Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » FGD Penyusunan Dokumen Rencana Pengentasan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Kabupaten Berau

FGD Penyusunan Dokumen Rencana Pengentasan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Kabupaten Berau

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
  • visibility 965
  • print Cetak

Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan berkelanjutan di Gedung Ruang Rapat RKPD Bapelitbang. Rabu, (13/11/2024).

Kabupaten Berau memiliki potensi dalam pengembangan Ekonomi dan Lingkungan yang berkelanjutan. Dimana Berau memiliki kontribusi PAD terbesar adalah dari sektor pertambangan yang mengacu pada pembangunan SDG’s.

Kepala Bapelitbang, Endah Ernany mewakili Pjs Bupati Berau, menyampaikan dalam rangka pembangunan berkelanjutan diperlukan kegiatan FGD sebagai forum diskusi bersama antara Pemerintah Daerah, organisasi, masyatakat, akademisi, sektor swasta, dan komunitas lokal.

“FGD ini berencana menyusun rencana pembangunan dan pada tahun ini sesuai dengan aturan akan dilakukan riview RAD SDG’s 2024-2030,” Jelasnya.

Lanjutnya, Staf Ahli bidang Pembangunan dan Ekonomi, Rusnan Hefni memaparkan Tujuan pembanguann berkelanjutan ini untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan yang mempertimbangakan aspek Sosisal, Ekonomi dan Lingkungan bagi Kabupaten Berau.

Secara umum, Pada tahun 2030 Kabupaten Berau memiliki peran penting dalam memastikan target pencapaian. Hal ini menjadi kesempatan untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan sesuai karakteristik Kabupaten Berau “Bahwa ini menjadi atensi dan komitmen yang besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Berau secara menyeluruh,” Tegasnya.

“Melalui diskusi ini, kita harap Kabupaten Berau mampu menjadi penerapan FGD di setiap Kabupaten/Kota lainnya, dalam memastikan setiap tujuan dapat di implementasikan secara baik dan berkelanjutan,” Pungkasnya.

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • APBD Turun, Pembangunan Kelay Terancam—Sekda Minta Semua Pihak Bergerak Cepat

    APBD Turun, Pembangunan Kelay Terancam—Sekda Minta Semua Pihak Bergerak Cepat

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 347
    • 0Komentar

    BERAU — Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said, menyoroti belum seimbangnya potensi sumber daya di Kecamatan Kelay dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan berkelanjutan di Kelay, Selasa, 14 April 2026. Menurut Said, wilayah dengan potensi besar seharusnya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat. Namun, hal itu tidak […]

  • Presiden Jokowi Lantik Gus Ipul Jadi Menteri Sosial Gantikan Risma

    Presiden Jokowi Lantik Gus Ipul Jadi Menteri Sosial Gantikan Risma

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 870
    • 0Komentar

    Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial (Mensos) di Istana Negara Jakarta, Rabu (11/9/2024). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 102P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019-2024 yang dibacakan […]

  • DPRD Berau Soroti SiLPA Rp 893 Miliar, Tuding Lemahnya Perencanaan dan Serapan Anggaran

    DPRD Berau Soroti SiLPA Rp 893 Miliar, Tuding Lemahnya Perencanaan dan Serapan Anggaran

    • calendar_month Minggu, 4 Mei 2025
    • account_circle admin
    • visibility 540
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Komisi II DPRD Kabupaten Berau menyoroti membengkaknya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Berau Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp 893 miliar. Angka ini dinilai terlalu besar dan mencerminkan lemahnya koordinasi, perencanaan, serta rendahnya serapan anggaran oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Ketua Komisi II DPRD […]

  • Insiden Tongkang Karam, DLHK Berau Tak Berani Ambil Tindakan : Kewenangan Hanya di Sungai Kecil

    Insiden Tongkang Karam, DLHK Berau Tak Berani Ambil Tindakan : Kewenangan Hanya di Sungai Kecil

    • calendar_month Rabu, 23 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 843
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Insiden karamnya kapal tongkang bermuatan batu bara milik PT Berau Coal di perairan Sungai Mantaritip, rupanya baru diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) pada Selasa (22/10/2024) kemarin. Saat ditemui awak media, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLHK Berau, Ida Ayu mengatakan hal tersebut bukan merupakan kewenangan DLHK untuk […]

  • Pria di Perumahan Sawit Capuak Talisayan Ditemukan Tewas Tergantung di Rumahnya

    Pria di Perumahan Sawit Capuak Talisayan Ditemukan Tewas Tergantung di Rumahnya

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 2.837
    • 0Komentar

    Berau – Peristiwa tragis terjadi di sebuah Perumahan perusahaan sawit RT 005 Kampung Capuak Kecamatan Talisayan, pada Kamis (23/10/2025) sekitar pukul 13.30 Wita. Seorang pria berinisial GKD (33) ditemukan tewas dengan kondisi tergantung di pintu tengah ruang tamu rumahnya. Kapolsek Talisayan, AKP Rachmat Wiwid Dianto menjelaskan bahwa kejadian tersebut pertama kali diketahui oleh mertua korban […]

  • KPPN Tanjung Redeb Dorong Kopdes Merah Putih Kelola Dana Desa dengan Cermat, Bupati Berau Dukung Penuh

    KPPN Tanjung Redeb Dorong Kopdes Merah Putih Kelola Dana Desa dengan Cermat, Bupati Berau Dukung Penuh

    • calendar_month Sabtu, 16 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 566
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB– Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb menanggapi kebijakan anyar dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang membuka peluang bagi koperasi desa, dikenal dengan Kopdes Merah Putih, untuk menjadikan sebagian Dana Desa sebagai jaminan pinjaman. Melalui Permendes Nomor 10 Tahun 2025 yang diteken Menteri Desa Yandri Susanto pada 12 […]

expand_less