Dukungan Anggaran Siap, Asal DLHK Transparan: DPRD Berau Soroti Pengelolaan Sampah

TANJUNG REDEB – Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Berau yang telah mendapatkan peringatan dari pemerintah pusat kini menjadi sorotan serius Komisi II DPRD Berau. Minimnya koordinasi antara legislatif dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dinilai menjadi salah satu hambatan utama dalam mencari solusi yang berkelanjutan.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, menyatakan kekecewaannya atas lemahnya komunikasi antara pihaknya dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, yang dianggap kurang responsif dalam menangani permasalahan krusial tersebut.

“Komunikasi kami dengan DLHK sangat minim. Bahkan, Kepala Dinas-nya sering tidak hadir saat kami undang dalam rapat kerja bersama DPRD. Padahal ini masalah serius yang butuh perhatian dan solusi kolektif,” ujar Rudi saat ditemui beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pengelolaan sampah tidak bisa dianggap sebagai isu teknis semata, melainkan menyangkut kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, dan tata kelola kota secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa tanpa keseriusan dan kedisiplinan dari pihak eksekutif, maka persoalan ini berpotensi menjadi “bom waktu” yang dapat meledak sewaktu-waktu.

“Kalau tidak ada perencanaan dan pengolahan yang maksimal, kita akan terus berkutat dalam masalah yang sama. Sampah itu bukan hanya soal mengangkut dan membuang, tapi bagaimana mengelola dengan sistem yang berkelanjutan,” tegasnya.

Rudi juga menyoroti lambannya progres dalam pemindahan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Menurutnya, pemindahan lokasi TPA bukanlah solusi final jika tidak dibarengi dengan pendekatan teknologi pengolahan yang lebih modern dan ramah lingkungan.

“Memindahkan TPA bukan jawaban. Kita butuh sistem baru yang berbasis teknologi. Misalnya, pengolahan sampah menjadi energi atau kompos, atau minimal sistem daur ulang yang efektif. Itu semua butuh keseriusan dan perencanaan jangka panjang,” ujarnya.

Ia pun mendesak agar DLHK segera merespons undangan dialog yang telah dilayangkan DPRD, agar pembahasan dapat dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Rudi menekankan bahwa DPRD siap memberikan dukungan anggaran maupun regulasi, selama OPD terkait menunjukkan komitmen dan transparansi.

“Sampah ini urusan kita bersama. Tapi kalau eksekutif tidak mau duduk bersama, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini secara terencana?” pungkasnya.

Masalah pengelolaan sampah di Berau memang tengah menjadi perhatian publik, seiring meningkatnya volume sampah harian dan terbatasnya kapasitas TPA yang ada. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dan pembaruan kebijakan agar persoalan ini tidak terus membebani generasi mendatang. (*/yf/adv)