Pemkab Berau Gelontorkan Rp30 Miliar untuk BPJS
- account_circle admin
- calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
- visibility 471
- print Cetak
BERAU — Pemerintah Kabupaten Berau menyiapkan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Kebijakan ini menyusul pengalihan tanggung jawab pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke pemerintah kabupaten.
Kepala Dinas Kesehatan Berau, Lamlay Sarie, memastikan sekitar 4.194 peserta tetap akan terakomodasi dalam skema pembiayaan daerah. “Anggaran Pemda siap. Insyaallah seluruh peserta terakomodir,” kata Lamlay, Senin, 13 April 2026.
Ia menjelaskan, proses validasi data peserta akan dilakukan oleh tim di tingkat kabupaten dengan melibatkan sejumlah instansi, termasuk Dinas Sosial. Pemerintah daerah, kata dia, akan memastikan data penerima sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
Menurut Lamlay, prioritas pembiayaan diberikan kepada masyarakat kategori miskin dan tidak mampu, yang selama ini mengandalkan layanan BPJS kelas III. “Program ini memang difokuskan untuk kelompok tersebut,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, sebelumnya menyatakan pemerintah daerah siap menanggung konsekuensi pembiayaan sebagai bagian dari komitmen perlindungan sosial. Ia menilai keberlanjutan program BPJS penting untuk mencegah munculnya persoalan layanan kesehatan di masyarakat.
“Ini komitmen pemerintah daerah. Kalau tidak kita biayai, bisa menimbulkan masalah,” kata Said.
Kebijakan redistribusi peserta BPJS mengharuskan pemerintah daerah menanggung iuran sesuai domisili. Dengan estimasi iuran Rp42 ribu per orang per bulan, kebutuhan anggaran minimal diperkirakan sekitar Rp2,1 miliar per tahun. Namun, dengan alokasi yang disiapkan lebih besar, Pemkab Berau memastikan program tetap berjalan dan menjangkau seluruh peserta yang berhak. (TNR/ADV)
- Penulis: admin
