Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » 15 Tahun Tanpa Kepastian, Warga Bulungan Desak Relokasi Pasar Sore

15 Tahun Tanpa Kepastian, Warga Bulungan Desak Relokasi Pasar Sore

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
  • visibility 282
  • print Cetak

TANJUNG SELOR — Keberadaan pasar sore di kawasan permukiman Jalan Suprapto, Kabupaten Bulungan, kembali menuai keluhan warga. Selama hampir 16 tahun, aktivitas pasar di tengah lingkungan tempat tinggal itu belum memiliki kepastian relokasi dari pemerintah daerah.

Salah satu warga, Vivy, menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasar yang dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan. Ia menyebut sebagian warga sebenarnya memiliki keberatan serupa, namun enggan menyampaikan secara terbuka.

“Kami sangat menolak keberadaan pasar sore, apalagi ini sudah berjalan sejak lama. Sebagian warga sebenarnya menolak, tapi takut untuk bersuara,” kata Vivy.

Ia juga mengaku pernah mengalami intimidasi dari orang tak dikenal setelah menyampaikan keluhan tersebut. Kondisi itu disebut menambah kekhawatiran warga dalam menyuarakan aspirasi.

Menurut Vivy, hingga kini belum ada kepastian hukum maupun langkah tegas dari pemerintah terkait penataan pasar tersebut. Ia menilai penertiban yang dilakukan belum konsisten.

“Ada ketidakadilan. Di tempat lain pedagang kaki lima bisa ditertibkan, tapi di sini dibiarkan. Kalau pemerintah konsisten dengan perda, warga tidak perlu sampai membuat petisi,” ujarnya.

Selain persoalan ketertiban, warga juga menyoroti dampak lingkungan dari aktivitas pasar. Limbah yang dibuang ke parit, penjemuran ikan asin, serta penjualan bahan bakar di area permukiman menjadi perhatian. Meski kondisi kebersihan disebut mulai membaik, kekhawatiran terhadap dampak jangka panjang tetap ada.

“Kami takut terjadi konflik dan pencemaran lingkungan dari limbah pedagang. Ini bukan masalah sepele,” kata Vivy.

Ia juga mempertanyakan langkah pemerintah daerah yang dinilai belum tegas dalam menangani persoalan tersebut.

“Kalau disebut sebagai ikon, seharusnya disiapkan pasar yang layak, bukan justru mengorbankan pekarangan warga. Hak kami juga harus dipenuhi,” ujarnya.

Di sisi lain, pedagang mengaku akan mengikuti keputusan pemerintah jika relokasi dilakukan. Salah satu pedagang, Sabar, mengatakan pihaknya siap berpindah lokasi meski masih mempertimbangkan opsi yang tersedia.

“Ya mau tidak mau kita ikut jika dipindahkan pasti kita pindah, cuman kalau saya ini kan jualan buahan nanti mungkin saya akan menyewa di rumah milik warga yang berada di sekitar pasar,” kata Sabar.

Ia mengakui keluhan warga terkait pasar sore sudah berlangsung lama. Namun, pedagang juga menghadapi ketidakpastian terkait lokasi relokasi.

“Kalau ditanya mau atau tidak pindah, ya mau gak harus mau sudah cukup lama juga kita jualan di sini,” ujarnya.

Sabar juga menyebut rencana relokasi ke kawasan depan tambangan Salimbatu dinilai cukup jauh, terutama bagi pedagang dengan kondisi fisik terbatas.

Menanggapi hal itu, Bupati Bulungan Syarwani mengatakan pemerintah daerah tengah mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan warga dan pedagang.

“Kami memahami keluhan warga, tapi di sisi lain juga harus memperhatikan nasib para pedagang yang sudah lama berjualan di sana. Kita upayakan solusi yang saling menguntungkan,” kata Syarwani.

Ia menambahkan, pemerintah masih mempertimbangkan sejumlah alternatif lokasi relokasi. Namun hingga kini belum ada keputusan final karena sebagian lahan yang direncanakan bukan milik pemerintah daerah.

“Masih kita bahas lebih lanjut. Tidak semua lahan di lokasi itu milik pemerintah daerah, jadi perlu komunikasi dengan berbagai pihak agar bisa menemukan solusi terbaik,” ujarnya.

