Tanjung Redeb – Rencana Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia menggelar program nikah massal secara nasional tengah menyita perhatian publik. Program ini dirancang setelah kegiatan serupa sebelumnya mencatat antusiasme tinggi, dengan seratus pasangan mengikuti prosesi pernikahan bersama.

Yang membuat program ini mencuri perhatian, seluruh biaya pernikahan akan ditanggung pemerintah. Mulai dari administrasi, rias pengantin, mas kawin, hingga akomodasi hotel bagi pasangan yang menikah.

Namun di tingkat daerah, pelaksanaan program itu masih menunggu kejelasan. Kepala Kemenag Kabupaten Berau, Kabul Budiono, menegaskan pihaknya hingga kini belum menerima instruksi resmi dari pemerintah pusat.

“Sampai hari ini kami belum menerima surat resmi terkait hal tersebut. Jika nanti sudah ada dan mendapat arahan secara pasti, akan kami sampaikan,” kata Kabul.

Meski belum ada kepastian administratif, Kabul menyebut Kemenag Berau siap menggelar program tersebut apabila direalisasikan di tingkat kabupaten dan kota. “Tentu kami akan mempersiapkan dan melaksanakan sesuai edaran, jika benar diwujudkan sampai daerah. Namun sejauh ini kami belum mendapatkan arahan apapun, baik melalui Zoom maupun surat resmi. Jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan pada saatnya nanti akan berjalan sesuai harapan,” ujarnya.

Kabul menambahkan, mekanisme teknis pelaksanaan nikah massal masih menjadi tanda tanya. Sebab, kegiatan itu diperkirakan akan melibatkan banyak pihak, mulai dari aparat desa hingga instansi teknis di daerah. “Secara teknis kami masih menunggu arahan. Karena pastinya akan banyak pihak yang terlibat, jadi kami belum bisa banyak berkomentar,” ucapnya.

Program nikah massal nasional ini disebut menjadi bagian dari strategi pemerintah meringankan beban masyarakat, sekaligus memperkuat kesadaran hukum dalam pernikahan melalui pencatatan resmi negara.(*/)