Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Bawaslu Berau: Dugaan Politik Uang Belum Terbukti, Laporan Tidak Lengkap

Bawaslu Berau: Dugaan Politik Uang Belum Terbukti, Laporan Tidak Lengkap

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 26 Nov 2024
  • visibility 880
  • print Cetak

Tanjung Redeb – Peristiwa dugaan praktik politik uang di Bumi Batiwakkal mencuat. Malam tadi, ramai diperbincangkan, bahwa telah terjadi penangkapan oleh masyarakat terhadap terduga pelaku politik uang.

Kendati begitu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H) Bawaslu Berau, Natalis Lapang Wada mengungkapkan, pihaknya sampai saat ini belum menerima laporan tersebut secara resmi.

“Laporan tidak sempurna,” ujarnya.

Diakuinya, dalam peristiwa yang ramai diperbincangkan tersebut, pihaknya menyebut laporan tersebut tidak sempurna. Pasalnya, pemeriksaan belum selesai, sekelompok orang tersebut pergi meninggalkan Bawaslu Berau.

“Bagaimana kami bisa menyebut adanya praktik politik uang, jika laporan yang disampaikan ke kami tidak lengkap,” katanya.

Disebutkannya, sampai saat ini belum mengetahui identitas terlapor. Berikut juga dengan barang bukti yang memperkuat dugaan adanya praktik politik uang tersebut.

“Ya seperti yang saya sampaikan diawal, itu laporannya tidak lengkap. Masih banyak pertanyaan yang harusnya di jawab, tapi tidak terjawab,” jelasnya.

Natalis mengungkapkan, karena tidak sempurnanya laporan, pihaknya akan menjadikan persoalan tersebut menjadi informasi awal.

Dimana, pihaknya memiliki waktu 7 hari untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut.

“Jika dalam waktu 7 hari itu, kami tidak mendapatkan kebenaran soal dugaan politik uang tersebut yang dilakukan oleh wanita itu, maka tidak bisa dilanjutkan pemeriksaannya,” tegasnya.

Diakuinya, terhadap terlapor pun memiliki hak untuk membela diri. Sehingga, tidak diperbolehkan untuk dipaksa mengaku.

“Jika ada masyarakat yang mendapati dugaan politik uang silakan saja melapor. Nanti akan kami tindaklanjuti. Dan tidak dipersoalkan jika masyarakat melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang. Asal jangan ada kekerasan atau persekusi,” tandasnya.(mar)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Laut Berau Terancam, Diduga Nelayan Masih Gunakan Bahan Peledak

    Laut Berau Terancam, Diduga Nelayan Masih Gunakan Bahan Peledak

    • calendar_month Kamis, 9 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.550
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Dugaan kerusakan lingkungan kembali terjadi di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau. Informasi ini beredar luas melalui grup pesan dan media sosial, dengan sejumlah foto yang menunjukkan kondisi laut di RT 03 Kampung Balikukup tampak rusak seperti akibat ledakan bom. Suryadi, perwakilan kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) Lestari Balikukup, mengungkapkan bahwa hingga kini masih […]

  • Bongkar 665 Kasus BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Negara Capai Rp1,2 Triliun

    Bongkar 665 Kasus BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Negara Capai Rp1,2 Triliun

    • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 129
    • 0Komentar

    JAKARTA — Kepolisian Republik Indonesia berhasil mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG bersubsidi dalam kurun waktu 2025 hingga awal 2026. Mengutip CNN Indonesia, total terdapat 665 kasus yang berhasil dibongkar, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun. Wakabareskrim Polri, Nunung Syaifudin, menyebut angka kerugian tersebut berasal dari praktik penyalahgunaan subsidi […]

  • ‎Efek Wisatawan Yang Berkunjung Pendapatan Retribusi Hampir Mencapai Target

    ‎Efek Wisatawan Yang Berkunjung Pendapatan Retribusi Hampir Mencapai Target

    • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 707
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Penerimaan retribusi pariwisata telah mencapai lebih dari 90 persen dari target tahunan. Peningkatan ini tidak lepas dari meningkatnya kunjungan wisatawan. ‎Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Ilyas Natsir, mengatakan target retribusi tahun ini mencapai Rp500 juta lebih, dan hingga bulan Oktober capaian tersebut hampir tercapai. ‎“Perolehan retribusi tahun ini sudah lebih […]

  • Mudik Lebaran Membludak, Tiket Pesawat dari Berau Sold Out Sejak Awal Maret

    Mudik Lebaran Membludak, Tiket Pesawat dari Berau Sold Out Sejak Awal Maret

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 355
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Tiket pesawat dari Berau dilaporkan telah habis menjelang puncak arus mudik Lebaran 2026. Lonjakan permintaan terjadi sejak awal Maret dan membuat kursi penerbangan pada sejumlah tanggal favorit tidak lagi tersedia. Kepala Bandara Kalimarau, Patah Atabri, mengatakan tiket untuk periode 13 hingga 20 Maret 2026 telah terjual habis bahkan sebelum masa puncak dimulai. […]

  • Arindama Terapkan Indikator Baru, Nilai ASN Bisa Terpengaruh TPP

    Arindama Terapkan Indikator Baru, Nilai ASN Bisa Terpengaruh TPP

    • calendar_month Rabu, 10 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 567
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Tim Arindama bidang Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi penilaian terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Penilaian tahun ini, yang digelar Rabu, 10 September 2025, hadir dengan sejumlah penyesuaian, termasuk perubahan nomenklatur. Ketua tim verifikasi Arindama Bidang Kelautan dan Perikanan, Tri Astuti, mengatakan penilaian yang sebelumnya dikenal sebagai Panji-Panji […]

  • Meningkatnya Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Jadi Sorotan DPRD Berau

    Meningkatnya Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Jadi Sorotan DPRD Berau

    • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 324
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyoroti maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang belakangan ini terjadi di Kabupaten Berau. Ia menyatakan keprihatinan mendalam dan menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dedy menilai bahwa meningkatnya laporan kasus serupa bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menunjukkan perlunya penguatan […]

expand_less