Pemerintah daerah berharap pembahasan yang dilakukan dapat menghasilkan solusi yang adil bagi kedua pihak sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan nyaman. (TNR)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • ‎Teknologi Listrik Ubah Wajah Pertanian Berau: Drone hingga Mesin Penggiling Modern Diterapkan Petani

    ‎Teknologi Listrik Ubah Wajah Pertanian Berau: Drone hingga Mesin Penggiling Modern Diterapkan Petani

    • calendar_month Minggu, 30 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 576
    • 0Komentar

    ‎TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Pertanian Berau, Junaidi, mengatakan Modernisasi pertanian di Kabupaten Berau memasuki babak baru setelah Kelompok Tani Harapan Mandiri di Kampung Buyung-Buyung resmi menerapkan smart farming berbasis teknologi listrik. ‎”Program ini merupakan wujud dukungan PT PLN (Persero) dalam mendorong produktivitas pertanian melalui pemanfaatan energi listrik,” ujarnya. ‎Ia menjelaskan bahwa bantuan peralatan yang […]

  • Polres Berau Musnahkan 1.587 Botol Miras, Bupati Apresiasi Operasi Pekat Mahakam 2026

    Kewenangan di Provinsi dan Larangan Perda, Izin Miras di Berau Tak Pernah Dikeluarkan

    • calendar_month Sabtu, 2 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 248
    • 0Komentar

    BERAU – Hingga kini, izin penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Berau belum pernah diterbitkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh kewenangan perizinan yang berada di tingkat provinsi serta larangan yang diatur dalam peraturan daerah. Fungsional Penata Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT) Berau, Dody, menyatakan belum ada pengajuan izin penjualan miras yang masuk […]

  • Pelabuhan Berau Sudah Kondusif dan Guyub, APBMI Tuntut PT Mitra Samudera Kreasi Patuhi Komitmen Awal terhadap Kearifan Lokal

    Pelabuhan Berau Sudah Kondusif dan Guyub, APBMI Tuntut PT Mitra Samudera Kreasi Patuhi Komitmen Awal terhadap Kearifan Lokal

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 1.862
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kabupaten Berau menyatakan penolakan terhadap sosialisasi pengusahaan wilayah tertentu di perairan Muara Pantai yang dilakukan oleh PT Mitra Samudera Kreasi (MSK). Penolakan ini disampaikan melalui surat resmi tertanggal 12 Maret 2026. Dalam surat bernomor 007/DPC-APMI Berau/III/2026 itu, APBMI Berau menyebut sosialisasi yang difasilitasi […]

  • Sedimentasi Drainase Jadi Biang Kerok

    Sedimentasi Drainase Jadi Biang Kerok

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 391
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Banjir yang selalu terjadi pasca hujan deras di beberapa titik Kota Tanjung Redeb, mendapat perhatian khusus dari Anggota DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto. Menurutnya, banjir yang kerap terjadi hingga merendam rumah-rumah warga itu, terjadi akibat adanya sedimentasi pada drainase yang ada. Kemudian kapasitas drainase yang tidak mumpuni untuk menampung air hujan juga […]

  • Hak Angket DPRD Kaltim Terancam Gugur, Pengamat Soroti Celah Kuorum Paripurna

    Hak Angket DPRD Kaltim Terancam Gugur, Pengamat Soroti Celah Kuorum Paripurna

    • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 322
    • 0Komentar

    SAMARINDA — Wacana penggunaan hak angket di DPRD Kalimantan Timur belum sepenuhnya aman meski sudah mendapat dukungan mayoritas fraksi. Pengamat menilai, usulan tersebut masih berpotensi kandas di tahap rapat paripurna apabila syarat kuorum tidak terpenuhi. Sebelumnya, enam dari tujuh fraksi di DPRD Kaltim telah menyatakan setuju menggulirkan hak angket terkait sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan […]

  • Polemik BPHTB Berau Kembali Mencuat, Warga Desak Pemkab Buka Data Nilai Tanah

    Polemik BPHTB Berau Kembali Mencuat, Warga Desak Pemkab Buka Data Nilai Tanah

    • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 285
    • 0Komentar

    BERAU — Polemik pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Berau kembali mencuat. Forum BPHTB Bersama Untuk Negeri (BUN) menilai sistem penetapan pajak tanah yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau justru memberatkan masyarakat dan tidak dilakukan secara terbuka. Sorotan itu muncul karena warga mengaku tetap dibebani nilai BPHTB tinggi, meski […]

expand_less