Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DPRD Berau » Fokus pada Percepatan Proyek Pembangunan Fisik 2024

Fokus pada Percepatan Proyek Pembangunan Fisik 2024

  • account_circle admin
  • calendar_month Minggu, 29 Sep 2024
  • visibility 1.158
  • print Cetak

Tanjung Redeb – Mengingat penyerapan anggaran yang belum maksimal pada tahun 2023, Anggota DPRD Berau, Elita Herlina, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk meningkatkan realisasi anggaran serta penyelesaian fisik proyek penataan bangunan dan gedung. Hal ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), yang kerap terjadi akibat program yang tidak sepenuhnya terealisasi.

“Kami meminta agar realisasi anggaran dan fisik proyek tidak lagi meninggalkan SILPA. Ini sangat penting untuk memastikan pembangunan yang sudah direncanakan dapat terselesaikan sesuai target,” kata Elita saat diwawancarai media.

Elita menekankan bahwa hingga September 2024, realisasi anggaran dan fisik program pembangunan masih berada di bawah 50 persen, sebuah angka yang jauh dari harapan. Ia pun mengingatkan DPUPR untuk segera mengambil langkah konkret guna meningkatkan serapan anggaran sebelum akhir tahun.

“Instansi terkait tidak boleh berdiam diri. Koordinasi dengan para kontraktor atau penyedia jasa harus diperkuat agar proyek yang ada bisa segera diselesaikan. Kita ingin melihat hasil nyata dari program yang sudah direncanakan,” tegasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi (P3BJK) DPUPR Berau, Junaidi, menjelaskan bahwa pada tahun 2024 ini, pihaknya memperoleh pagu anggaran dari APBD Murni untuk program penataan bangunan dan gedung sebesar Rp 233.649.000.000. Namun, hingga Rabu (11/9/2024), anggaran yang terserap baru mencapai Rp 67.529.799.238. Meski demikian, proses pengajuan dan permintaan pembayaran terus berjalan.

“Pengajuan pembayaran terus diproses, tapi memang hingga saat ini realisasi anggaran masih di bawah ekspektasi. Ini menjadi perhatian khusus kami untuk mempercepat serapan anggaran,” ujar Junaidi.

Selain itu, realisasi fisik program penataan bangunan dan gedung juga masih di bawah 50 persen, mencakup berbagai proyek pembangunan yang sudah mendapatkan izin. DPUPR berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan proyek agar dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

“Kami akan terus bekerja sama dengan kontraktor dan penyedia jasa untuk memastikan bahwa semua proyek berjalan sesuai rencana dan dapat diselesaikan tepat waktu,” pungkasnya. (Adv)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kereta Kaltara–IKN Berproses, Investor Siap Gelontorkan Rp25 Triliun

    Kereta Kaltara–IKN Berproses, Investor Siap Gelontorkan Rp25 Triliun

    • calendar_month Minggu, 26 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 381
    • 0Komentar

    TANJUNG SELOR — Rencana pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Kalimantan Utara dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan perkembangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyatakan telah bertemu dengan investor yang berminat mendanai proyek tersebut dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp25 triliun. Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, mengatakan pertemuan dengan investor berlangsung lancar. Pertemuan digelar di […]

  • Efisiensi Anggaran Tak Hentikan Proyek Biatan, SPAM Rp18 Miliar Tetap Jalan

    Efisiensi Anggaran Tak Hentikan Proyek Biatan, SPAM Rp18 Miliar Tetap Jalan

    • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 91
    • 0Komentar

    BERAU – Kebijakan efisiensi anggaran 2026 tidak sepenuhnya menghentikan proyek infrastruktur di Kecamatan Biatan. Pemerintah Kabupaten Berau tetap mempertahankan sejumlah pekerjaan yang dinilai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari penyediaan air minum hingga akses menuju kawasan pertanian dan perkebunan. Salah satu proyek dengan nilai terbesar adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM Biatan Lempake […]

  • Diskoperindag Berau Awasi Ekspansi Ritel Modern Agar Tak Tekan Pedagang Kecil

    Diskoperindag Berau Awasi Ekspansi Ritel Modern Agar Tak Tekan Pedagang Kecil

    • calendar_month Sabtu, 7 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 438
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Berau menyiapkan sejumlah langkah untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah bertambahnya ritel modern di daerah tersebut. Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan Diskoperindag Berau, Hotlan Silalahi, mengatakan pemerintah daerah telah memiliki aturan yang mengendalikan pertumbuhan ritel modern agar tidak menimbulkan persaingan […]

  • Jembatan Baeley di Segah: Alternatif Sementara untuk Akses Warga

    Jembatan Baeley di Segah: Alternatif Sementara untuk Akses Warga

    • calendar_month Senin, 2 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 1.697
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau akan segera membangun jembatan baeley atau jembatan sementara di Kampung Long Ayan, Kecamatan Segah. Rencana ini merupakan respon atas usulan pemerintah kampung yang menginginkan solusi cepat untuk menggantikan jembatan lama yang sudah tidak layak digunakan. Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi mengungkapkan, […]

  • Penjualan Miras Ilegal di Berau Tak Masuk PAD, Bupati Sri Juniarsih Tegaskan Tak Pernah Terbitkan Izin

    Penjualan Miras Ilegal di Berau Tak Masuk PAD, Bupati Sri Juniarsih Tegaskan Tak Pernah Terbitkan Izin

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 261
    • 0Komentar

    BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan tak pernah mengeluarkan izin penjualan minuman keras (miras) di Hotel Palmy Exclusive maupun tempat usaha lain di luar ketentuan. Penegasan itu disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, di tengah sorotan publik atas dugaan peredaran miras di sejumlah lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Sri Juniarsih mengingatkan, tata niaga minuman beralkohol […]

  • HMI Berau: Penyesuaian Tarif RSUD Bagian dari Transisi KRIS, Bukan Gagal Manajemen

    HMI Berau: Penyesuaian Tarif RSUD Bagian dari Transisi KRIS, Bukan Gagal Manajemen

    • calendar_month Kamis, 3 Jul 2025
    • account_circle Redaksi Beraunews
    • visibility 537
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Berau, Ayatullah Khomeini, menanggapi pemberitaan terkait penyesuaian tarif RSUD dr. Abdul Rivai yang belakangan memicu kontroversi publik. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa penyesuaian tarif yang diberlakukan per 1 Juli 2025 bukanlah bentuk kegagalan manajemen rumah sakit, melainkan bagian dari proses transisi kebijakan nasional menuju penerapan Kelas […]

expand_less