Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kesbangpol Kaltim Perkuat Silaturahmi Ormas, Tegaskan Tak Terkait Aksi 21 April

Kesbangpol Kaltim Perkuat Silaturahmi Ormas, Tegaskan Tak Terkait Aksi 21 April

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
  • visibility 215
  • print Cetak

SAMARINDA — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Timur menggelar pertemuan dengan ratusan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Gedung Olah Bebaya, Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 13 April 2026. Kegiatan bertajuk silaturahmi dan coffee morning itu berlangsung menjelang rencana aksi demonstrasi pada 21 April mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Kaltim, Arih Franata Filifus Sembiring, menegaskan pertemuan tersebut tidak berkaitan dengan rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar di Kantor Gubernur.

“Saya tegaskan tidak ada kaitannya. Agenda ini muncul setelah saya dilantik pada 11 Maret, sedangkan isu aksi 21 April muncul setelahnya,” kata Arih saat ditemui di sela kegiatan.

Menurut dia, pertemuan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi memperkuat komunikasi dengan ormas di Kalimantan Timur. Forum tersebut juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat.

Arih menyebut masih terdapat kelompok masyarakat yang merasa belum terakomodasi dalam penyampaian aspirasi. Karena itu, pemerintah membuka ruang dialog agar masukan dapat disampaikan secara langsung.

“Kami membuka diri terhadap kritik, saran, dan masukan dari masyarakat,” ujarnya.

Di tengah perhatian publik terhadap rencana aksi demonstrasi, Arih mengimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib. Ia meminta peserta aksi menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari tindakan anarkis.

“Kami berharap aspirasi disampaikan dengan baik dan damai,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur tidak hadir karena menghadiri agenda di Jakarta terkait pembahasan bersama DPR RI. Pertemuan tetap berlangsung dengan dihadiri perwakilan ormas dari sejumlah daerah di Kalimantan Timur.

Pemerintah provinsi berharap komunikasi yang terbangun melalui forum tersebut dapat mencegah kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat, terutama menjelang aksi demonstrasi yang diperkirakan melibatkan massa dalam jumlah besar. (ard)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Calon Wakil Bupati Agus Wahyudi Paparkan 24 Program Unggulan di Sambaliung

    Calon Wakil Bupati Agus Wahyudi Paparkan 24 Program Unggulan di Sambaliung

    • calendar_month Rabu, 23 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 546
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Calon Wakil Bupati Berau nomor urut 1, Agus Wahyudi, melanjutkan kampanye bersama warga Kecamatan Sambaliung, menyapa ratusan masyarakat yang berkumpul untuk mendengarkan visi dan misi pasangan Madri Pani-Agus Wahyudi (MP-AW). Dalam suasana yang penuh antusiasme, Agus menguraikan 24 program unggulan yang telah mereka rumuskan bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Berau. “Melihat […]

  • Bupati Berau Pacu Kemandirian Ekonomi Kampung Lewat Pelatihan Hasil Laut

    Bupati Berau Pacu Kemandirian Ekonomi Kampung Lewat Pelatihan Hasil Laut

    • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 491
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Aroma laut yang khas dan deru ombak yang tenang menjadi latar pelatihan kewirausahaan yang digelar Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Berau. Selama dua hari, 28 hingga 29 Juli 2025, warga dari enam kampung di Kecamatan Bidukbiduk berkumpul untuk mempelajari cara mengubah hasil laut menjadi produk kuliner bernilai jual. Kegiatan ini […]

  • Sekretaris DPRD Berau: Orientasi dan Tata Tertib Selesai, Tapi Perjalanan Dinas Masih Terhambat

    Sekretaris DPRD Berau: Orientasi dan Tata Tertib Selesai, Tapi Perjalanan Dinas Masih Terhambat

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 513
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Sekretaris DPRD Berau Abdurrahman mengatakan, saat ini belum ada perjalanan dinas bagi anggota DPRD. Dan hanya pimpinan DPRD sementara yang dapat melakukan perjalanan dinas. “Itu pun kalau ada surat undangan. Sementara anggota dewan belum bisa, karena belum terbentuk dan belum ada pengesahan alat kelengkapan dewan (AKD) oleh pimpinan definitif,” katanya saat dikonfirmasi […]

  • Meningkatkan Keakuratan Bansos Berau: Pendataan Ulang Mewujudkan Keadilan Sosial

    Meningkatkan Keakuratan Bansos Berau: Pendataan Ulang Mewujudkan Keadilan Sosial

    • calendar_month Kamis, 11 Jul 2024
    • account_circle admin
    • visibility 570
    • 0Komentar

    Beraunews.id, Tanjung Redeb — Ketua DPRD Berau, Madri Pani, menyoroti penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di wilayahnya yang dinilai belum tepat sasaran. Ia mendesak Pemkab Berau untuk melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat tidak mampu agar bansos dapat tersalurkan secara merata. “Data yang ada harus dicek ulang agar pembagian bansos dapat merata dan tersalur ke masyarakat yang […]

  • Disbudpar Fokus Siapkan Destinasi Siap Pasar sebelum Ekspansi Promosi

    Disbudpar Fokus Siapkan Destinasi Siap Pasar sebelum Ekspansi Promosi

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 353
    • 0Komentar

    BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau terus menunjukkan keseriusannya menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), berbagai langkah pembenahan kini disiapkan agar destinasi wisata di Bumi Batiwakkal semakin kompetitif dan berdaya tarik tinggi. Kepala Disbudpar Berau, Ilyas Natsir, mengatakan upaya pengembangan pariwisata saat ini difokuskan pada penguatan kualitas […]

  • DOB Berau Pesisir Selatan Mandek Sejak 2011, DPD RI Minta Komitmen Baru

    DOB Berau Pesisir Selatan Mandek Sejak 2011, DPD RI Minta Komitmen Baru

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.934
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Sopian Hasdam, menegaskan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak bisa dilakukan tanpa memenuhi sejumlah persyaratan pokok. Persetujuan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disebut sebagai kunci utama. “Di DPD RI ada 189 usulan DOB, di DPR RI lebih dari 200, […]

expand_less