Warisan Sistem Lama Jadi PR Pemkab Berau, Diskominfo Dorong Penguatan Tata Kelola Aplikasi

BERAU – Upaya digitalisasi pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau masih menghadapi sejumlah tantangan. Sejumlah aplikasi pelayanan publik dilaporkan mengalami kendala operasional, mulai dari sistem yang tidak lagi berjalan optimal, dokumentasi teknis yang tidak lengkap, hingga perlunya penguatan aspek keamanan siber.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, Didi, menjelaskan pengembangan aplikasi baru saat ini telah dikoordinasikan dengan Diskominfo agar proses pembangunan sistem lebih terintegrasi.

“Setiap pengembangan aplikasi baru yg dilakukan oleh perangkat daerah Alhamdulillah dikondisikan dgn Diskominfo seperti Bapenda, Disdukcapil dan Disdik. Jika ada aplikasi yg tdk berjalan baik, apakah aplikasi tersebut aplikasi yg lama, atau pengembangan baru,” ungkap Didi saat dikonfirmasi, Senin (13/7/2026).

Menurut Didi, sebagian besar persoalan berasal dari aplikasi lama yang dibangun sebelum Diskominfo terbentuk sebagai organisasi perangkat daerah. Kondisi tersebut menyulitkan proses pemeliharaan karena berbagai data penting tidak lagi tersedia.

“Jika aplikasi lama, terlebih sebelum Diskominfo berdiri memang perlu penanganan serius, karena biasanya API nya tdk lagi ditemukan atau pengembang aplikasinya sdh tdk diketahui lagi sehingga kesulitan mendapatkan kode dan password nya,” jelasnya.

Ia mengatakan, hilangnya informasi mengenai API, kode program, hingga kredensial pengelolaan aplikasi menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengaktifkan kembali sistem yang telah lama digunakan.

Sementara itu, untuk aplikasi yang masih dalam tahap pengembangan, Didi menyebut gangguan yang muncul tidak selalu menunjukkan kegagalan sistem. Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian dari pengujian untuk mengidentifikasi kelemahan dan meningkatkan keamanan aplikasi.

“Jika pengembangan aplikasi baru, memang sengaja dilakukan uji kelayakan untuk menemukan kelemahan sistem untuk kemudian dilakukan penetrasi dan penguatan security-nya. Jadi pandangan kami, setiap sistem memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, yg perlu dilakukan adalah perbaikan terus menerus agar aplikasi tsb dpt terus dimanfaatkan dgn keamanan yg memadai,” tutupnya.

Persoalan tersebut menjadi catatan dalam pelaksanaan digitalisasi layanan pemerintah daerah. Selain memastikan keberlanjutan aplikasi yang telah dibangun, pengelolaan dokumentasi teknis, pemeliharaan sistem, serta evaluasi efektivitas anggaran pengembangan aplikasi dinilai penting agar layanan digital dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.(*afn)