Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kumpulkan Kanreg BKN Seluruh Indonesia, Menteri Anas: Pastikan Kelancaran Seleksi CASN 2024

Kumpulkan Kanreg BKN Seluruh Indonesia, Menteri Anas: Pastikan Kelancaran Seleksi CASN 2024

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 10 Sep 2024
  • visibility 759
  • print Cetak

JAKARTA – Pengadaan aparatur sipil negara (ASN) digelar untuk memenuhi kebutuhan SDM Aparatur yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna. Rekrutmen ASN yang berkualitas demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Mencermati hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengimbau Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta seluruh Kantor Regional untuk ‘jemput bola’ dalam memastikan kelancaran rekrutmen CASN tahun 2024.  Menteri Anas mengimbau BKN untuk menyiapkan strategi complaint handling di setiap titik kantor BKN di pusat, regional maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT).

“Perlu pusat informasi atau crisis center yang disiap siagakan di setiap titip kantor BKN baik online maupun offline. Butuh tenaga ekstra terkait complaint handling dan penanganan berbagai informasi terkait CPNS, PPPK, dan non-ASN,” ujar Anas saat pertemuan dengan Kanreg BKN seluruh Indonesia, secara hibrida, Selasa (10/09).

Anas mengatakan seluruh Kanreg BKN sebagai pelaksana teknis rekrutmen CASN menjadi ujung tombak kelancaran pelaksanaan CASN. Crisis Center yang disiapkan diharapkan dapat menangani keluhan dari masyarakat atau calon pelamar CASN di tahun 2024. BKN diimbau untuk menyiapkan standard operating procedure (SOP) sebagai panduan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan krusial yang sering ditanyakan calon pelamar terkait pengadaan CASN.

“Secara periodik perlu dilakukan koordinasi dengan seluruh Kanreg, karena akan banyak pertanyaan dari calon pelamar CPNS maupun PPPK yang perlu mendapatkan penjelasan dengan baik, sehingga ada pemahaman yang sama,” tuturnya.

Lanjutnya dikatakan, perlu komitmen bersama dalam mengawal pelaksanaan rekrutmen CASN tahun 2024. Seluruh Panitia Seleksi pun diimbau untuk menjaga integritas dan moralitas pengadaan CASN. Anas berharap BKN dapat mengoptimalkan mekanisme complaint handling agar pertanyaan maupun keluhan dari masyarakat dapat tertangani dengan baik.

Terkait penanganan keluhan masyarakat mengenai CASN 2024, BKN akan mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) SSCASN. Satgas tersebut nantinya akan menangani pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat. “BKN sudah menyediakan PIC yang akan meng-handle untuk men-support seleksi CASN,” ujar Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto.

Selain itu BKN telah menyediakan Pusat Bantuan bagi calon pelamar CASN melalui https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/ . Pada layanan helpdesk tersebut calon pelamar dapat menanyakan terkait permasalahan terkait data diri, pengaduan data ASN, permasalahan terkait keamanan password, dan keluhan lainnya.

Haryomo mengungkapkan, pendaftaran CPNS tahun 2024 telah dibuka pada 20 Agustus hingga 10 September 2024. Pelamar melakukan pendaftaran melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

“Pengadaan CPNS akan ditutup pendaftarannya pada 10 September 2024 pukul jam 23.59 WIB. Setelah itu akan tertutup secara otomatis kecuali bagi dua instansi yaitu Kemenag dan Kemendikbudristek yang pendaftarannya diundur sampai 13 September,” jelasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut Haryomo pun memaparkan terkait statistik pelamar CPNS tahun 2024 berdasarkan data BKN per 9 September 2024 pukul 20.00 WIB. Terdata jumlah pelamar yang sudah mendaftar (yang sudah memilih instansi) sebanyak 3,6 juta dan submit (sudah mengakhiri pendaftaran/resume) sebanyak 2,7 juta.

Untuk menghindari terjadinya gangguan sistem pada website SSCASN pada hari terakhir pendaftaran, Haryomo mengimbau calon pendaftar CPNS untuk tidak melakukan submit pada saat mendekati batas waktu akhir pendaftaran.

