Hadapi Tekanan Fiskal, Berau Andalkan Pariwisata Sambil Menanti Dana Transfer Pusat

SAMARINDA — Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menghadiri rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah bersama kepala daerah se-Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Senin, (3/8).

Rapat koordinasi bertema Optimalisasi Pendapatan Daerah itu dipimpin Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, didampingi Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni.

Membuka rapat, Gubernur Rudy Mas’ud mengatakan forum tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam tata kelola keuangan daerah, sekaligus mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan fiskal.

“Pemerintah provinsi dan kabupaten kota adalah satu tim. Jadikan APBD sebagai instrumen pembangunan berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” ungkapnya.

Rudy juga mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperkuat kolaborasi serta inovasi, termasuk melalui transformasi digital untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Menurut dia, peningkatan koordinasi, integrasi data, harmonisasi kebijakan, serta optimalisasi pajak dan retribusi daerah menjadi langkah penting dalam memperkuat pendapatan daerah.

“Sinergi optimalisasi pendapatan daerah dengan memperkuat koordinasi provinsi dan kabupaten/kota, integrasi data dan harmonisasi kebijakan, serta optimalisasi pajak dan retribusi daerah,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas meminta dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Berau. Ia secara khusus menyoroti kondisi keuangan daerah yang hingga pertengahan 2026 masih menunggu penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Sri Juniarsih, persoalan tersebut juga dialami sejumlah pemerintah kabupaten dan kota lain di Kalimantan Timur.

“Kami berharap bapak gubernur dan wakil gubernur dapat membantu mengkomunikasikan ke pemerintah pusat terkait dana kurang bayar ke kabupaten dan kota saat ini,” ungkapnya.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Sri Juniarsih memastikan Pemerintah Kabupaten Berau tetap menjalankan pembangunan dengan memprioritaskan program-program strategis. Ia juga menegaskan tidak akan ada pemangkasan tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparatur sipil negara maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemkab Berau.

“Kita tetap bersyukur akan tetap berupaya yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk terus berkomunikasi ke pemerintah pusat,” jelasnya.

Sri Juniarsih menambahkan, pemerintah daerah terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan pendapatan, salah satunya melalui penguatan sektor nonpertambangan. Sektor pariwisata dinilai menjadi salah satu pilar utama yang disiapkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sektor pariwisata adalah salah satu transisi yang sedang kami persiapkan. Tentu ini membutuhkan kerjasama yang baik. Bukan hanya untuk Kabupaten Berau, tetapi juga untuk mengangkat Kalimantan Timur,” tandasnya.

Menanggapi masukan dari para kepala daerah, Gubernur Rudy Mas’ud menyatakan akan membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Ia berencana mengajak seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan kementerian terkait di Jakarta untuk membahas persoalan fiskal daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau Sapransyah yang turut mendampingi Bupati Berau menjelaskan, realisasi APBD Kabupaten Berau periode Januari–Juli 2026 menunjukkan anggaran pendapatan sebesar sekitar Rp2,977 triliun dengan realisasi Rp1,341 triliun atau 45,05 persen. Adapun anggaran belanja tercatat Rp3,666 triliun dengan realisasi sekitar Rp1,354 triliun atau 37,95 persen. (afn)