Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DPRD Berau » Bangun BLK, Jangan Biarkan Anak Muda Kehilangan Peluang Kerja

Bangun BLK, Jangan Biarkan Anak Muda Kehilangan Peluang Kerja

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 4 Mar 2025
  • visibility 881
  • print Cetak

TANJUNG REDEB – Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Berau hingga kini belum terealisasi, meski setiap tahun selalu masuk dalam wacana Pemkab Berau.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman, menegaskan bahwa BLK sangat penting untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal dan mengurangi angka pengangguran.

“Jika kita tidak menyiapkan SDM yang memiliki skill, perusahaan bisa saja lebih memilih tenaga kerja dari luar daerah. BLK ini seharusnya menjadi solusi nyata,” tegasnya.

Sakirman menyatakan dirinya siap mengawal pembahasan pembangunan BLK di tahun 2024 dan mendorong agar masuk dalam anggaran murni tahun 2025.

“Jika lahan sudah siap, kita akan dorong agar masuk dalam pembahasan anggaran tahun depan. Ini harus jadi langkah awal agar ada progres nyata,” ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengingatkan bahwa pembangunan BLK merupakan salah satu dari 18 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Berau.

Menurutnya, keberadaan BLK akan membuka peluang bagi anak muda yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi untuk memperoleh keterampilan kerja.

“BLK bisa menjadi tempat pelatihan mekanik, pengelasan, operator alat berat, dan berbagai keahlian lainnya. Jika ada di Berau, maka biaya pelatihan bisa ditekan dan daya serap tenaga kerja meningkat,” jelasnya.

Saat ini, pelatihan tenaga kerja asal Berau harus dilakukan di Samarinda atau Balikpapan dengan kuota yang terbatas, yaitu hanya 16-20 orang per angkatan.

“Daya serap sangat minim jika pelatihan terus dilakukan di luar daerah. Harapan saya, ke depan pelatihan ini bisa dilaksanakan langsung di Berau,” katanya.

Sakirman pun berharap Pemkab Berau benar-benar berkomitmen merealisasikan BLK agar tenaga kerja lokal mendapatkan lisensi dan sertifikasi resmi untuk bekerja di berbagai sektor industri.

“Jika SDM kita sudah bersertifikat, maka mereka layak bekerja di perusahaan mana pun. Ini harus menjadi perhatian serius,” pungkasnya. (*adv)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gerak Cepat Pelabuhan Tanjung Redeb Sambut Proyeksi Ekonomi IKN

    Gerak Cepat Pelabuhan Tanjung Redeb Sambut Proyeksi Ekonomi IKN

    • calendar_month Kamis, 26 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 601
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), tiba di Bandara Kalimarau dan langsung mengunjungi Pasar Sanggam Adjidilayas (SAD) di Jalan HARM Ayoeb, Kamis (26/9) siang. Dalam kunjungannya ini, Presiden Jokowi didampingi oleh Pj. Gubernur Kaltim, Akmal Malik, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) Muhadjir Effendy, serta beberapa pejabat tinggi lainnya. Kehadiran […]

  • Jelang Lebaran, DPRD Minta Pemkab Awasi Distribusi LPG Bersubsidi

    Jelang Lebaran, DPRD Minta Pemkab Awasi Distribusi LPG Bersubsidi

    • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 617
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, meminta pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memperketat pengawasan distribusi gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram menjelang Hari Raya Idulfitri. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pasokan tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak menerima. Menurut Dedy, […]

  • Program BSPS di Berau Jalan Terbatas, Pemkab Targetkan Minimal 300 Rumah per Tahun

    Program BSPS di Berau Jalan Terbatas, Pemkab Targetkan Minimal 300 Rumah per Tahun

    • calendar_month Jumat, 12 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.097
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Berau tahun ini berjalan dalam keterbatasan. Dari ribuan rumah tidak layak huni yang tercatat, hanya 45 unit yang bisa ditingkatkan kualitasnya melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Jumlah itu merosot tajam dibanding 2024, ketika Berau memperoleh alokasi 345 unit. Penurunan drastis […]

  • Anggaran THR ASN Berau Naik, PPPK Baru Ikut Kebagian

    Anggaran THR ASN Berau Naik, PPPK Baru Ikut Kebagian

    • calendar_month Minggu, 23 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 993
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Berau dipastikan ada, setelah adanya penetapan dari Kemenkeu beberapa waktu lalu. Untuk pencairannya akan diberikan pada minggu ketiga bulan Maret 2025. “Semuanya dapat karena ASN itu termasuk PNS dan PPPK. Tapi untuk besaran yang diperoleh tidak sama, menyesuaikan dengan gaji dan TPP […]

  • Kontrak PPPK Berau Berakhir 2026, Evaluasi Kinerja Jadi Penentu

    Kontrak PPPK Berau Berakhir 2026, Evaluasi Kinerja Jadi Penentu

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 3.355
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Berau menghadapi ketidakpastian menjelang berakhirnya masa kontrak mereka pada 2026. Hingga kini, belum ada kepastian apakah kontrak akan diperpanjang atau tidak. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Berau, Sri Eka Takariyati, mengatakan perpanjangan kontrak sepenuhnya menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah […]

  • RAPBD 2025 Disetujui di Angka Rp5,2 Triliun

    RAPBD 2025 Disetujui di Angka Rp5,2 Triliun

    • calendar_month Selasa, 26 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 830
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Setelah dipaparkan oleh Bupati Berau beberapa waktu lalu, kemudian dibahas bersama DPRD Berau dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2025 disepakati di angka Rp5,2 Triliun. Dalam kesepakatan RAPBD itu bisa dirincikan untuk pendapatan Rp4,7 Triliun lebih, belanja Rp5,2 Triliun, defisit di angka Rp488 Miliar […]

expand_less