Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » FGD Penyusunan Dokumen Rencana Pengentasan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Kabupaten Berau

FGD Penyusunan Dokumen Rencana Pengentasan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Kabupaten Berau

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
  • visibility 725
  • print Cetak

Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan berkelanjutan di Gedung Ruang Rapat RKPD Bapelitbang. Rabu, (13/11/2024).

Kabupaten Berau memiliki potensi dalam pengembangan Ekonomi dan Lingkungan yang berkelanjutan. Dimana Berau memiliki kontribusi PAD terbesar adalah dari sektor pertambangan yang mengacu pada pembangunan SDG’s.

Kepala Bapelitbang, Endah Ernany mewakili Pjs Bupati Berau, menyampaikan dalam rangka pembangunan berkelanjutan diperlukan kegiatan FGD sebagai forum diskusi bersama antara Pemerintah Daerah, organisasi, masyatakat, akademisi, sektor swasta, dan komunitas lokal.

“FGD ini berencana menyusun rencana pembangunan dan pada tahun ini sesuai dengan aturan akan dilakukan riview RAD SDG’s 2024-2030,” Jelasnya.

Lanjutnya, Staf Ahli bidang Pembangunan dan Ekonomi, Rusnan Hefni memaparkan Tujuan pembanguann berkelanjutan ini untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan yang mempertimbangakan aspek Sosisal, Ekonomi dan Lingkungan bagi Kabupaten Berau.

Secara umum, Pada tahun 2030 Kabupaten Berau memiliki peran penting dalam memastikan target pencapaian. Hal ini menjadi kesempatan untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan sesuai karakteristik Kabupaten Berau “Bahwa ini menjadi atensi dan komitmen yang besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Berau secara menyeluruh,” Tegasnya.

“Melalui diskusi ini, kita harap Kabupaten Berau mampu menjadi penerapan FGD di setiap Kabupaten/Kota lainnya, dalam memastikan setiap tujuan dapat di implementasikan secara baik dan berkelanjutan,” Pungkasnya.

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kejari Berau Kembalikan Dana Pemulihan ke Pemkab

    Kejari Berau Kembalikan Dana Pemulihan ke Pemkab

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 494
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau menyerahkan dana sebesar Rp935 juta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Dana ini berasal dari hasil penyelamatan kerugian keuangan daerah terkait perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Kejari Berau, Gusti Hamdani, kepada Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, di Kantor Kejari Berau […]

  • BEM STIPER Berau: Miras Ilegal Ancaman bagi Ketertiban Sosial

    BEM STIPER Berau: Miras Ilegal Ancaman bagi Ketertiban Sosial

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 294
    • 0Komentar

    Berau — Munculnya dugaan peredaran minuman keras (miras) ilegal di Kabupaten Berau kini menarik perhatian dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Fenomena ini dianggap tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban sosial di masyarakat. Akbar, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIPER Berau, mengungkapkan keprihatinannya terhadap semakin maraknya peredaran miras ilegal yang mudah ditemukan […]

  • Tak Bisa Serentak, Pengembangan Kampung Wisata Berau Dilakukan Bertahap

    Tak Bisa Serentak, Pengembangan Kampung Wisata Berau Dilakukan Bertahap

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 573
    • 0Komentar

    BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) menerapkan pendekatan selektif dalam pengembangan destinasi wisata berbasis kampung. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memastikan efektivitas program di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Fokus pengembangan diarahkan pada kampung-kampung yang dinilai telah memiliki kesiapan infrastruktur, pengelolaan yang baik, serta minat kunjungan wisatawan yang […]

  • Pelaku UMKM Harapkan Penghapusan Utang, Pemkab Berau Tunggu Juknis

    Pelaku UMKM Harapkan Penghapusan Utang, Pemkab Berau Tunggu Juknis

    • calendar_month Jumat, 17 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 753
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Program penghapusan utang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diluncurkan oleh pemerintah pusat menjadi angin segar bagi para pelaku usaha di Kabupaten Berau. Harapan akan adanya bantuan tersebut pun disambut positif oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, meskipun pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis. Kepala Bidang (Kabid) Koperasi dan […]

  • Kereta Kaltara–IKN Berproses, Investor Siap Gelontorkan Rp25 Triliun

    Kereta Kaltara–IKN Berproses, Investor Siap Gelontorkan Rp25 Triliun

    • calendar_month Minggu, 26 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 282
    • 0Komentar

    TANJUNG SELOR — Rencana pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Kalimantan Utara dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan perkembangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyatakan telah bertemu dengan investor yang berminat mendanai proyek tersebut dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp25 triliun. Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, mengatakan pertemuan dengan investor berlangsung lancar. Pertemuan digelar di […]

  • Kolaborasi Makin Solid, Desk Ketenagakerjaan Dorong Efektivitas Penanganan Kasus

    Kolaborasi Makin Solid, Desk Ketenagakerjaan Dorong Efektivitas Penanganan Kasus

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 183
    • 0Komentar

    BERAU — Peluncuran desk ketenagakerjaan di Kabupaten Berau menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanganan perkara di bidang ketenagakerjaan. Kehadiran desk ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui sinergi yang lebih terstruktur. Momentum peluncuran tersebut juga menjadi ruang konsolidasi bagi berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, guna memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam […]

expand_less