Data Valid Jadi Kunci Efektivitas Pembangunan Desa di Berau
- account_circle admin
- calendar_month Sabtu, 16 Agt 2025
- visibility 626
- print Cetak
TANJUNG REDEB— Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menekankan urgensi pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai fondasi utama penyusunan rencana pembangunan daerah.
Menurut Said, pembaruan data tersebut perlu dilakukan secara berkala, minimal setiap tahun, agar perencanaan bisa akurat dan tepat sasaran.
Data yang harus diperbarui mencakup berbagai aspek, mulai dari luas lahan pertanian, peternakan, perikanan, hingga kondisi sosial ekonomi seperti jumlah warga miskin dan tingkat pendidikan masyarakat.
“Profil desa dan kelurahan adalah sumber data yang harus valid dan terbaru, agar setiap kebijakan pembangunan dapat dibuat berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan,” katanya.
Said menegaskan bahwa data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi pedoman penting bagi kepala desa dan lurah dalam menjalankan pengelolaan wilayahnya. Sebaliknya, ketidakakuratan data justru akan menghambat proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan.
“Profil ini memberikan gambaran komprehensif, mulai dari kondisi keluarga, potensi sumber daya alam dan manusia, hingga fasilitas dan permasalahan yang ada di desa dan kelurahan,” ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Said mengapresiasi langkah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau yang baru saja menggelar pelatihan penyusunan profil desa dan kelurahan (Prodeskel). Pelatihan tersebut diikuti oleh 73 aparatur kampung dan kelurahan, sebagai upaya memperkuat kapasitas mereka dalam pengelolaan data.
Pelatihan ini, kata Said, bertujuan agar aparatur desa dan kelurahan mampu mengelola data secara sistematis dan terstruktur. Dengan begitu, penyusunan program pembangunan bisa lebih tepat sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah.
“Pelatihan ini juga penting untuk meningkatkan kemampuan para aparatur dalam memasukkan data ke dalam aplikasi resmi, sehingga perencanaan pembangunan bisa lebih akurat dan transparan,” jelasnya.
Said menambahkan, langkah ini sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan agar lebih akuntabel, yang pada akhirnya mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna. (adv/yf)
- Penulis: admin
