Aset Kampung Jangan Menganggur

BERAU – Pemerintah kampung di Kabupaten Berau didorong tidak terus bergantung pada sumber pendapatan yang selama ini tersedia. Pengembangan potensi ekonomi lokal dinilai perlu menjadi strategi untuk memperkuat kemandirian keuangan kampung sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau meminta setiap pemerintah kampung mulai memetakan peluang usaha berdasarkan karakteristik wilayah masing-masing. Pengelolaan aset kampung dan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) menjadi dua instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sumber pemasukan baru.

Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, mengatakan potensi yang dimiliki kampung semestinya dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi produktif. Peluang tersebut tidak harus selalu berasal dari usaha baru, tetapi juga bisa memanfaatkan aset yang selama ini belum dikelola secara optimal.

“Ada peluang potensi harus digunakan, terutama kalau usaha kampung itu kan BUMK. Jadi bisa melalui BUMK, bisa juga melalui pengelolaan aset kampung sendiri,” ujarnya.

Menurut Tenteram, pendekatan pengembangan usaha perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing kampung. Wilayah yang memiliki potensi perkebunan, misalnya, dapat menjajaki kemitraan dengan perusahaan yang bergerak di sektor tersebut.

Peluang kerja sama dengan perusahaan di sekitar kampung juga dinilai dapat membuka ruang ekonomi baru. Dengan memanfaatkan potensi wilayah dan jaringan usaha yang tersedia, kampung diharapkan tidak hanya menjadi lokasi aktivitas perusahaan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan investasi di sekitarnya.

Meski demikian, membangun usaha kampung bukan perkara instan. Pemerintah kampung perlu mempertimbangkan kemampuan pengelolaan, prospek pasar, serta keberlanjutan usaha agar modal dan aset yang dimiliki tidak justru menjadi beban.

Di sisi lain, pemerintah kampung tetap menghadapi kewajiban pembiayaan rutin. Penghasilan tetap aparatur, kebutuhan operasional pemerintahan, hingga santunan bagi masyarakat miskin merupakan sejumlah kebutuhan yang harus tetap diperhatikan.

“Yang penting operasional pemerintah kampung, gaji, penghasilan tetap, santunan kemiskinan dan sebagainya itu tetap ada, diupayakan tetap ada,” katanya.

DPMK Berau mengakui, pengembangan ekonomi kampung masih membutuhkan pendampingan. Karena itu, pemerintah kampung didorong membuka peluang kolaborasi dengan perusahaan, pihak swasta, hingga organisasi nonpemerintah atau NGO.

Pendampingan tersebut diharapkan membantu kampung mengidentifikasi potensi, menyusun model usaha, serta membangun pengelolaan BUMK yang lebih produktif.

Pada akhirnya, kemandirian ekonomi kampung tidak cukup dibangun dengan mengandalkan aset yang tersedia. Kemampuan membaca peluang, membangun kemitraan, dan mengelola usaha secara berkelanjutan menjadi faktor penting agar potensi lokal benar-benar berubah menjadi sumber pendapatan bagi kampung. (afn)