Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Bawaslu Berau: Dugaan Politik Uang Belum Terbukti, Laporan Tidak Lengkap

Bawaslu Berau: Dugaan Politik Uang Belum Terbukti, Laporan Tidak Lengkap

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 26 Nov 2024
  • visibility 1.681
  • print Cetak

Tanjung Redeb – Peristiwa dugaan praktik politik uang di Bumi Batiwakkal mencuat. Malam tadi, ramai diperbincangkan, bahwa telah terjadi penangkapan oleh masyarakat terhadap terduga pelaku politik uang.

Kendati begitu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H) Bawaslu Berau, Natalis Lapang Wada mengungkapkan, pihaknya sampai saat ini belum menerima laporan tersebut secara resmi.

“Laporan tidak sempurna,” ujarnya.

Diakuinya, dalam peristiwa yang ramai diperbincangkan tersebut, pihaknya menyebut laporan tersebut tidak sempurna. Pasalnya, pemeriksaan belum selesai, sekelompok orang tersebut pergi meninggalkan Bawaslu Berau.

“Bagaimana kami bisa menyebut adanya praktik politik uang, jika laporan yang disampaikan ke kami tidak lengkap,” katanya.

Disebutkannya, sampai saat ini belum mengetahui identitas terlapor. Berikut juga dengan barang bukti yang memperkuat dugaan adanya praktik politik uang tersebut.

“Ya seperti yang saya sampaikan diawal, itu laporannya tidak lengkap. Masih banyak pertanyaan yang harusnya di jawab, tapi tidak terjawab,” jelasnya.

Natalis mengungkapkan, karena tidak sempurnanya laporan, pihaknya akan menjadikan persoalan tersebut menjadi informasi awal.

Dimana, pihaknya memiliki waktu 7 hari untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut.

“Jika dalam waktu 7 hari itu, kami tidak mendapatkan kebenaran soal dugaan politik uang tersebut yang dilakukan oleh wanita itu, maka tidak bisa dilanjutkan pemeriksaannya,” tegasnya.

Diakuinya, terhadap terlapor pun memiliki hak untuk membela diri. Sehingga, tidak diperbolehkan untuk dipaksa mengaku.

“Jika ada masyarakat yang mendapati dugaan politik uang silakan saja melapor. Nanti akan kami tindaklanjuti. Dan tidak dipersoalkan jika masyarakat melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang. Asal jangan ada kekerasan atau persekusi,” tandasnya.(mar)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dana Pelatihan Kerja Diduga Diselewengkan, Kasus BLKI Balikpapan Meledak ke Publik

    Dana Pelatihan Kerja Diduga Diselewengkan, Kasus BLKI Balikpapan Meledak ke Publik

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 408
    • 0Komentar

    BALIKPAPAN – Praktik dugaan korupsi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Balikpapan akhirnya terbongkar. Polda Kalimantan Timur melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) mengungkap dua perkara berbeda yang sama-sama berkaitan dengan pengelolaan anggaran di lembaga tersebut. Pengungkapan ini menjadi sorotan karena menyangkut anggaran yang seharusnya digunakan untuk mendukung peningkatan […]

  • Tak Terdampak WFA, Layanan KTP dan Dokumen di Berau Tetap Jalan

    Tak Terdampak WFA, Layanan KTP dan Dokumen di Berau Tetap Jalan

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 352
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak menghentikan layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Berau. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung selama periode tersebut. Kepala Disdukcapil Berau, David Pamudji, mengatakan instansinya telah menetapkan sejumlah hari operasional selama masa penerapan WFA. Layanan tetap […]

  • Rp150 Miliar dari Kemenkes, Berau Perkuat RSUD dan 21 Puskesmas untuk Tekan Rujukan Keluar Daerah

    Rp150 Miliar dari Kemenkes, Berau Perkuat RSUD dan 21 Puskesmas untuk Tekan Rujukan Keluar Daerah

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 64
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Berau berupaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan rumah sakit rujukan di luar daerah dengan memperkuat fasilitas kesehatan di tingkat kabupaten hingga kecamatan. Upaya tersebut mendapat dukungan anggaran Rp150 miliar dari Kementerian Kesehatan RI. Bupati Berau Sri Juniarsih Mas memperoleh kepastian dukungan itu setelah beraudiensi dengan Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono […]

  • Menuju Ekonomi Hijau: Berau Rancang Transisi dari Tambang ke Kemandirian Pangan

    Menuju Ekonomi Hijau: Berau Rancang Transisi dari Tambang ke Kemandirian Pangan

    • calendar_month Senin, 27 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 2.767
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau mulai menyiapkan langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap sektor pertambangan. Setelah lebih dari dua dekade menjadi penopang utama ekonomi, kini Pemkab Berau menyiapkan arah baru dengan fokus pada penguatan sektor pangan dan kemandirian daerah. ‎Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan, mengatakan dominasi sektor tambang dalam struktur ekonomi Berau […]

  • Dapat Penghargaan dari Pemkab Berau, PT HSB Siagakan Posko Karhutla di Dua Kampung

    Dapat Penghargaan dari Pemkab Berau, PT HSB Siagakan Posko Karhutla di Dua Kampung

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 56
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — PT Hutan Sanggam Berau atau HSB menyatakan akan terus terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan meski telah menerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Berau. Perusahaan tersebut menyiagakan posko taktis di Kampung Bukit Makmur dan Kampung Labanan untuk mempercepat respons apabila terjadi karhutla di kawasan sekitar. Manajer Pengamanan Hutan dan Bina Sosial PT […]

  • Kemiskinan Kaltim Turun Jadi 5,14 Persen pada Maret 2026

    Kemiskinan Kaltim Turun Jadi 5,14 Persen pada Maret 2026

    • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 100
    • 0Komentar

    SAMARINDA — Persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur atau Kaltim turun menjadi 5,14 persen pada Maret 2026. Angka itu berkurang 0,05 poin persentase dibandingkan September 2025 yang mencapai 5,19 persen. Penurunan juga terjadi jika dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2025. Persentase penduduk miskin Kaltim tercatat turun 0,03 poin persentase. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim […]

expand_less