Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Sengketa Batas dan HGU di Gunung Tabur: Pembangunan Tersandera, Investasi Dievaluasi

Sengketa Batas dan HGU di Gunung Tabur: Pembangunan Tersandera, Investasi Dievaluasi

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
  • visibility 249
  • print Cetak

BERAU — Persoalan tapal batas lama antara Kabupaten Berau di Kalimantan Timur dan Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara kembali naik ke permukaan. Rapat Dengar Pendapat yang digelar DPRD Berau pada Senin, 18 Mei 2026, menyeret isu itu sebagai biang keladi ketertinggalan pembangunan di RT 17 Kelurahan Gunung Tabur, kawasan yang bersisian dengan eks permukiman Kelompok Adat Terpencil (KAT) Kampung Birang.

Di hadapan anggota dewan, Ketua RT 17, Fadly, menggambarkan wilayahnya seperti hidup di ruang kosong administrasi. Ketidakjelasan batas membuat pelayanan dasar tersendat: rencana sekolah filial tak kunjung berwujud, akses air bersih terbatas, jalan rusak, listrik belum merata, hingga jaringan telekomunikasi yang lemah. Semua berjalan lamban karena wilayah itu kerap dianggap berada di area “abu-abu” kewenangan.

“Anak-anak kami sampai sekarang masih belajar di bangunan sementara yang dibangun swadaya masyarakat,” ujar Fadly.

Ia menuturkan, warga sudah terlalu lama berada dalam situasi serba menggantung. Pemerintah daerah disebut bergantian datang membawa janji pembangunan, namun pelaksanaannya belum menyentuh kebutuhan paling mendasar di lapangan.

Dalam forum tersebut, sektor pendidikan menjadi titik tekan utama. Warga menuntut Dinas Pendidikan Berau segera membangun gedung sekolah yang layak untuk anak-anak di pedalaman itu. Saat ini, proses belajar mengajar masih berlangsung di ruang darurat dengan fasilitas minim.

Keluhan tidak berhenti di pendidikan. Warga juga menyoroti sulitnya mendapatkan air bersih dan buruknya infrastruktur jalan. Mereka meminta pembangunan sumur bor dan pengaspalan jalan sekitar 1,5 kilometer yang dinilai krusial untuk membuka keterisolasian wilayah.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menyebut persoalan tapal batas sebagai isu paling rumit karena menyangkut dua kabupaten di dua provinsi berbeda. Menurut dia, penyelesaian akhir berada di tangan pemerintah pusat.

“Tapal batas ini perlu pertemuan antardaerah karena menyangkut dua wilayah provinsi. Penetapannya menjadi kewenangan Kemendagri,” ujar Subroto, politikus Partai Golkar.

Meski demikian, DPRD menegaskan pemerintah daerah tidak boleh menjadikan sengketa batas sebagai alasan menunda pelayanan publik. Subroto menekankan kebutuhan dasar warga tetap harus diprioritaskan dalam APBD Perubahan 2026.

Ia menyampaikan, lahan untuk pembangunan sekolah sudah tersedia sehingga tinggal menunggu alokasi anggaran. Begitu pula dengan rencana sumur bor dan peningkatan jalan yang dinilai tidak memerlukan biaya terlalu besar.

“Sekolah lahannya sudah ada. Tinggal penganggarannya saja supaya bisa masuk di perubahan tahun ini,” katanya.

Untuk urusan listrik dan jaringan internet, Subroto mengakui masih diperlukan koordinasi dengan BUMN terkait karena berada di luar kewenangan langsung pemerintah kabupaten.

Asisten I Setda Berau, M. Hendratno, melihat masalah di RT 17 bukan semata soal layanan dasar, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola lahan dan pola investasi di kawasan perbatasan tersebut. Ia menyoroti keberadaan sejumlah lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dinilai tidak produktif dan justru mengerem geliat ekonomi warga.

“Kalau lahan HGU itu dibiarkan bertahun-tahun tanpa aktivitas, tentu harus dievaluasi. Ini justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Hendratno menambahkan, penataan dan sinkronisasi data status kawasan menjadi keharusan. Kejelasan status lahan, menurut dia, adalah pintu masuk agar warga memperoleh kepastian hukum atas wilayah yang sudah lama mereka diami.

“Status lahan ini penting untuk diperjelas, karena menyangkut legalitas masyarakat yang sudah lama tinggal di sana. Harus ada penataan agar warga punya kepastian,” ungkapnya.

Ia juga mendorong koordinasi lintas instansi untuk menyelesaikan konflik batas wilayah dan tumpang tindih klaim lahan yang dikeluhkan warga. Pemerintah, kata Hendratno, mesti memastikan setiap HGU dan konsesi perusahaan benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat sekitar.

