Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kumpulkan Kanreg BKN Seluruh Indonesia, Menteri Anas: Pastikan Kelancaran Seleksi CASN 2024

Kumpulkan Kanreg BKN Seluruh Indonesia, Menteri Anas: Pastikan Kelancaran Seleksi CASN 2024

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 10 Sep 2024
  • visibility 867
  • print Cetak

JAKARTA – Pengadaan aparatur sipil negara (ASN) digelar untuk memenuhi kebutuhan SDM Aparatur yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna. Rekrutmen ASN yang berkualitas demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Mencermati hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengimbau Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta seluruh Kantor Regional untuk ‘jemput bola’ dalam memastikan kelancaran rekrutmen CASN tahun 2024.  Menteri Anas mengimbau BKN untuk menyiapkan strategi complaint handling di setiap titik kantor BKN di pusat, regional maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT).

“Perlu pusat informasi atau crisis center yang disiap siagakan di setiap titip kantor BKN baik online maupun offline. Butuh tenaga ekstra terkait complaint handling dan penanganan berbagai informasi terkait CPNS, PPPK, dan non-ASN,” ujar Anas saat pertemuan dengan Kanreg BKN seluruh Indonesia, secara hibrida, Selasa (10/09).

Anas mengatakan seluruh Kanreg BKN sebagai pelaksana teknis rekrutmen CASN menjadi ujung tombak kelancaran pelaksanaan CASN. Crisis Center yang disiapkan diharapkan dapat menangani keluhan dari masyarakat atau calon pelamar CASN di tahun 2024. BKN diimbau untuk menyiapkan standard operating procedure (SOP) sebagai panduan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan krusial yang sering ditanyakan calon pelamar terkait pengadaan CASN.

“Secara periodik perlu dilakukan koordinasi dengan seluruh Kanreg, karena akan banyak pertanyaan dari calon pelamar CPNS maupun PPPK yang perlu mendapatkan penjelasan dengan baik, sehingga ada pemahaman yang sama,” tuturnya.

Lanjutnya dikatakan, perlu komitmen bersama dalam mengawal pelaksanaan rekrutmen CASN tahun 2024. Seluruh Panitia Seleksi pun diimbau untuk menjaga integritas dan moralitas pengadaan CASN. Anas berharap BKN dapat mengoptimalkan mekanisme complaint handling agar pertanyaan maupun keluhan dari masyarakat dapat tertangani dengan baik.

Terkait penanganan keluhan masyarakat mengenai CASN 2024, BKN akan mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) SSCASN. Satgas tersebut nantinya akan menangani pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat. “BKN sudah menyediakan PIC yang akan meng-handle untuk men-support seleksi CASN,” ujar Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto.

Selain itu BKN telah menyediakan Pusat Bantuan bagi calon pelamar CASN melalui https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/ . Pada layanan helpdesk tersebut calon pelamar dapat menanyakan terkait permasalahan terkait data diri, pengaduan data ASN, permasalahan terkait keamanan password, dan keluhan lainnya.

Haryomo mengungkapkan, pendaftaran CPNS tahun 2024 telah dibuka pada 20 Agustus hingga 10 September 2024. Pelamar melakukan pendaftaran melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

“Pengadaan CPNS akan ditutup pendaftarannya pada 10 September 2024 pukul jam 23.59 WIB. Setelah itu akan tertutup secara otomatis kecuali bagi dua instansi yaitu Kemenag dan Kemendikbudristek yang pendaftarannya diundur sampai 13 September,” jelasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut Haryomo pun memaparkan terkait statistik pelamar CPNS tahun 2024 berdasarkan data BKN per 9 September 2024 pukul 20.00 WIB. Terdata jumlah pelamar yang sudah mendaftar (yang sudah memilih instansi) sebanyak 3,6 juta dan submit (sudah mengakhiri pendaftaran/resume) sebanyak 2,7 juta.

Untuk menghindari terjadinya gangguan sistem pada website SSCASN pada hari terakhir pendaftaran, Haryomo mengimbau calon pendaftar CPNS untuk tidak melakukan submit pada saat mendekati batas waktu akhir pendaftaran.

