Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Lonjakan Harga Plastik Tekan Industri Hilir, Konsumen Berpotensi Terdampak

Lonjakan Harga Plastik Tekan Industri Hilir, Konsumen Berpotensi Terdampak

  • account_circle admin
  • calendar_month 2 jam yang lalu
  • visibility 33
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

JAKARTA — Kenaikan harga bahan baku plastik mulai menekan industri hilir dan dikhawatirkan berdampak pada kenaikan harga berbagai barang konsumsi di pasaran.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo), Henry Chavelier, mengatakan lonjakan harga tersebut berkaitan dengan ketidakpastian global yang memengaruhi rantai pasok bahan baku plastik. Salah satu faktor yang disebut berpengaruh adalah eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Menurut Henry, kenaikan harga bahan baku tidak hanya dirasakan pelaku industri, tetapi juga berpotensi dirasakan masyarakat sebagai konsumen.

“Kalau kita membeli minuman atau makanan dalam kemasan plastik, kemasan itu sendiri sudah memiliki biaya yang akan memengaruhi harga jual produk,” kata Henry, dikutip dari Tribunnews.com, Minggu, 5 April 2026.

Ia menilai penggunaan plastik dalam berbagai produk secara tidak langsung menambah komponen biaya produksi. Karena itu, masyarakat diminta mulai mengurangi penggunaan plastik sebagai salah satu langkah penghematan.

“Gunakan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai, seperti botol minuman, agar tidak menambah pengeluaran,” ujarnya.

Henry juga mengingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi kemungkinan tekanan ekonomi yang dipicu dinamika global.

“Kita harus mengencangkan ikat pinggang karena kita tidak tahu bagaimana kondisi ke depan,” katanya.

Di sisi lain, Aphindo meminta pemerintah memberikan kebijakan yang dapat meringankan beban industri agar rantai produksi tetap stabil.

Menurut Henry, pemerintah sebaiknya tidak menambah hambatan tarif bagi industri. Sebaliknya, diperlukan berbagai insentif untuk membantu sektor usaha menghadapi tekanan biaya.

Beberapa langkah yang diusulkan antara lain penundaan kewajiban pajak, pengurangan pajak penghasilan badan, hingga kebijakan tax holiday dalam kondisi tertentu.

Aphindo berharap dukungan kebijakan tersebut dapat menahan laju kenaikan harga sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.(tnr)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sistem Kontrak Jadi Solusi Alternatif Kekurangan Pegawai

    Sistem Kontrak Jadi Solusi Alternatif Kekurangan Pegawai

    • calendar_month Rabu, 4 Jun 2025
    • account_circle admin
    • visibility 284
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb –  Penghapusan tenaga kerja kontrak atau honorer yang berakibat pada kurangnya jumlah pegawai di beberapa OPD, hingga menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan, menjadi sorotan para wakil rakyat. Meskipun ada perekrutan CPNS, hal itu dianggap belum mampu menjawab permasalahan ini. “Penerapan sistem kontrak kerja bisa jadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja di […]

  • THR & Gaji ke-13 ASN Berau: Nggak Hilang, Cuma Nunggu Juknis!

    THR & Gaji ke-13 ASN Berau: Nggak Hilang, Cuma Nunggu Juknis!

    • calendar_month Selasa, 11 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 915
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – ASN Kabupaten Berau bisa bernafas lega. Pasalnya, setelah ramai akan ditiadakannya pemberian gaji ke-13 dan THR Idul Fitri, Sekda Berau memastikan jika Pemkab Berau akan tetap memberikan hak itu. “Sudah kita anggarkan sejak tahun lalu. Jadi dipastikan akan tetap diberikan. Tapi untuk juknisnya seperti apa, apakah sama dengan tahun sebelumnya, kita tunggu […]

  • BMKG: Curah Hujan di Berau Kian Tinggi, Potensi Banjir Rob Meningkat

    BMKG: Curah Hujan di Berau Kian Tinggi, Potensi Banjir Rob Meningkat

    • calendar_month Senin, 14 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 456
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Curah hujan yang kembali turun dengan intensitas sedang hingga lebat, membuat masyarakat harus waspada. Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Berau, kondisi hujan ini berpotensi kembali menyebabkan banjir seperti yang terjadi sebelumnya. “Warga bantaran Sungai Kelay di Kecamatan Sambaliung, yakni di Kampung Pegat Bukur, Inaran dan Rantau Panjang untuk meningkatkan […]

  • Dewan Pers Godok Dana Jurnalisme, SMSI Tekankan Independensi Pengelolaan

    Dewan Pers Godok Dana Jurnalisme, SMSI Tekankan Independensi Pengelolaan

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 62
    • 0Komentar

    JAKARTA – Dewan Pers menggelar uji publik Rancangan Peraturan Dewan Pers tentang Dana Jurnalisme sebagai upaya memperkuat ekosistem pers nasional yang merdeka dan berkelanjutan. Dalam forum tersebut, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menekankan pentingnya pengelolaan dana dilakukan oleh lembaga independen. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengatakan penyusunan rancangan peraturan itu telah dimulai sejak 25 Juli […]

  • 112 Rumah Warga Berau Dapat Bantuan Perbaikan Tahun Ini, Disperkim Mulai Petakan Lokasi

    112 Rumah Warga Berau Dapat Bantuan Perbaikan Tahun Ini, Disperkim Mulai Petakan Lokasi

    • calendar_month Sabtu, 4 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 46
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Berau mengalokasikan 112 unit bantuan rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada anggaran murni tahun 2026. Kepala Bidang Perumahan Disperkim Berau, Juli Mahendra, mengatakan program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah yang tidak layak huni. “Untuk kegiatan BSPS tahun ini tersedia anggaran […]

  • Kewajiban 80 Persen Tenaga Kerja Lokal Disorot, DPRD Berau Pertimbangkan Ubah Perda

    Kewajiban 80 Persen Tenaga Kerja Lokal Disorot, DPRD Berau Pertimbangkan Ubah Perda

    • calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 182
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyoroti aturan mengenai kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal di Kabupaten Berau yang dinilai masih menimbulkan multitafsir. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) yang menyebutkan porsi tenaga kerja lokal sebesar 80 persen. Menurut Dedy, meskipun angka tersebut tercantum dalam perda, penjabaran pada aturan turunannya […]

expand_less