Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pariwara Pemkab Berau » Percepatan Perhutanan Sosial untuk Perkuat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Percepatan Perhutanan Sosial untuk Perkuat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

  • account_circle admin
  • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
  • visibility 414
  • print Cetak

BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau terus mendorong percepatan program perhutanan sosial sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut diperkuat melalui penyusunan langkah strategis pengelolaan hutan untuk periode 2026–2030.

Bupati Berau Sri Juniarsih mengatakan program perhutanan sosial memberikan manfaat tidak hanya bagi pelestarian lingkungan, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan. Menurut dia, pengelolaan hutan harus dilakukan secara berkelanjutan tanpa mengurangi fungsi ekologisnya.

Kabupaten Berau, kata Sri Juniarsih, saat ini juga memperoleh dukungan pendanaan karbon dari Bank Dunia. Sebanyak 77 kampung menerima dana karbon sebesar Rp349 juta setiap tahun yang dimanfaatkan untuk menjaga kawasan hutan serta mengembangkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dukungan tersebut disampaikan Sri Juniarsih saat menghadiri Rapat Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Tahun 2026 di ruang RKPD Bapelitbang, Selasa (28/4/2026). Pertemuan itu membahas penyusunan strategi perhutanan sosial yang terintegrasi dengan dokumen Integrated Area Development (IAD) dan rencana induk pengelolaan kawasan.

Menurut Sri Juniarsih, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam keberhasilan program tersebut. Ia menilai kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan hutan akan memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.

“Edukasi kepada masyarakat untuk menjaga perhutanan sosial, berdampak positif pada masyarakat, dunia, nasional bahkan internasional, dan hutan akan bermanfaat dalam menjaga kehidupan,” ujarnya.

Ia menjelaskan sekitar 68 persen wilayah daratan Kabupaten Berau merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan dan sebagian dikelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Karena itu, sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pengelolaan hutan.

“Perkuat sinergitas, identifikasi berbagai kendala permasalahan serta merumuskan kebijakan dalam permasalahan hutan di Kabupaten Berau dan program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberi ruang bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan,” katanya.

Sri Juniarsih mengatakan penyusunan master plan perhutanan sosial diharapkan menjadi panduan strategis lima tahunan dalam mewujudkan tata kelola hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Menurut dia, pendampingan terhadap masyarakat tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, tetapi memerlukan kolaborasi dengan organisasi nonpemerintah, dunia usaha, akademisi, dan media.

Ia juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kemitraan usaha, kemitraan lingkungan, maupun skema remediasi dan kompensasi untuk memperkuat implementasi perhutanan sosial di Kabupaten Berau.

“Keberhasilan program ini adalah kunci keberlanjutan pembangunan di daerah, yang menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Mari kita jadikan rapat ini sebagai ruang refleksi, konsolidasi, dan peneguhan komitmen bersama untuk menjaga hutan, memberdayakan masyarakat, dan membangun masa depan hutan Kabupaten Berau yang hijau, lestari, dan sejahtera,” tutupnya. (ADV/AFN)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Stok 46 Ton Belum Terserap, Berau Siapkan Tambahan Cadangan Pangan Tunggu Kepastian Harga Bulog

    Stok 46 Ton Belum Terserap, Berau Siapkan Tambahan Cadangan Pangan Tunggu Kepastian Harga Bulog

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 503
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Dinas Pangan Kabupaten Berau merencanakan penambahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebesar 100 ton pada 2026. Langkah ini disiapkan untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah potensi gangguan distribusi dan bencana. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Berau, Basri, mengatakan stok CPPD saat ini sekitar 46 ton. Cadangan tersebut merupakan sisa […]

  • Hadapi Tantangan Anggaran, Bupati Berau Tekankan Kolaborasi dan Kinerja Tepat Sasaran di RKPD 2027

    Hadapi Tantangan Anggaran, Bupati Berau Tekankan Kolaborasi dan Kinerja Tepat Sasaran di RKPD 2027

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 444
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Bupati Berau Sri Juniarsih menekankan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Berau Tahun 2027, Selasa, 7 April 2026. Dalam forum tersebut, Sri menyatakan berbagai masukan dari peserta Musrenbang menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama di tengah kondisi yang penuh tantangan. “Di […]

  • Penyaluran BLT di Berau: Transparansi dan Ketepatan Sasaran Jadi Prioritas

    Penyaluran BLT di Berau: Transparansi dan Ketepatan Sasaran Jadi Prioritas

    • calendar_month Selasa, 8 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 1.531
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Pemerintah Kabupaten Berau akan segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 986 lansia dan 300 anak yatim piatu pada pekan ini. Masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 500.000 per bulan, yang merupakan pencairan triwulan ketiga tahun 2024. Penyaluran BLT ini menjadi bagian dari program unggulan yang dicanangkan Bupati Berau, Sri Juniarsih, […]

  • MTQ Berau 2026 Tetap Digelar, Meski Cabang Lomba dan Durasi Dikurangi

    MTQ Berau 2026 Tetap Digelar, Meski Cabang Lomba dan Durasi Dikurangi

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 408
    • 0Komentar

    BERAU — Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Kabupaten Berau 2026. Sejumlah cabang lomba tidak dilaksanakan dan durasi kegiatan dipersingkat menjadi lima hari. Kepala Kementerian Agama Berau, Kabul Budiono, mengatakan penyesuaian tersebut dilakukan menyusul penurunan anggaran yang cukup signifikan. Meski demikian, pelaksanaan MTQ tetap digelar dengan menyesuaikan kemampuan pendanaan yang tersedia. […]

  • 17 Subsektor Ekraf Dipetakan, Berau Tetapkan 6 Fokus Unggulan untuk Dipercepat

    17 Subsektor Ekraf Dipetakan, Berau Tetapkan 6 Fokus Unggulan untuk Dipercepat

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 453
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb —  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Ekonomi Kreatif yang dirangkaikan dengan workshop bertema Berau Menuju Kota Kreatif, Selasa (28/10). Kegiatan ini menjadi sarana evaluasi dan penguatan strategi agar Berau mampu bersaing dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif. Kepala Disbudpar Berau, Ilyas Natsir, mengatakan ekonomi kreatif bukan hanya soal ide, […]

  • Pendapatan Berau Naik Rp949,55 Miliar dalam Perubahan APBD 2026

    Pendapatan Berau Naik Rp949,55 Miliar dalam Perubahan APBD 2026

    • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
    • account_circle beraunews
    • visibility 131
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Pendapatan daerah Kabupaten Berau dalam Perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp3,674 triliun. Nilai itu meningkat sekitar Rp949,55 miliar dibandingkan APBD murni 2026 yang sebesar Rp2,724 triliun. Kesepakatan perubahan anggaran tersebut dicapai Pemerintah Kabupaten Berau bersama DPRD Berau dalam Rapat Paripurna, Selasa (29/9/2026). Kesepakatan itu menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2026. Bupati […]

expand_less