Fokus pada Percepatan Proyek Pembangunan Fisik 2024

Tanjung Redeb – Mengingat penyerapan anggaran yang belum maksimal pada tahun 2023, Anggota DPRD Berau, Elita Herlina, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk meningkatkan realisasi anggaran serta penyelesaian fisik proyek penataan bangunan dan gedung. Hal ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), yang kerap terjadi akibat program yang tidak sepenuhnya terealisasi.

“Kami meminta agar realisasi anggaran dan fisik proyek tidak lagi meninggalkan SILPA. Ini sangat penting untuk memastikan pembangunan yang sudah direncanakan dapat terselesaikan sesuai target,” kata Elita saat diwawancarai media.

Elita menekankan bahwa hingga September 2024, realisasi anggaran dan fisik program pembangunan masih berada di bawah 50 persen, sebuah angka yang jauh dari harapan. Ia pun mengingatkan DPUPR untuk segera mengambil langkah konkret guna meningkatkan serapan anggaran sebelum akhir tahun.

“Instansi terkait tidak boleh berdiam diri. Koordinasi dengan para kontraktor atau penyedia jasa harus diperkuat agar proyek yang ada bisa segera diselesaikan. Kita ingin melihat hasil nyata dari program yang sudah direncanakan,” tegasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi (P3BJK) DPUPR Berau, Junaidi, menjelaskan bahwa pada tahun 2024 ini, pihaknya memperoleh pagu anggaran dari APBD Murni untuk program penataan bangunan dan gedung sebesar Rp 233.649.000.000. Namun, hingga Rabu (11/9/2024), anggaran yang terserap baru mencapai Rp 67.529.799.238. Meski demikian, proses pengajuan dan permintaan pembayaran terus berjalan.

“Pengajuan pembayaran terus diproses, tapi memang hingga saat ini realisasi anggaran masih di bawah ekspektasi. Ini menjadi perhatian khusus kami untuk mempercepat serapan anggaran,” ujar Junaidi.

Selain itu, realisasi fisik program penataan bangunan dan gedung juga masih di bawah 50 persen, mencakup berbagai proyek pembangunan yang sudah mendapatkan izin. DPUPR berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan proyek agar dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

“Kami akan terus bekerja sama dengan kontraktor dan penyedia jasa untuk memastikan bahwa semua proyek berjalan sesuai rencana dan dapat diselesaikan tepat waktu,” pungkasnya. (Adv)