Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » PPDB Sistem Zonasi Bakal Dihapuskan, Kadisdik Berau: Orangtua dan Murid Jadi Punya Pilihan 

PPDB Sistem Zonasi Bakal Dihapuskan, Kadisdik Berau: Orangtua dan Murid Jadi Punya Pilihan 

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Kamis, 28 Nov 2024
  • visibility 1.270
  • print Cetak

TANJUNG REDEB– Rencana penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diusulkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, pada 2025 mendatang, disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, Mardiatul Idalisah.

Mardiatul menilai kebijakan ini sebagai langkah positif yang akan memberikan kebebasan lebih besar bagi masyarakat dalam menentukan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Dalam wawancaranya dengan media, Mardiatul mengungkapkan dengan penghapusan sistem zonasi, masyarakat akan kembali memiliki hak penuh dalam memilih sekolah yang diinginkan. Hal ini pun dianggap dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, tanpa terhalang oleh batasan wilayah.

Keputusan untuk menghapus sistem zonasi, menurutnya akan mengembalikan prinsip dasar pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan dan pilihan orangtua. Sistem zonasi selama ini dianggap membatasi pilihan orangtua dan anak dalam memilih sekolah.

“Salah satu alasan utama di balik penghapusan sistem zonasi ini adalah banyaknya keluhan yang datang dari orangtua murid. Mereka menganggap sistem ini seringkali menyulitkan, karena anak-anak mereka tidak bisa mendaftar ke sekolah pilihan meskipun memiliki prestasi yang baik, hanya karena faktor jarak atau wilayah,” jelasnya.

Mardiatul juga berharap, dengan dihapusnya sistem zonasi, pemerintah dapat fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, sehingga setiap sekolah bisa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memberikan pendidikan terbaik bagi semua siswa.

“Ini adalah kesempatan untuk merancang kebijakan yang lebih baik bagi pendidikan Indonesia ke depan,” tutup Mardiatul.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan meski sistem zonasi memiliki tujuan untuk pemerataan akses pendidikan, namun implementasinya tidak selalu berjalan dengan baik di seluruh daerah.

“Kami mendengar banyak keluhan terkait kesulitan yang dihadapi orangtua dan siswa. Untuk itu, kami berencana mengusulkan kepada kementerian terkait untuk menghapus sistem zonasi dan menggantinya dengan sistem yang lebih fleksibel dan adil,” tutupnya. (Marta)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lepas Tukik di Derawan, Seno Aji Dorong Pariwisata Jadi Penopang Ekonomi Berau

    Lepas Tukik di Derawan, Seno Aji Dorong Pariwisata Jadi Penopang Ekonomi Berau

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 333
    • 0Komentar

    PULAU DERAWAN – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji bersama Wakil Bupati Berau Gamalis melepas tukik atau anak penyu di Pantai Pulau Derawan, Kamis, 2 Juli 2026. Kegiatan itu menjadi penutup rangkaian kunjungan kerja Seno Aji selama dua hari di Kabupaten Berau. Pelepasan tukik dilakukan sebagai simbol komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian ekosistem laut yang […]

  • 1.040 Mahasiswa Berau Sudah Terima Gratispol

    1.040 Mahasiswa Berau Sudah Terima Gratispol

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 134
    • 0Komentar

    Berau – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Gratispol Connect di Aula Universitas Muhammadiyah Berau, Kamis, 23 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi forum sosialisasi Program Gratispol sekaligus ruang dialog antara pemerintah, perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat mengenai pelaksanaan program kuliah gratis di Kalimantan Timur. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengatakan Program Gratispol merupakan investasi jangka […]

  • IKN Ramai Dikunjungi Saat Lebaran, Puluhan Ribu Kendaraan Padati Kawasan Nusantara

    IKN Ramai Dikunjungi Saat Lebaran, Puluhan Ribu Kendaraan Padati Kawasan Nusantara

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 410
    • 0Komentar

    Nusantara – Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menjadi magnet kunjungan masyarakat selama libur Lebaran 2026. Hingga Selasa (24/3/2026), tercatat sebanyak 143.126 pengunjung dan 30.544 kendaraan memasuki kawasan tersebut. Berdasarkan informasi dari Humas Otorita IKN, tingginya kunjungan didukung oleh semakin lengkapnya fasilitas serta beragam aktivitas yang tersedia, mulai dari ruang publik, pusat informasi, hingga wisata […]

  • Sejarah Kantor SMSI, Pergulatan Di Ring Nol: Dari JP Coen, DN Aidit, Hingga Firdaus

    Sejarah Kantor SMSI, Pergulatan Di Ring Nol: Dari JP Coen, DN Aidit, Hingga Firdaus

    • calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 840
    • 0Komentar

    Jakarta – Gedung tua di Jalan Veteran II No. 7c, Jakarta Pusat itu, ternyata menyimpan sejumlah cerita misteri-historis. Namun, sayangnya tak semua orang tahu sejarahnya. Padahal jika menyimak ceritanya, pasti asyiik dan seru bak nonton film horor atau thriller. Ya, meneganggkan sekaligus mengasyikkan. Di satu sisi, kita seolah diajak bertamasya untuk menyelami pergulatan sejarah bangsa […]

  • Batas Berau-Kutai Timur Belum Disepakati, Dibawa ke Kemendagri

    Batas Berau-Kutai Timur Belum Disepakati, Dibawa ke Kemendagri

    • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
    • account_circle beraunews
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Pemkab Berau dan Pemkab Kutai Timur belum menyepakati batas wilayah. Hasil pertemuan akan ditindaklanjuti Kementerian Dalam Negeri.

  • Hak Angket DPRD Kaltim Terancam Gugur, Pengamat Soroti Celah Kuorum Paripurna

    Hak Angket DPRD Kaltim Terancam Gugur, Pengamat Soroti Celah Kuorum Paripurna

    • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 359
    • 0Komentar

    SAMARINDA — Wacana penggunaan hak angket di DPRD Kalimantan Timur belum sepenuhnya aman meski sudah mendapat dukungan mayoritas fraksi. Pengamat menilai, usulan tersebut masih berpotensi kandas di tahap rapat paripurna apabila syarat kuorum tidak terpenuhi. Sebelumnya, enam dari tujuh fraksi di DPRD Kaltim telah menyatakan setuju menggulirkan hak angket terkait sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan […]

expand_less