“Kami juga sudah memberikan surat kepada seluruh PPK untuk menginfokan kepada seluruh masyarakat untuk segera melakukan submit agar tidak menumpuk di injury time. Karena kalau menumpuk di akhir akhir ini bisa mengganggu sistem SSCASN dan khawatir ada bottleneck,” pungkasnya. (del/HUMAS MENPANRB)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Penanganan Stunting Dimaksimalkan

    Penanganan Stunting Dimaksimalkan

    • calendar_month Kamis, 23 Nov 2023
    • account_circle admin
    • visibility 291
    • 0Komentar

    (23/11/2023) Beraunews.id, Tanjung Redeb — Wakil Ketua I DPRD Berau, Sarifatul Syadiah, menyatakan keprihatinannya atas tingginya kasus stunting di Berau, meskipun APBD daerah tersebut cukup besar. Meskipun demikian, ia memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dan pihak ketiga yang telah berkontribusi dalam upaya pencegahan stunting di wilayah tersebut. Meski telah ada instruksi dari bupati […]

  • Kader Muda PSI Berau Ajak Perempuan Gen Z Terlibat dalam Politik dan Sosial

    Kader Muda PSI Berau Ajak Perempuan Gen Z Terlibat dalam Politik dan Sosial

    • calendar_month Sabtu, 30 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 157
    • 0Komentar

    BERAU – Keterlibatan perempuan muda dalam dunia politik di Kabupaten Berau mulai menunjukkan perkembangan. Sejumlah kader muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Berau mendorong generasi muda, khususnya perempuan Gen Z, untuk lebih aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah, kegiatan sosial, pendidikan, hingga pelestarian budaya. Salah satu kader muda PSI Berau, Umi Ramadhani, mengatakan keterlibatannya di partai politik […]

  • Anggaran Pegawai Tembus Rp1,3 Triliun

    Anggaran Pegawai Tembus Rp1,3 Triliun

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Bupati Berau Sri Juniarsih memastikan tidak ada rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah. Ia menyatakan hingga kini belum ada informasi maupun kebijakan yang mengarah pada langkah tersebut. “Sampai saat ini kami belum mendengar informasi terkait PHK massal PPPK. Semua kebijakan tetap […]

  • Yudha Budisantosa: Kualitas Toilet Jadi Tolok Ukur Pariwisata Berau

    Yudha Budisantosa: Kualitas Toilet Jadi Tolok Ukur Pariwisata Berau

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 201
    • 0Komentar

    BERAU — Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau menyoroti pentingnya fasilitas dasar dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah ketersediaan toilet yang layak di destinasi wisata. Kepala Disbudpar Berau, Yudha Budisantosa, mengatakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana menjadi syarat penting jika daerah ingin mendorong sektor pariwisata menuju standar internasional. […]

  • PTI Berau Bentuk Jaringan di 10 Kecamatan

    PTI Berau Bentuk Jaringan di 10 Kecamatan

    • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 171
    • 0Komentar

    BERAU – Pemuda Tani Indonesia (PTI) Kabupaten Berau mulai menggencarkan usaha untuk mengajak generasi muda terjun ke dunia pertanian. Langkah ini diperkuat melalui kegiatan Sekolah Tani Muda I yang juga berfungsi sebagai momen pelantikan pengurus anak cabang (PAC). Dengan cara ini, organisasi tersebut berupaya membangun jaringan petani muda di tingkat kecamatan. Pelantikan pengurus PAC PTI […]

  • Insiden Tongkang Karam, DLHK Berau Tak Berani Ambil Tindakan : Kewenangan Hanya di Sungai Kecil

    Insiden Tongkang Karam, DLHK Berau Tak Berani Ambil Tindakan : Kewenangan Hanya di Sungai Kecil

    • calendar_month Rabu, 23 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 755
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Insiden karamnya kapal tongkang bermuatan batu bara milik PT Berau Coal di perairan Sungai Mantaritip, rupanya baru diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) pada Selasa (22/10/2024) kemarin. Saat ditemui awak media, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLHK Berau, Ida Ayu mengatakan hal tersebut bukan merupakan kewenangan DLHK untuk […]

expand_less