Ratusan Massa Demo Tolak Kenaikan Tarif Air, DPRD Berau Batalkan Kebijakan Perumdam Batiwakkal

TANJUNG REDEB- Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Berau menggelar aksi di depan Kantor DPRD Berau pada Selasa pagi (7/1). Aksi ini dipicu oleh kebijakan kenaikan tarif air minum yang diterapkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batiwakkal, yang dianggap memberatkan warga.

Kenaikan tarif yang mulai berlaku sejak 29 September 2025 tersebut memicu protes dari masyarakat. Mereka menilai kebijakan itu tidak adil dan berdampak langsung pada beban hidup warga Berau. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar Direktur Perumdam Batiwakkal, Saipul Rahman, dicopot dari jabatannya. Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengklarifikasi bahwa tanda tangan pada Surat Keputusan (SK) yang mengatur kenaikan tarif tersebut bukan miliknya, menambah kecurigaan terhadap proses pengambilan keputusan tersebut.

Aksi yang awalnya berlangsung damai mulai memanas saat massa berusaha memasuki area Kantor DPRD. Ketegangan sempat terjadi antara demonstran dan aparat keamanan yang berjaga, namun situasi mereda setelah Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, bersama Komisi II dan Direktur Perumdam Batiwakkal, Saipul Rahman, menemui para demonstran.

Dalam pertemuan tersebut, Dedy Okto Nooryanto mengumumkan bahwa DPRD Berau dan Perumdam Batiwakkal sepakat untuk membatalkan kenaikan tarif air minum tersebut.

“Kenaikan tarif yang sempat diberlakukan ini resmi dibatalkan demi kepentingan masyarakat Berau. Kami akan memastikan kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Dedy.

Setelah mendengar penegasan tersebut, massa akhirnya membubarkan diri. Namun, beberapa peserta aksi tetap mengingatkan agar kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Bupati segera diproses secara hukum.

Aksi ini mencerminkan ketegangan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pengelola Perumdam Batiwakkal, yang perlu ditangani dengan bijak. Ke depannya, masyarakat Berau berharap adanya transparansi lebih lanjut terkait kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. (Marta)