Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kesehatan » Dinkes Kaltim Gencarkan Evaluasi untuk Eliminasi Malaria di Seluruh Kabupaten/Kota

Dinkes Kaltim Gencarkan Evaluasi untuk Eliminasi Malaria di Seluruh Kabupaten/Kota

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 2 Nov 2024
  • visibility 719
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Samarinda  – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tatalaksana Malaria dan Jejaring Layanan Malaria guna memperkuat upaya penanganan kasus dan mendorong eliminasi malaria di seluruh kabupaten/kota.

“Malaria masih menjadi tantangan kesehatan serius di Kalimantan Timur. Kita perlu terus berupaya menurunkan angka kasus dan memperluas cakupan eliminasi ke seluruh wilayah,” kata Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin di Samarinda, Jumat dikutip dari ANTARA.

Ia menegaskan, walaupun beberapa kabupaten/kota di Kaltim telah mencapai eliminasi malaria, namun masih ada daerah-daerah dengan angka kasus yang cukup tinggi.

Melalui monitoring dan evaluasi tersebut pihaknya berupaya mengidentifikasi berbagai tantangan dan permasalahan dalam penanganan malaria, sehingga dapat merumuskan solusi yang tepat dan efektif.

Menurut dia, Dinkes Kaltim mengusung agenda komprehensif yang mencakup berbagai aspek penanganan malaria. Pemaparan data dan informasi terbaru mengenai epidemiologi malaria di Kaltim menjadi salah satu fokus utama, meliputi tren kasus, distribusi geografis, dan kelompok berisiko.

Selain itu, dilakukan pula pembahasan mendalam mengenai pedoman dan prosedur terkini dalam diagnosis, pengobatan, dan penatalaksanaan kasus malaria sesuai dengan standar nasional dan internasional.

“Tak kalah penting, monitoring dan evaluasi tersebut juga menyangkut sosialisasi dan mendiskusikan kebijakan pemerintah dalam penanganan malaria, termasuk strategi, program, dan regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Dinkes Kaltim menggenjot pola kemitraan dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam upaya penanganan malaria, meliputi penyediaan layanan kesehatan, pengadaan obat, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

“Kami berharap kegiatan monitoring dan evaluasi ini dapat meningkatkan komitmen dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan malaria di Kaltim,” ucap Jaya. (ANTARA/AR)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tujuh Pejabat Dilantik, Ketua DPRD Tekankan Integritas & Layanan Publik: Momentum Tingkatkan Kinerja OPD

    Tujuh Pejabat Dilantik, Ketua DPRD Tekankan Integritas & Layanan Publik: Momentum Tingkatkan Kinerja OPD

    • calendar_month Minggu, 7 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 172
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyambut positif pelantikan tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator yang dilakukan Bupati Sri Juniarsih pada Selasa, 2 Desember 2025. Ia menilai langkah ini sebagai strategi penting untuk mempercepat arah pembangunan daerah menjelang tahun program 2026. Menurut Dedy, rotasi tersebut bukan sekadar pergantian kursi, melainkan bentuk […]

  • Transparansi Dipertanyakan, Dugaan Penutupan Informasi Laka Tambang Mencuat

    Transparansi Dipertanyakan, Dugaan Penutupan Informasi Laka Tambang Mencuat

    • calendar_month Senin, 28 Jul 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.827
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Seorang karyawan di salah satu perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Berau berinisial ANS diduga mengalami kecelakaan kerja. Kendati begitu, Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur dan Polres Berau belum mengetahui kepastian informasi tersebut. Koordinator Pengawas ketenagakerjaan Provinsi Kaltim, Sab’an mengungkapkan bahwa pihaknya belum mendapat informasi tersebut. “Kami belum dapat informasi tersebut,” ujarnya […]

  • Pendidikan Tinggi Jadi Investasi Masa Depan Berau: DPRD Dorong Pemanfaatan Kampus untuk Tingkatkan Kompetensi Masyarakat

    Pendidikan Tinggi Jadi Investasi Masa Depan Berau: DPRD Dorong Pemanfaatan Kampus untuk Tingkatkan Kompetensi Masyarakat

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 133
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Di Berau, ruang untuk belajar kini semakin dekat. Kampus tidak lagi harus dicari berhari-hari perjalanan, karena perguruan tinggi di Bumi Batiwakkal hadir memberi pilihan pendidikan lanjutan bagi warganya sendiri. Hal ini mendapat apresiasi langsung dari Sumadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Berau, dalam agenda resesnya pada Rabu (3/12/2025). Sumadi melihat perkembangan perguruan tinggi […]

  • Tetapkan UMK 2023 Berau Jadi Rp 3,6 juta

    Tetapkan UMK 2023 Berau Jadi Rp 3,6 juta

    • calendar_month Kamis, 16 Nov 2023
    • account_circle admin
    • visibility 432
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Dewan Pengupahan Kabupaten Berau, menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Berau 2023 naik sebesar 6,76 persen menjadi Rp.3.675.887. Kenaikan ini diyakini sebagai salah satu yang terbesar di Kaltim. Besaran upah ini ditetapkan bersama oleh dewan pengupahan yang beranggotakan perwakilan pekerja, pengusaha, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik Berau dan akademisi, mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan […]

  • Soroti Transparansi CSR, Sutami Usul Peninjauan Langsung

    Soroti Transparansi CSR, Sutami Usul Peninjauan Langsung

    • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 156
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Anggota DPRD Kabupaten Berau, Sutami, meminta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Bumi Batiwakkal untuk meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR). Ia menilai keterbukaan informasi mengenai program CSR penting agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengetahui secara jelas kontribusi perusahaan terhadap pembangunan di daerah. Menurut Sutami, berbagai program CSR yang dijalankan […]

  • Pemerintah Kampung Biatan Ilir Tetapkan Peraturan Baru Tentang Administrasi Tanah

    Pemerintah Kampung Biatan Ilir Tetapkan Peraturan Baru Tentang Administrasi Tanah

    • calendar_month Selasa, 17 Des 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 649
    • 0Komentar

    BIATAN- Kampung Biatan Ilir, Kecamatan Biatan, baru saja menetapkan Peraturan Kampung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencatatan, Pelaporan, dan Administrasi Penguasaan Lahan/Tanah Negara. Peraturan ini merupakan hasil dari kegiatan sosialisasi yang digelar Dinas Pertanahan Kabupaten Berau terkait Perda Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2019, yang bertujuan untuk menata dan menertibkan administrasi tanah di tingkat kampung. […]

expand_less