Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Bawaslu Berau: Dugaan Politik Uang Belum Terbukti, Laporan Tidak Lengkap

Bawaslu Berau: Dugaan Politik Uang Belum Terbukti, Laporan Tidak Lengkap

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 26 Nov 2024
  • visibility 1.545
  • print Cetak

Tanjung Redeb – Peristiwa dugaan praktik politik uang di Bumi Batiwakkal mencuat. Malam tadi, ramai diperbincangkan, bahwa telah terjadi penangkapan oleh masyarakat terhadap terduga pelaku politik uang.

Kendati begitu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H) Bawaslu Berau, Natalis Lapang Wada mengungkapkan, pihaknya sampai saat ini belum menerima laporan tersebut secara resmi.

“Laporan tidak sempurna,” ujarnya.

Diakuinya, dalam peristiwa yang ramai diperbincangkan tersebut, pihaknya menyebut laporan tersebut tidak sempurna. Pasalnya, pemeriksaan belum selesai, sekelompok orang tersebut pergi meninggalkan Bawaslu Berau.

“Bagaimana kami bisa menyebut adanya praktik politik uang, jika laporan yang disampaikan ke kami tidak lengkap,” katanya.

Disebutkannya, sampai saat ini belum mengetahui identitas terlapor. Berikut juga dengan barang bukti yang memperkuat dugaan adanya praktik politik uang tersebut.

“Ya seperti yang saya sampaikan diawal, itu laporannya tidak lengkap. Masih banyak pertanyaan yang harusnya di jawab, tapi tidak terjawab,” jelasnya.

Natalis mengungkapkan, karena tidak sempurnanya laporan, pihaknya akan menjadikan persoalan tersebut menjadi informasi awal.

Dimana, pihaknya memiliki waktu 7 hari untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut.

“Jika dalam waktu 7 hari itu, kami tidak mendapatkan kebenaran soal dugaan politik uang tersebut yang dilakukan oleh wanita itu, maka tidak bisa dilanjutkan pemeriksaannya,” tegasnya.

Diakuinya, terhadap terlapor pun memiliki hak untuk membela diri. Sehingga, tidak diperbolehkan untuk dipaksa mengaku.

“Jika ada masyarakat yang mendapati dugaan politik uang silakan saja melapor. Nanti akan kami tindaklanjuti. Dan tidak dipersoalkan jika masyarakat melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang. Asal jangan ada kekerasan atau persekusi,” tandasnya.(mar)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi III Tekankan Pentingnya Pemetaan Potensi Rumput Laut Berau

    Rumput Laut Diusulkan Jadi Program Strategis Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

    • calendar_month Rabu, 5 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 441
    • 0Komentar

    BERAU — Anggota Komisi III DPRD Berau, Oktavia, mendorong pemerintah daerah mulai menatap serius potensi ekonomi baru dari sektor kelautan. Ia menyebut, sebagian besar wilayah Berau yang berada di pesisir memiliki peluang besar untuk mengembangkan sumber ekonomi alternatif di luar hasil tangkapan nelayan. Menurut Oktavia, komoditas rumput laut adalah potensi paling menjanjikan yang hingga kini […]

  • Ingin Terbang ke Luar Negeri? Warga Berau Masih Harus Transit di Balikpapan

    Ingin Terbang ke Luar Negeri? Warga Berau Masih Harus Transit di Balikpapan

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 266
    • 0Komentar

    BERAU – Potensi wisata yang terus berkembang di Kabupaten Berau mendorong harapan hadirnya penerbangan internasional melalui Bandara Kalimarau. Namun, hingga saat ini hal tersebut belum dapat direalisasikan karena status bandara yang masih domestik. Kepala Bandara Kalimarau, Patah Atabri, menjelaskan bahwa untuk sementara rute internasional belum tersedia. Penumpang yang hendak bepergian ke luar negeri masih harus […]

  • PWI Berau Diminta Jadi Mitra Strategis Pembangunan Daerah

    PWI Berau Diminta Jadi Mitra Strategis Pembangunan Daerah

    • calendar_month Sabtu, 3 Agt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 654
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, secara resmi melantik pengurus baru Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Berau periode 2024-2027 pada Jumat (2/8/2024). Dalam kesempatan ini, Bupati menyampaikan selamat kepada Ketua PWI Berau yang baru, Yudi Perdana beserta pengurus lainnya, dan berharap kepemimpinannya dapat membawa PWI ke arah yang lebih profesional dan bermartabat. “Saya […]

  • Ramai Soal Lahan Zona Hijau, BPN Pastikan Sertifikasi Sesuai Regulasi

    Ramai Soal Lahan Zona Hijau, BPN Pastikan Sertifikasi Sesuai Regulasi

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 384
    • 0Komentar

    BERAU – Kantor Pertanahan (BPN) Berau memberikan penjelasan terkait sorotan publik mengenai penerbitan sertifikat tanah di kawasan zona hijau atau lindung, khususnya di wilayah Kampung Bugis. Klarifikasi ini disampaikan menyusul pernyataan anggota Komisi I DPRD Berau, Tamrin, yang mempertanyakan keberadaan sertifikat di area tersebut. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Berau, Samsul, menjelaskan bahwa […]

  • Pentingnya Strategi Ketahanan Bahan Makanan Melalui Pertanian Berau

    Pentingnya Strategi Ketahanan Bahan Makanan Melalui Pertanian Berau

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 422
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Di pasar-pasar tradisional, beras lokal masih dibeli harian, ikan tangkap segar mengisi tambak dan dermaga, dan perkebunan tumbuh sebagai sumber pendapatan warga. Namun di balik aktivitas yang tampak stabil itu, ada satu hal yang terus disuarakan DPRD Berau: ketahanan pangan tidak boleh dianggap beres hanya karena stok hari ini terlihat aman. Anggota […]

  • 389 Guru Non-ASN di Berau Tak Bisa Ikut PPPK, Disdik Berjuang Carikan Jalan Keluar

    389 Guru Non-ASN di Berau Tak Bisa Ikut PPPK, Disdik Berjuang Carikan Jalan Keluar

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 544
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Dinas Pendidikan Kabupaten Berau memperjuangkan nasib 389 guru non-ASN yang belum memenuhi masa kerja dua tahun dan tidak masuk dalam database pemerintah daerah maupun seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebelumnya. Kelompok guru tersebut tidak dapat mengikuti seleksi PPPK karena tidak terdata dalam sistem resmi pemerintah daerah. Nama mereka juga tidak […]

expand_less