Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DPRD Berau » Fokus pada Percepatan Proyek Pembangunan Fisik 2024

Fokus pada Percepatan Proyek Pembangunan Fisik 2024

  • account_circle admin
  • calendar_month Minggu, 29 Sep 2024
  • visibility 1.145
  • print Cetak

Tanjung Redeb – Mengingat penyerapan anggaran yang belum maksimal pada tahun 2023, Anggota DPRD Berau, Elita Herlina, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk meningkatkan realisasi anggaran serta penyelesaian fisik proyek penataan bangunan dan gedung. Hal ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), yang kerap terjadi akibat program yang tidak sepenuhnya terealisasi.

“Kami meminta agar realisasi anggaran dan fisik proyek tidak lagi meninggalkan SILPA. Ini sangat penting untuk memastikan pembangunan yang sudah direncanakan dapat terselesaikan sesuai target,” kata Elita saat diwawancarai media.

Elita menekankan bahwa hingga September 2024, realisasi anggaran dan fisik program pembangunan masih berada di bawah 50 persen, sebuah angka yang jauh dari harapan. Ia pun mengingatkan DPUPR untuk segera mengambil langkah konkret guna meningkatkan serapan anggaran sebelum akhir tahun.

“Instansi terkait tidak boleh berdiam diri. Koordinasi dengan para kontraktor atau penyedia jasa harus diperkuat agar proyek yang ada bisa segera diselesaikan. Kita ingin melihat hasil nyata dari program yang sudah direncanakan,” tegasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi (P3BJK) DPUPR Berau, Junaidi, menjelaskan bahwa pada tahun 2024 ini, pihaknya memperoleh pagu anggaran dari APBD Murni untuk program penataan bangunan dan gedung sebesar Rp 233.649.000.000. Namun, hingga Rabu (11/9/2024), anggaran yang terserap baru mencapai Rp 67.529.799.238. Meski demikian, proses pengajuan dan permintaan pembayaran terus berjalan.

“Pengajuan pembayaran terus diproses, tapi memang hingga saat ini realisasi anggaran masih di bawah ekspektasi. Ini menjadi perhatian khusus kami untuk mempercepat serapan anggaran,” ujar Junaidi.

Selain itu, realisasi fisik program penataan bangunan dan gedung juga masih di bawah 50 persen, mencakup berbagai proyek pembangunan yang sudah mendapatkan izin. DPUPR berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan proyek agar dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

“Kami akan terus bekerja sama dengan kontraktor dan penyedia jasa untuk memastikan bahwa semua proyek berjalan sesuai rencana dan dapat diselesaikan tepat waktu,” pungkasnya. (Adv)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polres Berau Buka Suara soal Maraknya Miras Ilegal, Sebut Setiap Laporan Langsung Ditindak

    Polres Berau Buka Suara soal Maraknya Miras Ilegal, Sebut Setiap Laporan Langsung Ditindak

    • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 270
    • 0Komentar

    BERAU — Kepolisian Resor Berau menegaskan penindakan terhadap peredaran minuman keras ilegal terus dilakukan, meski di tengah masyarakat masih berkembang anggapan bahwa praktik penjualan tanpa izin tetap marak dan luput dari pengawasan. Kasubsipenmas Sihumas Polres Berau, Muhammad Kasim Kahar, mengatakan pihak kepolisian tidak tinggal diam dalam menghadapi peredaran miras ilegal di wilayah Kabupaten Berau. “Kalau […]

  • Lindungi Ekonomi Warga Pesisir, DPUPR Siapkan Proyek Pengaman Pantai Berbasis Riset di 4 Pulau Wisata

    Lindungi Ekonomi Warga Pesisir, DPUPR Siapkan Proyek Pengaman Pantai Berbasis Riset di 4 Pulau Wisata

    • calendar_month Jumat, 28 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 617
    • 0Komentar

    ‎TANJUNG REDEB – Berau menetapkan perlindungan kawasan pesisir sebagai salah satu prioritas pembangunan 2025. Program ini diarahkan bukan hanya untuk menyelamatkan ekosistem pesisir, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pariwisata dan perikanan. ‎Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Berau, Hendra Pranata, menyebut empat pulau wisata, yakni Derawan, Maratua, Sambit, dan […]

  • Pemkab Berau Gelontorkan Rp30 Miliar untuk BPJS

    Pemkab Berau Gelontorkan Rp30 Miliar untuk BPJS

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 514
    • 0Komentar

    BERAU — Pemerintah Kabupaten Berau menyiapkan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Kebijakan ini menyusul pengalihan tanggung jawab pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke pemerintah kabupaten. Kepala Dinas Kesehatan Berau, Lamlay Sarie, memastikan sekitar 4.194 peserta tetap akan terakomodasi […]

  • Mimpi Tambang Tak Lagi Pasti, Tenaga Lokal Terdesak di Tengah PHK

    Jokowi Warning Perusahaan Tambang: Reklamasi Adalah Kewajiban Mutlak

    • calendar_month Jumat, 27 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 691
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Kedatangan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) ke Bumi Batiwakkal pada Kamis (26/9/2024) menjadi momentum berharga bagi masyarakat Berau untuk menyampaikan keluh kesah secwra langsung terhadap berbagai persoalan yang terjadi saat ini. Mulai dari persoalan listrik hingga peluang peningkatan ekonomi lewat kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim. Bahkan, persoalan […]

  • Aksi Mahasiswa Kepung DPRD Kaltim, Minta Audit Independen Kasus Jembatan Ditabrak Tongkang

    Aksi Mahasiswa Kepung DPRD Kaltim, Minta Audit Independen Kasus Jembatan Ditabrak Tongkang

    • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 210
    • 0Komentar

    SAMARINDA — Desakan transparansi soal ganti rugi insiden tongkang menabrak jembatan di Sungai Mahakam kembali menguat. Rabu siang, 13 Mei 2026, Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur, Samarinda. Puluhan mahasiswa datang membawa poster dan spanduk, menyoroti rangkaian kecelakaan tongkang yang menabrak Jembatan Mahakam dan […]

  • Ketahanan Pangan Lokal Diuji

    Ketahanan Pangan Lokal Diuji

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 165
    • 0Komentar

    BERAU — Di tengah tekanan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok, pemerintah daerah mulai mendorong masyarakat untuk mengadopsi pola konsumsi alternatif. Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengusulkan agar warga menanam singkong dan beternak lele sebagai langkah menjaga ketahanan pangan rumah tangga. Usulan tersebut dinilai sebagai langkah sederhana namun strategis, mengingat tingginya ketergantungan Berau terhadap […]

expand_less