Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pembangunan » Tanpa Data Valid, Pembangunan Desa Bisa Melenceng

Tanpa Data Valid, Pembangunan Desa Bisa Melenceng

  • account_circle admin
  • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
  • visibility 305
  • print Cetak

BERAU — Pemerintah Kabupaten Berau menekankan pentingnya akurasi data dalam pengolahan Indeks Desa (ID) 2026. Hal itu disampaikan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di Ruang Sangalaki, Selasa,(21/4), dengan melibatkan sekitar 100 kepala seksi pemerintahan kampung.

Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengatakan data yang diinput harus mencerminkan kondisi riil di lapangan. Menurut dia, ketepatan data akan berpengaruh langsung terhadap arah kebijakan pembangunan.

“Data harus valid dan bisa dipertanggungjawabkan, karena akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan,” kata Said.

Penekanan itu sejalan dengan penerapan Indeks Desa sebagai indikator tunggal pembangunan desa sejak 2025, menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Berau, Tentram Rahayu, menjelaskan indeks tersebut mencakup enam dimensi utama, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan.

Menurut Tentram, seluruh data akan dikumpulkan ke Kementerian Desa melalui tahapan pengukuran, verifikasi, dan validasi hingga 30 Juli 2026.

Pemerintah daerah menilai penerapan indeks berbasis data terintegrasi ini dapat membuat pembangunan kampung lebih terarah. Sejumlah indikator juga menunjukkan perkembangan, di antaranya penurunan jumlah desa berkembang dari 39 menjadi 30, peningkatan desa maju dari 42 menjadi 47, serta desa mandiri dari 19 menjadi 22. Sejak 2024, tidak ada lagi desa berstatus tertinggal di Berau.

Ke depan, pemerintah menargetkan peningkatan status sejumlah kampung, di antaranya Kampung Suaran dan Giring-Giring menjadi desa mandiri, serta Kampung Merancang Ilir, Samburakat, dan Teluk Sumbang naik menjadi desa maju.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyoroti tantangan berkurangnya alokasi dana kampung. Pemerintah kampung didorong untuk mengoptimalkan potensi lokal guna menjaga keberlanjutan pembangunan di wilayah masing-masing. (tnr)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Satukan Etnis dan Budaya, Berau Culture Festival 2024 Jadi Sorotan Pariwisata

    Satukan Etnis dan Budaya, Berau Culture Festival 2024 Jadi Sorotan Pariwisata

    • calendar_month Senin, 9 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 945
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau sukses menggelar Berau Culture Festival 2024, yang diadakan dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Berau ke-71 dan Kota Tanjung Redeb ke-214. Festival budaya ini berlangsung pada Senin, 9 September 2024, dengan pawai yang membentang dari Jalan APT Pranoto hingga Lapangan GOR Pemuda Berau.* Berbalut tema “Satukan Etnis dan Budaya”, pawai […]

  • Bupati Sri Juniarsih Dorong PKL Jadi Mitra Pemerintah: Bersih, Rapi, Ekonomi Tumbuh

    Bupati Sri Juniarsih Dorong PKL Jadi Mitra Pemerintah: Bersih, Rapi, Ekonomi Tumbuh

    • calendar_month Minggu, 2 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 419
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau menaruh perhatian besar terhadap keberadaan pelaku UMKM yang beroperasi di kawasan Tepian Segah dan Tepian Teratai. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa para pedagang kaki lima (PKL) yang menggerakkan sentra kuliner di tepian sungai bukan hanya penopang ekonomi rakyat, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam menciptakan kawasan wisata […]

  • 10 Kg Sabu Disembunyikan di Pintu Mobil, Aksi Pelaku Akhirnya Terbongkar

    10 Kg Sabu Disembunyikan di Pintu Mobil, Aksi Pelaku Akhirnya Terbongkar

    • calendar_month Rabu, 18 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 560
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Kepolisian Resor Berau menggagalkan peredaran narkotika dalam jumlah besar dengan menyita sabu seberat 10 kilogram. Dalam kasus ini, satu orang tersangka diamankan, sementara satu lainnya masuk daftar pencarian orang (DPO). Kapolres Berau AKBP Ridho Tri Putranto mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan jajarannya, termasuk koordinasi lintas wilayah dengan aparat di […]

  • Bupati Berau Tegaskan Operasional RS Raja Alam Terkendala Regulasi BPJS, Pemkab Pilih Patuh Aturan

    Bupati Berau Tegaskan Operasional RS Raja Alam Terkendala Regulasi BPJS, Pemkab Pilih Patuh Aturan

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 190
    • 0Komentar

    BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau memastikan keterlambatan operasional Rumah Sakit Raja Alam bukan disebabkan kurangnya komitmen pemerintah daerah, melainkan karena masih adanya sejumlah regulasi yang harus dipenuhi, terutama terkait kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, usai memimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Senin, 1 Juni 2026. Menurut dia, sektor […]

  • Polemik Tarif Air Bersih di Berau: Pemkab Kembalikan Tarif Sesuai Kebijakan Awal 2011

    Polemik Tarif Air Bersih di Berau: Pemkab Kembalikan Tarif Sesuai Kebijakan Awal 2011

    • calendar_month Kamis, 16 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 796
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Polemik mengenai tarif air bersih di Kabupaten Berau akhirnya menemui titik terang. Pemerintah Kabupaten Berau melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Berau Nomor 10/2025 kembali menetapkan tarif air minum sesuai dengan tarif awal yang berlaku pada tahun 2011. Keputusan ini mulai berlaku pada 14 Januari 2025 dan menghapuskan SK sebelumnya yang telah mengatur tarif […]

  • Masalah Pengelolaan Tenaga Honorer di Berau: Banyak Non-Teknis dan Kurangnya Koordinasi

    Masalah Pengelolaan Tenaga Honorer di Berau: Banyak Non-Teknis dan Kurangnya Koordinasi

    • calendar_month Rabu, 8 Jan 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 959
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Anggota Komisi II DPRD Berau, Ratna, mengungkapkan bahwa jumlah tenaga honorer di Kabupaten Berau sangat tinggi meskipun sebagian besar tenaga tersebut hanya memiliki peran non teknis. Menurutnya, banyak tenaga honorer yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berperan dalam pekerjaan seperti administrasi, satpam, cleaning service, dan sejumlah pekerjaan lainnya yang tidak bersifat […]

expand_less