“Kami juga sudah memberikan surat kepada seluruh PPK untuk menginfokan kepada seluruh masyarakat untuk segera melakukan submit agar tidak menumpuk di injury time. Karena kalau menumpuk di akhir akhir ini bisa mengganggu sistem SSCASN dan khawatir ada bottleneck,” pungkasnya. (del/HUMAS MENPANRB)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dugaan Korupsi Tambang Diselidiki, Kantor ESDM Kaltim Digeledah

    Dugaan Korupsi Tambang Diselidiki, Kantor ESDM Kaltim Digeledah

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 375
    • 0Komentar

    SAMARINDA — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menggeledah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim di Jalan MT Haryono, Samarinda, dalam penyidikan dugaan korupsi sektor pertambangan. Penggeledahan dilakukan pada pertengahan Maret 2026 oleh tim Pidana Khusus. Dalam kegiatan tersebut, penyidik memeriksa sejumlah ruangan kerja dan tempat penyimpanan dokumen. Sejumlah berkas serta perangkat elektronik diamankan […]

  • Anggota DPRD Termuda, Oktavia, Fokus Bangun Komunikasi dengan Masyarakat

    Anggota DPRD Termuda, Oktavia, Fokus Bangun Komunikasi dengan Masyarakat

    • calendar_month Senin, 19 Agt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 665
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Oktavia, salah satu anggota DPRD Berau periode 2024-2029 dari Partai Nasdem, merupakan anggota DPRD termuda di Kabupaten Berau. Perempuan berparas manis yang akrab disapa Okta ini lahir di Berau, pada 9 Oktober 1996 atau berusia 28 tahun saat dilantik menjadi wakil rakyat. Saat ditemui usai pelantikan anggota DPRD Berau, pada Rapat Paripurna […]

  • DPRD Berau Soroti Anak Berjualan di Jalan, Tekankan Pentingnya Pengawasan Orang Tua

    DPRD Berau Soroti Anak Berjualan di Jalan, Tekankan Pentingnya Pengawasan Orang Tua

    • calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 487
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Fenomena anak-anak yang berjualan di jalanan di Kabupaten Berau menjadi perhatian Wakil Ketua II DPRD Berau, H. Sumadi, SE. Ia menilai aktivitas tersebut tidak menjadi persoalan selama anak tetap berada dalam pengawasan orang tua atau wali, Senin (09/03/2026). Menurut Sumadi, sebagian anak yang berjualan diketahui masih berstatus pelajar. Jika kegiatan tersebut bertujuan […]

  • Kolaborasi Makin Solid, Desk Ketenagakerjaan Dorong Efektivitas Penanganan Kasus

    Kolaborasi Makin Solid, Desk Ketenagakerjaan Dorong Efektivitas Penanganan Kasus

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 233
    • 0Komentar

    BERAU — Peluncuran desk ketenagakerjaan di Kabupaten Berau menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanganan perkara di bidang ketenagakerjaan. Kehadiran desk ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui sinergi yang lebih terstruktur. Momentum peluncuran tersebut juga menjadi ruang konsolidasi bagi berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, guna memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam […]

  • Tidak Ada Masalah Distribusi dan Kuota, Diskoperindag Berau Sebut Biang Kekosongan Gas Melon

    Tidak Ada Masalah Distribusi dan Kuota, Diskoperindag Berau Sebut Biang Kekosongan Gas Melon

    • calendar_month Kamis, 9 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 842
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Berau, Hotlan, mengungkapkan bahwa saat ini tidak ada masalah dalam proses pendistribusian gas elpiji 3 kilogram dari PT Pertamina ke agen maupun sub penyalur di wilayah Berau. Hal ini diketahui langsung dari Jober Maluang, sebagai pendistribusi resmi elpiji dari Pertamina […]

  • Pernyataan Gubernur Kaltim Dipersoalkan, Nilai Tak Tepat Bandingkan Relasi Presiden

    Pernyataan Gubernur Kaltim Dipersoalkan, Nilai Tak Tepat Bandingkan Relasi Presiden

    • calendar_month Minggu, 26 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 278
    • 0Komentar

    SAMARINDA – Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur yang membandingkan relasi keluarga Hasyim Djojohadikusumo dengan Presiden Prabowo Subianto menuai kritik dari kalangan legislatif daerah. Pernyataan itu dinilai tidak tepat dan berpotensi menyesatkan dalam menjawab sorotan publik terkait dugaan nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah. Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Partai Gerindra, Andi Muh. Atif Rayhan Harun, menyampaikan protes […]

expand_less