Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » Bikin Kesal Warga Berau, DPRD Bakal Panggil Direksi Perumda Air Batiwakkal

Bikin Kesal Warga Berau, DPRD Bakal Panggil Direksi Perumda Air Batiwakkal

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Sabtu, 4 Jan 2025
  • visibility 799
  • print Cetak

TANJUNG REDEB- Lonjakan tagihan air yang signifikan setelah penyesuaian tarif oleh Perumda Air Minum Batiwakkal membuat banyak pelanggan di Kabupaten Berau merasa kecewa dan kebingungan. Menanggapi hal ini, Komisi II DPRD Berau berencana memanggil manajemen Perumda pada Selasa (7/1/2024) mendatang untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan yang telah diberlakukan.

Wakil Ketua Komisi II, Arman Nofriansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima banyak keluhan dari masyarakat yang terkejut dengan lonjakan tagihan air yang mencapai beberapa kali lipat dari jumlah biasanya.

“Kami akan memanggil Perumda pada Selasa depan untuk memberi penjelasan kepada masyarakat terkait masalah ini,” ujar Arman.

Menurutnya, selain lonjakan tagihan, kurangnya sosialisasi yang dilakukan Perumda menjadi salah satu faktor utama ketidakpuasan pelanggan. Ia menilai, sosialisasi yang seharusnya dilakukan secara menyeluruh sebelum penyesuaian tarif diberlakukan ternyata belum maksimal, sehingga banyak pelanggan yang tidak mengetahui perubahan tarif tersebut.

“Seharusnya, sosialisasi dilakukan lebih masif, terutama di lapangan, agar pelanggan bisa memahami kebijakan tersebut. Ini sangat penting agar masyarakat tidak merasa kaget dan kecewa,” tambah Arman.

Rencananya, setelah rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada Senin (6/1/2025), Komisi II akan segera melakukan pemanggilan tanpa menunggu lebih lama. Sebagai lembaga pengawas, mereka ingin memastikan bahwa kebijakan tarif air yang baru ini tidak membebani masyarakat lebih lanjut.

“Kami tidak ingin menunda-nunda. Setelah Banmus, langsung kami panggil pihak Perumda untuk klarifikasi,” tegas Arman, yang berharap pemanggilan ini bisa memberi solusi bagi masalah yang sedang dihadapi masyarakat Berau. (*)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Yudha Budisantosa: Kualitas Toilet Jadi Tolok Ukur Pariwisata Berau

    Yudha Budisantosa: Kualitas Toilet Jadi Tolok Ukur Pariwisata Berau

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 268
    • 0Komentar

    BERAU — Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau menyoroti pentingnya fasilitas dasar dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah ketersediaan toilet yang layak di destinasi wisata. Kepala Disbudpar Berau, Yudha Budisantosa, mengatakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana menjadi syarat penting jika daerah ingin mendorong sektor pariwisata menuju standar internasional. […]

  • Krisis Personel dan Peralatan, Begini Perjuangan Damkar Berau di Tengah Keterbatasan

    Krisis Personel dan Peralatan, Begini Perjuangan Damkar Berau di Tengah Keterbatasan

    • calendar_month Senin, 27 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.035
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Minggu dini hari (26/1/2025), di tengah guyuran hujan, situasi di Jalan Milono, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, berubah menjadi momen mencekam. Kobaran api mengamuk tanpa ampun, mengancam rumah-rumah warga. Di tengah hiruk pikuk warga yang panik, tim pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau datang dengan segala keterbatasan mereka. Hanya […]

  • Kereta Kaltara–IKN Berproses, Investor Siap Gelontorkan Rp25 Triliun

    Kereta Kaltara–IKN Berproses, Investor Siap Gelontorkan Rp25 Triliun

    • calendar_month Minggu, 26 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 393
    • 0Komentar

    TANJUNG SELOR — Rencana pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Kalimantan Utara dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan perkembangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyatakan telah bertemu dengan investor yang berminat mendanai proyek tersebut dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp25 triliun. Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, mengatakan pertemuan dengan investor berlangsung lancar. Pertemuan digelar di […]

  • Tetapkan UMK 2023 Berau Jadi Rp 3,6 juta

    Tetapkan UMK 2023 Berau Jadi Rp 3,6 juta

    • calendar_month Kamis, 16 Nov 2023
    • account_circle admin
    • visibility 750
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Dewan Pengupahan Kabupaten Berau, menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Berau 2023 naik sebesar 6,76 persen menjadi Rp.3.675.887. Kenaikan ini diyakini sebagai salah satu yang terbesar di Kaltim. Besaran upah ini ditetapkan bersama oleh dewan pengupahan yang beranggotakan perwakilan pekerja, pengusaha, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik Berau dan akademisi, mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan […]

  • Bupati Berau Minta Pengawasan Maratua Diperketat Usai Aktivitas Perburuan Biota Dilindungi

    Bupati Berau Minta Pengawasan Maratua Diperketat Usai Aktivitas Perburuan Biota Dilindungi

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 55
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Bupati Berau Sri Juniarsih Mas meminta pengawasan di perairan Maratua diperketat setelah aktivitas wisatawan yang diduga memburu biota laut dilindungi di sekitar salah satu resort menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Berau menilai aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut tidak dapat dibiarkan, terlebih Maratua merupakan kawasan wisata bahari unggulan yang mengandalkan kelestarian alam […]

  • Prabowo Terbitkan Aturan Baru, Korban PHK Dapat 60% Gaji Selama 6 Bulan

    Prabowo Terbitkan Aturan Baru, Korban PHK Dapat 60% Gaji Selama 6 Bulan

    • calendar_month Minggu, 16 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.060
    • 0Komentar

    Jakarta – Korban PHK akan menerima manfaat tunai 60% dari gaji selama 6 bulan yang berlaku mulai tahun ini. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 6 tahun 2025 tentang Perubahan atas PP nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dalam PP yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 7 Februari […]

expand_less