bekerja sama untuk memastikan itu terjadi,” pungkasnya. (ak/adv)