Rumah Data Kampung Jadi Fondasi Pembangunan Berbasis Potensi Lokal

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau terus memperkuat arah pembangunan berbasis potensi kampung melalui pengembangan Rumah Data Kependudukan dan pemanfaatan aplikasi analisis demografi SIperindu. Sistem ini menjadi tulang punggung baru dalam menyusun kebijakan yang lebih presisi—mulai dari sektor pertanian–perkebunan, kelautan–perikanan, UMKM, budaya, hingga transportasi di wilayah pedalaman.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP2A) Berau, Rabiatul Islamiah, menegaskan bahwa penguatan data mikro merupakan kebutuhan mendesak untuk membaca dinamika kependudukan yang terus berubah, terutama di kampung-kampung yang menjadi basis ekonomi dan budaya masyarakat.

“SIperindu kami hadirkan sebagai alat analisis yang mampu melihat kondisi kependudukan secara rinci. Jika datanya benar, kebijakan kampung hingga kebijakan kabupaten dapat diarahkan dengan lebih tepat dan efisien,” ujarnya pada kegiatan orientasi dan sosialisasi, Selasa (9/12).

Meski demikian, Rabiatul mengakui masih ada kampung yang belum memiliki Rumah Data Kependudukan, padahal fasilitas tersebut sangat penting dalam menampilkan potret kampung—mulai dari struktur penduduk, potensi ekonomi, sebaran pekerjaan petani dan nelayan, kondisi UMKM, hingga persoalan sosial.

“Rumah data belum seratus persen terbentuk. Padahal pusat data mikro ini sangat penting untuk membaca potensi kampung dan merumuskan langkah pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.

Ia menegaskan, Rumah Data bukan sekadar tempat penyimpanan informasi, tetapi pusat analisis yang menjadi dasar perencanaan pembangunan kampung:
• penguatan ekonomi keluarga,
• peningkatan kualitas pertanian–perkebunan,
• pemetaan nelayan dan pelaku bahari,
• pengembangan wisata dan budaya,
• hingga penyusunan kebutuhan infrastruktur transportasi dan digitalisasi layanan publik.

Rabiatul juga mendorong keterlibatan masyarakat serta penyuluh KB untuk memastikan Rumah Data berjalan aktif.

“Kalau hanya untuk formalitas, itu berbahaya. Rumah data harus hidup—datanya dikumpulkan, dipakai, dan diperbarui. Dari sinilah pembangunan kampung yang cerdas dan berkelanjutan bisa dimulai,” ujarnya.

Pada tahun anggaran 2025, pemerintah daerah akan memprioritaskan penguatan kapasitas kampung dalam mengelola data, sekaligus mendorong tata kelola berbasis digital yang menjadi fondasi penting dalam menarik investasi, memperkuat ekonomi kreatif, serta menjaga keberlanjutan komunitas desa di Berau.

(Adv/Akm)