Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » PPDB Sistem Zonasi Bakal Dihapuskan, Kadisdik Berau: Orangtua dan Murid Jadi Punya Pilihan 

PPDB Sistem Zonasi Bakal Dihapuskan, Kadisdik Berau: Orangtua dan Murid Jadi Punya Pilihan 

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Kamis, 28 Nov 2024
  • visibility 1.269
  • print Cetak

TANJUNG REDEB– Rencana penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diusulkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, pada 2025 mendatang, disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, Mardiatul Idalisah.

Mardiatul menilai kebijakan ini sebagai langkah positif yang akan memberikan kebebasan lebih besar bagi masyarakat dalam menentukan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Dalam wawancaranya dengan media, Mardiatul mengungkapkan dengan penghapusan sistem zonasi, masyarakat akan kembali memiliki hak penuh dalam memilih sekolah yang diinginkan. Hal ini pun dianggap dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, tanpa terhalang oleh batasan wilayah.

Keputusan untuk menghapus sistem zonasi, menurutnya akan mengembalikan prinsip dasar pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan dan pilihan orangtua. Sistem zonasi selama ini dianggap membatasi pilihan orangtua dan anak dalam memilih sekolah.

“Salah satu alasan utama di balik penghapusan sistem zonasi ini adalah banyaknya keluhan yang datang dari orangtua murid. Mereka menganggap sistem ini seringkali menyulitkan, karena anak-anak mereka tidak bisa mendaftar ke sekolah pilihan meskipun memiliki prestasi yang baik, hanya karena faktor jarak atau wilayah,” jelasnya.

Mardiatul juga berharap, dengan dihapusnya sistem zonasi, pemerintah dapat fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, sehingga setiap sekolah bisa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memberikan pendidikan terbaik bagi semua siswa.

“Ini adalah kesempatan untuk merancang kebijakan yang lebih baik bagi pendidikan Indonesia ke depan,” tutup Mardiatul.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan meski sistem zonasi memiliki tujuan untuk pemerataan akses pendidikan, namun implementasinya tidak selalu berjalan dengan baik di seluruh daerah.

“Kami mendengar banyak keluhan terkait kesulitan yang dihadapi orangtua dan siswa. Untuk itu, kami berencana mengusulkan kepada kementerian terkait untuk menghapus sistem zonasi dan menggantinya dengan sistem yang lebih fleksibel dan adil,” tutupnya. (Marta)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pedagang Diimbau Beralih ke Pembayaran Non-Tunai untuk Tingkatkan Daya Saing

    Pedagang Diimbau Beralih ke Pembayaran Non-Tunai untuk Tingkatkan Daya Saing

    • calendar_month Selasa, 2 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 406
    • 0Komentar

    BERAU — Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) mulai mempercepat modernisasi transaksi di pasar tradisional. Salah satu langkah yang kini didorong adalah perluasan penggunaan pembayaran digital oleh pedagang untuk mengikuti pola belanja masyarakat yang semakin berubah. Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yunita, menyebut peralihan ke sistem non-tunai bukan lagi sekadar pilihan, melainkan […]

  • Anggaran Pegawai Tembus Rp1,3 Triliun

    Anggaran Pegawai Tembus Rp1,3 Triliun

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 186
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Bupati Berau Sri Juniarsih memastikan tidak ada rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah. Ia menyatakan hingga kini belum ada informasi maupun kebijakan yang mengarah pada langkah tersebut. “Sampai saat ini kami belum mendengar informasi terkait PHK massal PPPK. Semua kebijakan tetap […]

  • Dipercaya Urus Sertifikat, Pegawai Bank di Berau Malah Diduga Jaminkan Dokumen Tanah Nasabah

    Dipercaya Urus Sertifikat, Pegawai Bank di Berau Malah Diduga Jaminkan Dokumen Tanah Nasabah

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 173
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Niat mengajukan pinjaman berujung masalah bagi warga Tanjung Redeb berinisial NK. Sejumlah dokumen tanah yang sebelumnya diserahkan kepada seorang pegawai bank diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Polisi kini menahan pegawai bank berinisial AAH setelah menerima laporan dari korban. AAH telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan dokumen tanah tersebut. Kasi Humas […]

  • Berau Masih Bergantung Pasokan Pangan dari Luar, Kemarau Panjang Tambah Tekanan

    Berau Masih Bergantung Pasokan Pangan dari Luar, Kemarau Panjang Tambah Tekanan

    • calendar_month Sabtu, 3 Okt 2026
    • account_circle beraunews
    • visibility 89
    • 0Komentar

    BERAU — Musim kemarau yang lebih panjang pada 2026 mulai memberi tekanan terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Berau. Persoalannya tak hanya menyangkut berkurangnya ketersediaan air untuk pertanian, tetapi juga tingginya ketergantungan daerah terhadap pasokan sejumlah komoditas pangan dari luar Berau. Suwarno, mahasiswa Program Doktor Ilmu Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang, dalam tulisannya berjudul Strategi Menjaga Stabilitas […]

  • ‎Waspada Praktik Bom Ikan Muncul Lagi, Dinas Perikanan Perketat Pengawasan

    ‎Waspada Praktik Bom Ikan Muncul Lagi, Dinas Perikanan Perketat Pengawasan

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 2.525
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Berau meningkatkan intensitas pengawasan di seluruh kawasan perairan. Upaya ini dilakukan menindaklanjuti kembali munculnya praktik penangkapan ikan dengan bahan peledak yang sempat ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu. ‎ ‎Meski patroli laut dijalankan secara rutin, praktik bom ikan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Pelaku dinilai kian […]

  • DPMK Sudah Terima Rekomendasi Bawaslu Soal Kakam Tidak Netral

    DPMK Sudah Terima Rekomendasi Bawaslu Soal Kakam Tidak Netral

    • calendar_month Jumat, 1 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 648
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB— Seorang kepala kampung di Kecamatan Tabalar, dilaporkan melanggar aturan netralitas dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 Kabupaten Berau. Kepala kampung tersebut diduga hadir dan berpartisipasi dalam kampanye salah satu pasangan calon (pason) yang berkompetisi. Anggota Bawaslu Berau, Natalis Lapang Wada menegaskan bahwa tindakan kepala kampung ini mencederai prinsip netralitas yang seharusnya dipegang oleh […]

expand_less