Inflasi Kaltim Rendah, Tekanan Harga Bergeser ke Komoditas Nonpangan

SAMARINDA — Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur pada Januari 2026 tetap berada dalam koridor terkendali. Normalisasi harga komoditas pangan dan transportasi pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru menjadi faktor utama meredanya tekanan harga di awal tahun.

Berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi Kaltim tercatat sebesar 0,04 persen secara bulanan (month to month/mtm), jauh lebih rendah dibandingkan Desember 2025 yang mencapai 0,71 persen (mtm). Dengan capaian tersebut, inflasi tahunan Kaltim berada di level 3,76 persen (year on year/yoy) dan inflasi tahun berjalan 0,04 persen (year to date/ytd).

Meski terkendali, inflasi tahunan Kaltim masih sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 3,55 persen (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan, mengatakan bahwa inflasi Januari 2026 terutama disumbang oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, seiring berlanjutnya kenaikan harga emas di awal tahun.

“Rata-rata harga emas tercatat mencapai Rp2.860.000 per gram atau meningkat sekitar 12 persen dibandingkan Desember 2025. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi 3,17 persen (mtm) dengan andil 0,23 persen,” ujar Jajang, Selasa (3/2/2026).

Selain itu, tekanan inflasi juga berasal dari kelompok pakaian dan alas kaki yang mencatat inflasi 0,44 persen (mtm) dengan andil 0,02 persen, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kenaikan pada kelompok ini dipengaruhi meningkatnya permintaan pakaian dan penyesuaian tarif air minum PAM akibat kenaikan biaya operasional.
Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga pada kelompok bahan makanan dan transportasi. Penurunan harga pangan ditopang panen raya di sejumlah sentra produksi, khususnya komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah di wilayah Jawa dan Sulawesi.

Normalisasi tarif angkutan udara pasca lonjakan permintaan saat Nataru, serta penurunan harga BBM nonsubsidi pada awal Januari sekitar 3–4 persen, turut menjadi faktor penahan inflasi.
Untuk menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kaltim terus memperkuat langkah pengendalian melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Sepanjang Januari 2026, TPID Kaltim melaksanakan sekitar 21 kegiatan gerakan pangan murah, operasi pasar, dan kegiatan serupa di berbagai kabupaten/kota. Dari sisi komunikasi, TPID juga rutin menggelar rapat koordinasi mingguan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memantau perkembangan harga dan mengevaluasi kebijakan.

Sebagai penguatan kelembagaan, TPID Provinsi Kaltim juga menggelar capacity building pada 14–15 Januari 2026 guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan, sekaligus mempertahankan kinerja pengendalian inflasi daerah.
Dengan berbagai langkah tersebut, Bank Indonesia optimistis inflasi Kaltim ke depan tetap berada dalam sasaran nasional dan mendukung daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi daerah.(Zenn)