DTPHP Terapkan Sistem Rekomendasi Kelompok, Verifikasi Alsintan Dilakukan Digital
- account_circle admin
- calendar_month Selasa, 2 Des 2025
- visibility 392
- print Cetak
BERAU — Pemerintah Kabupaten Berau mulai memperkuat tata kelola subsidi di sektor pertanian dengan menertibkan mekanisme penyaluran BBM bagi petani. Bahan bakar kini disalurkan berbasis kelompok tani aktif, bukan individu, untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan benar-benar mendukung produksi pangan.
Kepala DTPHP Berau, Junaidi, menjelaskan bahwa pengambilan BBM subsidi di SPBU hanya dapat dilakukan dengan rekomendasi resmi dari dinas. Aturan ini diterapkan agar penggunaan energi subsidi selaras dengan kebutuhan lapangan — bukan sekadar tersalur, tetapi menjadi penopang produktivitas tanam dan panen.
“Rekomendasi diberikan ke kelompok tani terdaftar. Dengan begitu, penyaluran lebih transparan dan lebih mudah dikontrol,” katanya.
Sebelum rekomendasi keluar, petugas memverifikasi kondisi mesin pertanian yang dimiliki kelompok. Alat yang tidak beroperasi tidak akan dihitung dalam alokasi BBM, sehingga subsidi hanya mengalir pada petani yang benar-benar bekerja.
“Kalau alsintan tidak digunakan, tidak bisa mendapat jatah. Kami ingin subsidi tepat fungsi dan tepat penerima,” ujarnya.
Untuk wilayah yang sulit dijangkau, Junaidi menyebut verifikasi kini dapat dilakukan secara daring. Petani cukup mengirimkan rekaman video yang menampilkan kondisi alat dan waktu operasionalnya. Cara ini lebih cepat, murah, dan tetap bisa diawasi secara teknis.
“Kami dorong prosesnya efisien, tapi akurat. Video memudahkan kami melihat kondisi lapangan secara langsung,” ungkapnya.
Besaran alokasi BBM diatur berdasarkan jenis alsintan — dari pompa irigasi hingga mesin panen — mengikuti standar kebutuhan bahan bakar yang ditetapkan Pertamina. DTPHP kemudian menyesuaikan rekomendasi sesuai komposisi alat di setiap kelompok.
Dengan pengelolaan yang lebih rapi, pemerintah berharap masa tanam lebih optimal dan produktivitas pertanian Berau terus melonjak. Sistem baru ini juga dinilai bisa memperkuat ketahanan pangan daerah dan memberi ruang bagi petani kampung untuk naik kelas melalui produksi yang lebih efisien.
“Manfaat subsidi harus benar-benar sampai ke sawah, bukan berhenti di atas kertas. Kalau produksi meningkat, kesejahteraan petani ikut naik,” tutupnya. (adv/akm)
- Penulis: admin
