Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DPRD Berau » Kekosongan PPK Tipe B Bisa Hambat Pembangunan Berau

Kekosongan PPK Tipe B Bisa Hambat Pembangunan Berau

  • account_circle admin
  • calendar_month Jumat, 28 Feb 2025
  • visibility 715
  • print Cetak

Tanjung Redeb – Kekosongan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe B di Kabupaten Berau berpotensi menghambat jalannya proyek pembangunan yang telah direncanakan. Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Kekosongan PPK Tipe B harus segera ditangani agar tidak berdampak pada kelancaran pembangunan di Berau. Jangan sampai ada keterlambatan atau bahkan kegagalan proyek akibat masalah ini,” ujar Saga.

Menurutnya, PPK memiliki peran vital dalam mengawal proyek agar berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu. Tanpa pejabat yang berwenang, proyek-proyek yang telah masuk perencanaan bisa tertahan di tahap administrasi.

“Jangan sampai hanya karena kendala administratif, proyek yang sudah dianggarkan tidak bisa terlaksana. Hal ini bisa berdampak luas bagi masyarakat yang membutuhkan infrastruktur,” katanya.

Saga meminta Pemkab Berau segera mengambil langkah konkret, termasuk mempercepat penunjukan PPK dengan kompetensi yang sesuai regulasi.

“Pemkab harus serius menangani ini. Jangan sampai baru bertindak ketika waktu sudah mendesak. Jika PPK tidak segera ditunjuk, maka tender proyek tertunda, pengerjaan molor, dan hasil pembangunan tidak maksimal,” tegasnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga mengingatkan bahwa keterlambatan proyek akan berdampak pada penyerapan anggaran yang tidak optimal.

“Masyarakat butuh infrastruktur, dan kita harus memastikan proyek berjalan sesuai jadwal agar tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI untuk mencari solusi atas keterbatasan jumlah PPK bersertifikasi.

“Kami berupaya agar proyek tetap berjalan. Kabag UKPBJ sudah berkoordinasi dengan LKPP RI terkait kondisi di Berau, khususnya mengenai sertifikasi PPK Tipe B,” jelasnya.

Muhammad Said berharap koordinasi ini segera membuahkan hasil, baik melalui percepatan pemenuhan jumlah PPK yang dibutuhkan maupun kebijakan diskresi agar proyek tidak terhambat.

“Mereka sudah ke LKPP dan melakukan koordinasi. Mudah-mudahan segera ada hasilnya, terutama terkait standar dan jumlah PPK yang dibutuhkan,” pungkasnya. (*adv)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Beredar Telegram Panglima TNI Soal Instruksi Siaga Prajurit, Antisipasi Situasi Global

    Beredar Telegram Panglima TNI Soal Instruksi Siaga Prajurit, Antisipasi Situasi Global

    • calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 553
    • 0Komentar

    Jakarta – Beredar dokumen Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berisi instruksi Siaga 1 ke seluruh prajurit. Perintah ini sebagai bentuk antisipasi perkembangan dan situasi global saat ini, khususnya di Timur Tengah. Telegram dengan Nomor TR/283/2026 ditekan oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun, pada 1 Maret 2026. Dalam dokumen tersebut, tertulis bahwa telegram […]

  • 24 BUMKam di Berau Belum Beroperasi, DPMK Akui Pembinaan Terkendala Anggaran

    24 BUMKam di Berau Belum Beroperasi, DPMK Akui Pembinaan Terkendala Anggaran

    • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 141
    • 0Komentar

    BERAU – Upaya Pemerintah Kabupaten Berau dalam mendorong kemandirian ekonomi kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) masih menghadapi sejumlah tantangan. Di tengah capaian dan inovasi yang berhasil diraih beberapa kampung, pembinaan terhadap seluruh BUMKam yang tersebar di wilayah Berau dinilai belum berjalan optimal. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau menunjukkan terdapat 99 […]

  • Revitalisasi Bangunan Bersejarah, Hidupkan Ikon Kota Lama Berau

    Revitalisasi Bangunan Bersejarah, Hidupkan Ikon Kota Lama Berau

    • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 901
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Landmark museum batubara Teluk Bayur rampung direvitalisasi, diharap dapat tetap mempertahankan sejarah pembangunan. Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau akan menyerahkan pengelolaan museum tersebut kepada kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Kepala Bidang Bina Pengembangan Destinasi Pariwisata, Samsiah Nawir, mengatakan Disbudpar telah membuat Landmark Museum Batubara seperti perencanaan awal dalam […]

  • Pjs Bupati Berau Lepas Jalan Sehat HUT ke-53 Korpri dengan Semangat Kebersamaan

    Pjs Bupati Berau Lepas Jalan Sehat HUT ke-53 Korpri dengan Semangat Kebersamaan

    • calendar_month Jumat, 22 Nov 2024
    • account_circle admin
    • visibility 580
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Dalam rangka memperingati HUT ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Pjs Bupati Berau, Sufian Agus, melepas peserta jalan sehat yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Berau, Jumat (22/11/2024). Acara ini disambut dengan antusiasme ratusan peserta yang memadati lokasi untuk mengikuti kegiatan olahraga sekaligus memperebutkan berbagai hadiah menarik. Dalam sambutannya, Sufian Agus mengapresiasi […]

  • Milenial Turun ke Lahan: Strategi Berau Menjaga Masa Depan Pangan dan Ekonomi Daerah

    Milenial Turun ke Lahan: Strategi Berau Menjaga Masa Depan Pangan dan Ekonomi Daerah

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 470
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Di tengah derasnya laju digitalisasi, tak banyak anak muda yang bermimpi menjadi petani. Sebagian memilih bekerja di kota, membangun karier di bidang teknologi, atau berkecimpung dalam industri kreatif. Namun di Berau, harapan baru sedang tumbuh—pelan, tapi pasti. Pemerintah lewat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) ingin membuka jalan agar generasi milenial […]

  • Bupati Berau Tegaskan Operasional RS Raja Alam Terkendala Regulasi BPJS, Pemkab Pilih Patuh Aturan

    Bupati Berau Tegaskan Operasional RS Raja Alam Terkendala Regulasi BPJS, Pemkab Pilih Patuh Aturan

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 224
    • 0Komentar

    BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau memastikan keterlambatan operasional Rumah Sakit Raja Alam bukan disebabkan kurangnya komitmen pemerintah daerah, melainkan karena masih adanya sejumlah regulasi yang harus dipenuhi, terutama terkait kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, usai memimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Senin, 1 Juni 2026. Menurut dia, sektor […]

expand_less