Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pembangunan » AMPPH Desak Kadis PU Berau Diperiksa

AMPPH Desak Kadis PU Berau Diperiksa

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 9 Jul 2024
  • visibility 1.087
  • print Cetak

Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), tahun ini menganggarkan Rp 122,9 miliar untuk penanganan banjir di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Dalam anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembangunan drainase kawasan permukiman dan peningkatan jalan.

Namun proyek itu menjadi sorotan Aliansi Mahasiswa Peduli Penegakan Hukum (AMPPH) Kaltim. Pasalnya, penggunaan APBD senilai ratusan miliar tersebut diduga berbeda dengan fakta di lapangan.

“Anggaran ratusan miliaran yang digelontorkan oleh Pemkab Berau diduga sangat tidak efektif, dan proyek yang dikerjakan secara asal-asalan. Kami menduga anggaran Rp 122,9 miliar yang bersumber dari APBD tersebut tidak sesuai dengan yang dikerjakan,” beber Kordinator AMPPH Kaltim, Amirullah dilansir dari zona.my.id.

Lebih lanjut dikatakannya, tak hanya proyek drainase, pihaknya juga menilai ada dugaan korupsi dalam proyek revitalisasi bangunan pelengkap kawasan Tepian Ahmad Yani, Tanjung Redeb, yang menelan APBD mencapai Rp 27 miliar. Sebab proyek yang belum diserahterimakan diduga dikerjakan secara asal-asalan oleh salah satu kontraktor.

Dimana keramik yang dipasang mulai lepas dan retak. Disisi lain pemasangan penutup juga diduga terkesan asal jadi, karena beberapa titik ditemukan, dalam pekerjaan itu ditinggalkan tanpa ada pembenahan.

“Kami menduga kegiatan ini dikerjakan secara asal-asalan. Kami menilai hasilnya tidak sesuai dengan besarnya anggaran Rp 27 miliar,” jelasnya.

Karena itu, AMPPH meminta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk memanggil dan memeriksa kontraktor pelaksana proyek dan Dinas Pekerjaan Umum Berau yang tidak cermat dalam mengerjakan proyek yang bersumber dari APBD Berau Tahun Anggaran 2024.

Dia menyampaikan, terkait dugaan itu, ada beberapa tuntutan yang disampaikan AMPPH. Diantaranya meminta Kejati Kaltim untuk memanggil dan memeriksa kontraktor pelaksana proyek dan Pemkab Berau dalam dugaan proyek revitalisasi bangunan pelengkap kawasan tepian Ahmad Yani Berau yang menelan anggaran sebesar Rp 27 miliar dari APBD

“Kami juga meminta Kejati Kaltim untuk melakukan audit dan investigasi lapangan terhadap kegiatan revitalisasi bangunan di kawasan tepian Ahmad yani di Berau yang diduga dikerjakan secara asal-asalan serta tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp 27 milliar,” jelasnya.

Pihaknya juga mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan tegas terhadap penggunaan anggaran yang diduga tidak maksimal peruntukannya. Dimana Pemkab Berau menggelontorkan anggaran sebesar Rp 122,9 miliar untuk penanganan banjir di Kecamatan Tanjung Redeb Berau.

AMPPH meminta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk memanggil dan memeriksa kontraktor pelaksana proyek dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berau yang tidak cermat dalam mengerjakan proyek yang bersumber dari APBD Berau Tahun Anggaran 2024.

“Kami minta Kadis PU diperiksa,” tandasnya. (Tim)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dinas Perikanan Berau Tegas: Penampung Dilarang Beli Ikan Hasil Setruman

    Dinas Perikanan Berau Tegas: Penampung Dilarang Beli Ikan Hasil Setruman

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 188
    • 0Komentar

    BERAU — Dinas Perikanan Kabupaten Berau memilih mengedepankan pendekatan edukasi dan pembinaan dalam upaya menekan praktik penangkapan ikan ilegal, khususnya dengan metode penyetruman di perairan sungai. Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab memberi pemahaman kepada nelayan tentang dampak penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Menurut dia, langkah penindakan tidak serta-merta […]

  • Tak Gentar Tekanan Fiskal, Berau Expo 2025 Digelar Demi UMKM Naik Kelas

    Tak Gentar Tekanan Fiskal, Berau Expo 2025 Digelar Demi UMKM Naik Kelas

    • calendar_month Jumat, 25 Jul 2025
    • account_circle admin
    • visibility 699
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memastikan tetap akan menggelar Berau Expo pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Berau dan Kecamatan Tanjung Redeb tahun 2025 ini, meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, Jumat (25/7/2025). Menurut Said, keputusan untuk tetap melaksanakan Berau Expo merupakan bentuk nyata dari komitmen […]

  • Ancur Paddas hingga Kue Tradisional Ramaikan HUT Berau dan Tanjung Redeb

    Ancur Paddas hingga Kue Tradisional Ramaikan HUT Berau dan Tanjung Redeb

    • calendar_month Rabu, 23 Sep 2026
    • account_circle beraunews
    • visibility 83
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten Berau menggelar lomba Ancur Paddas, Puncak Rasul, dan Festival Kue Tradisional untuk menyambut Hari Jadi Kabupaten Berau ke-73 dan Kota Tanjung Redeb ke-216 tahun 2026, Rabu (23/09/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya melestarikan kuliner khas daerah. Selain itu, festival ini juga menjadi sarana memperkenalkan kekayaan budaya Berau kepada masyarakat, […]

  • Berau Siapkan Skema Perlindungan Budidaya Rumput Laut, Dorong Kebangkitan Ekonomi Biru dan Potensi Kampung Pesisir

    Berau Siapkan Skema Perlindungan Budidaya Rumput Laut, Dorong Kebangkitan Ekonomi Biru dan Potensi Kampung Pesisir

    • calendar_month Jumat, 5 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 490
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau semakin serius menggarap potensi ekonomi biru sebagai motor penggerak kesejahteraan kampung-kampung pesisir. Meski kualitas perairan Berau masuk kategori unggulan, pengembangan rumput laut belum mencapai level optimal akibat kendala teknis dan minimnya perlindungan bagi pembudidaya. Sekretaris Dinas Perikanan (Diskan) Berau, Yunda Zuliarsih, menyampaikan bahwa pemerintah kini tidak hanya memperkuat aspek […]

  • Prabowo Terbitkan Aturan Baru, Korban PHK Dapat 60% Gaji Selama 6 Bulan

    Prabowo Terbitkan Aturan Baru, Korban PHK Dapat 60% Gaji Selama 6 Bulan

    • calendar_month Minggu, 16 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.074
    • 0Komentar

    Jakarta – Korban PHK akan menerima manfaat tunai 60% dari gaji selama 6 bulan yang berlaku mulai tahun ini. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 6 tahun 2025 tentang Perubahan atas PP nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dalam PP yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 7 Februari […]

  • APBD Berau 2027 Diproyeksi Turun Rp1 Triliun

    APBD Berau 2027 Diproyeksi Turun Rp1 Triliun

    • calendar_month Rabu, 19 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 139
    • 0Komentar

    BERAU – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau 2027 diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp2,4 triliun. Nilai itu berkurang sekitar Rp1 triliun dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp3,4 triliun. Penurunan proyeksi anggaran membuat Pemerintah Kabupaten Berau belum dapat memastikan proyek pembangunan yang akan dibiayai pada 2027. Saat ini, pemerintah masih menginventarisasi sejumlah kegiatan yang […]

expand_less