Berau Masuk Daerah dengan Tekanan Inflasi Tertinggi di Kaltim, Ini Pemicunya

SAMARINDA — Bank Indonesia mencatat inflasi Provinsi Kalimantan Timur pada Agustus 2026 masih berada dalam kondisi terkendali. Tekanan inflasi pada periode tersebut juga lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.

Secara tahunan, inflasi Kalimantan Timur tercatat sebesar 3,83 persen secara year-on-year (yoy). Sementara inflasi sepanjang tahun berjalan mencapai 2,64 persen secara year-to-date (ytd).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan, mengatakan tekanan inflasi Agustus terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

“Tekanan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dipengaruhi keterbatasan pasokan sejumlah komoditas pangan dari sentra produksi, seiring kondisi cuaca yang kurang kondusif dan dampak fenomena El Nino,” ujar Jajang dalam keterangan resminya, Rabu (2/9/2026).

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami kenaikan. Kondisi itu dipengaruhi meningkatnya rata-rata harga emas dibandingkan bulan sebelumnya.

Bila dilihat berdasarkan wilayah, Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat inflasi bulanan tertinggi di Kalimantan Timur, yakni 0,52 persen secara month-to-month (mtm).

Kabupaten Berau berada di posisi berikutnya dengan inflasi 0,46 persen. Kota Samarinda mencatat inflasi 0,06 persen. Sedangkan Kota Balikpapan mengalami deflasi sebesar 0,03 persen.

Sejumlah komoditas menjadi penyumbang utama inflasi Kalimantan Timur pada Agustus. Di antaranya daging ayam ras, cabai rawit, biaya sekolah dasar, kacang panjang, dan jagung manis.

Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas. Angkutan udara, bensin, tomat, bawang merah, dan bawang putih menjadi komoditas yang memberikan andil terhadap penurunan tersebut.

Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia terus memperkuat pengendalian harga melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID di Kalimantan Timur.

Strategi pengendalian dilakukan melalui pendekatan 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, serta Komunikasi Efektif.

Pada aspek keterjangkauan harga, TPID mendorong pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, serta sejumlah kegiatan stabilisasi harga. Program tersebut diarahkan untuk menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan strategis dengan harga yang terjangkau.

Adapun dari sisi ketersediaan pasokan, TPID berkoordinasi dengan Bulog dan sejumlah pemangku kepentingan untuk menjaga pasokan komoditas strategis.

Upaya tersebut juga mencakup penguatan penyediaan bahan pangan dan peningkatan produksi dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Pada aspek distribusi, koordinasi lintas sektor diperkuat untuk menjaga rantai pasok komoditas strategis. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui fasilitasi distribusi pangan.

Sementara itu, komunikasi pengendalian inflasi dilakukan secara berkala antara TPID, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta pemerintah kabupaten dan kota.

Koordinasi tersebut digunakan untuk merespons perkembangan harga maupun perubahan kondisi pasokan di masing-masing daerah.

Ke depan, TPID di Kalimantan Timur akan terus memperkuat langkah mitigasi dini melalui penerapan strategi 4K. Penguatan juga dilakukan terhadap berbagai program pengendalian inflasi dan GPIPS.

Melalui sejumlah langkah tersebut, stabilitas harga di Kalimantan Timur diharapkan tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, serta kegiatan ekonomi daerah terus berjalan. (afn)