“Investasi harus berdampak bagi warga. Kalau ada HGU yang tidak berjalan sesuai fungsi, itu harus ditinjau kembali,” tegasnya.

Hendratno menyatakan, pemerintah daerah akan mendorong pembahasan lanjutan bersama DPRD dan instansi teknis terkait. Penanganan akan dilakukan bertahap, dengan fokus pada pemenuhan layanan pendidikan, listrik, air bersih, perbaikan infrastruktur, serta penegasan status lahan di kawasan perbatasan RT 17 tersebut.(tnr)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kader Posyandu Jadi Garda Terdepan

    Kader Posyandu Jadi Garda Terdepan

    • calendar_month Kamis, 24 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 564
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Program Bangga Kencana yang digagas oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Berau mendapat apresiasi dari Penjabat (Pjs) Bupati Berau, Sufian Agus. Program ini diakui sebagai langkah strategis dalam pengentasan stunting, sebuah isu kesehatan yang mendesak di daerah ini. Bangga Kencana bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang […]

  • Regenerasi Petani Jadi Tantangan

    Regenerasi Petani Jadi Tantangan

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 163
    • 0Komentar

    BERAU — Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyoroti menurunnya jumlah petani dan rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian di Kabupaten Berau. Ia mendorong pemerintah daerah menyiapkan langkah konkret untuk menarik kembali minat masyarakat, khususnya kalangan muda. Menurut Sumadi, salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah membuka rekrutmen secara luas bagi masyarakat […]

  • Dari Ujung Kaltim, Indera Teguh Tancap Gas Maju Ketua SMSI Kaltim

    Dari Ujung Kaltim, Indera Teguh Tancap Gas Maju Ketua SMSI Kaltim

    • calendar_month Minggu, 4 Mei 2025
    • account_circle admin
    • visibility 826
    • 0Komentar

    Samarinda – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Berau, Indera Teguh Nur Cahyadi, secara resmi mengembalikan formulir pendaftaran sebagai calon Ketua SMSI Kalimantan Timur (Kaltim). Pengembalian berkas dilakukan pada Sabtu (3/5/2025) sekitar pukul 15.00 WITA di Sekretariat Penjaringan. Langkah ini menegaskan keseriusan Teguh—sapaan akrabnya—untuk turut meramaikan bursa pemilihan Ketua SMSI Kaltim yang dijadwalkan akan […]

  • Polisi Dekat, Kamtibmas Kuat: Sat Binmas Polres Berau Perkuat Kemitraan dengan Masyarakat

    Polisi Dekat, Kamtibmas Kuat: Sat Binmas Polres Berau Perkuat Kemitraan dengan Masyarakat

    • calendar_month Rabu, 23 Sep 2026
    • account_circle beraunews
    • visibility 104
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Berau memperkuat kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Berau. Kasat Binmas Polres Berau, AKP Amin Maulani, mengatakan kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. “Sat Binmas Polres Berau siap menjalin kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat. Menjaga […]

  • Tarif Layanan Kesehatan Naik 300 Persen, Ketua DPRD Berau Bakal Panggil Direktur RSUD Abdul Rivai

    Tarif Layanan Kesehatan Naik 300 Persen, Ketua DPRD Berau Bakal Panggil Direktur RSUD Abdul Rivai

    • calendar_month Selasa, 5 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 801
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB– Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto akan menelusuri secara mendalam terkait kenaikan tarif pelayanan kesehatan di RSUD Abdul Rivai yang mencapai hingga 300 persen. Hal itu diungkapkannya selang beberapa jam dilantik sebagai Ketua DPRD Berau. Dedet, sapaan akrabnya, mengatakan kenaikan tarif tersebut tidak dapat diterima begitu saja, mengingat seharusnya kenaikan tarif rumah sakit […]

  • Pjs Bupati Berau: Pelantikan KONI Momentum Kebangkitan Olahraga di Bumi Batiwakkal

    Pjs Bupati Berau: Pelantikan KONI Momentum Kebangkitan Olahraga di Bumi Batiwakkal

    • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
    • account_circle admin
    • visibility 719
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Berau masa bakti 2024-2028 resmi dilantik di Tokyo Ballroom Hotel Bumi Segah, Senin (18/11/2024). Acara pelantikan yang berlangsung dengan khidmat ini dihadiri oleh unsur pemerintah Kabupaten Berau, jajaran KONI dari luar daerah, serta anggota cabang olahraga (Cabor) KONI Kabupaten Berau. Dalam kesempatan tersebut, Taupan Majid […]

expand_less