Pemprov Kaltim Kucurkan Rp25 Miliar untuk Renovasi Rumah Jabatan, Klaim Transparan dan Sesuai Aturan
- account_circle admin
- calendar_month 7 jam yang lalu
- visibility 18
- comment 0 komentar
- print Cetak
SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur. Kebijakan ini menuai perhatian publik karena nilainya yang dinilai cukup besar.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengatakan renovasi dilakukan karena kondisi bangunan yang sudah lama tidak ditempati dan membutuhkan perbaikan menyeluruh.
“Rumah jabatan ini sudah puluhan tahun tidak ditempati, sehingga banyak bagian yang harus diperbaiki,” ujar Rudy saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 6 April 2026.
Ia memastikan proses penganggaran telah melalui mekanisme yang berlaku. Menurut dia, usulan anggaran dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD, serta telah mendapatkan persetujuan pemerintah pusat.
“Semua sudah sesuai prosedur, dibahas bersama dan disetujui. Prosesnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Rudy.
Berdasarkan rincian anggaran, dana tersebut dialokasikan antara lain untuk perbaikan ruang kerja gubernur sekitar Rp6 miliar, renovasi rumah jabatan gubernur Rp3 miliar, serta pembenahan ruang kerja wakil gubernur sebesar Rp1,2 miliar. Selain itu, anggaran juga mencakup pengadaan mebel dan fasilitas pendukung lainnya.
Rudy tidak merinci dasar perhitungan anggaran tersebut dan menyarankan agar penjelasan teknis lebih lanjut disampaikan oleh TAPD.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyatakan renovasi merupakan bagian dari pengelolaan aset daerah, bukan untuk kepentingan pribadi. Ia menegaskan rumah jabatan memiliki fungsi sebagai penunjang kegiatan pemerintahan.
“Fungsinya bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Seno.
Menurut dia, anggaran yang dialokasikan mencakup berbagai kebutuhan operasional guna mendukung fungsi rumah jabatan secara optimal.
Meski pemerintah menyatakan seluruh proses telah sesuai aturan, besarnya nilai anggaran tetap menjadi sorotan publik. Realisasi proyek serta hasil akhir renovasi kini menjadi perhatian, terutama terkait kesesuaian antara penggunaan anggaran dan manfaat yang dihasilkan. (tnr)
- Penulis: admin
