Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DPRD Berau » Fokus pada Percepatan Proyek Pembangunan Fisik 2024

Fokus pada Percepatan Proyek Pembangunan Fisik 2024

  • account_circle admin
  • calendar_month Minggu, 29 Sep 2024
  • visibility 538
  • print Cetak

Tanjung Redeb – Mengingat penyerapan anggaran yang belum maksimal pada tahun 2023, Anggota DPRD Berau, Elita Herlina, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk meningkatkan realisasi anggaran serta penyelesaian fisik proyek penataan bangunan dan gedung. Hal ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), yang kerap terjadi akibat program yang tidak sepenuhnya terealisasi.

“Kami meminta agar realisasi anggaran dan fisik proyek tidak lagi meninggalkan SILPA. Ini sangat penting untuk memastikan pembangunan yang sudah direncanakan dapat terselesaikan sesuai target,” kata Elita saat diwawancarai media.

Elita menekankan bahwa hingga September 2024, realisasi anggaran dan fisik program pembangunan masih berada di bawah 50 persen, sebuah angka yang jauh dari harapan. Ia pun mengingatkan DPUPR untuk segera mengambil langkah konkret guna meningkatkan serapan anggaran sebelum akhir tahun.

“Instansi terkait tidak boleh berdiam diri. Koordinasi dengan para kontraktor atau penyedia jasa harus diperkuat agar proyek yang ada bisa segera diselesaikan. Kita ingin melihat hasil nyata dari program yang sudah direncanakan,” tegasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi (P3BJK) DPUPR Berau, Junaidi, menjelaskan bahwa pada tahun 2024 ini, pihaknya memperoleh pagu anggaran dari APBD Murni untuk program penataan bangunan dan gedung sebesar Rp 233.649.000.000. Namun, hingga Rabu (11/9/2024), anggaran yang terserap baru mencapai Rp 67.529.799.238. Meski demikian, proses pengajuan dan permintaan pembayaran terus berjalan.

“Pengajuan pembayaran terus diproses, tapi memang hingga saat ini realisasi anggaran masih di bawah ekspektasi. Ini menjadi perhatian khusus kami untuk mempercepat serapan anggaran,” ujar Junaidi.

Selain itu, realisasi fisik program penataan bangunan dan gedung juga masih di bawah 50 persen, mencakup berbagai proyek pembangunan yang sudah mendapatkan izin. DPUPR berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan proyek agar dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

“Kami akan terus bekerja sama dengan kontraktor dan penyedia jasa untuk memastikan bahwa semua proyek berjalan sesuai rencana dan dapat diselesaikan tepat waktu,” pungkasnya. (Adv)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekolah Kayu Masih Bertahan, DPRD Berau Minta Infrastruktur Pendidikan Dibenahi

    Sekolah Kayu Masih Bertahan, DPRD Berau Minta Infrastruktur Pendidikan Dibenahi

    • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 299
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Ketua DPRD Kabupaten Berau Dedy Okto Nooryanto menyoroti masih adanya bangunan sekolah yang menggunakan material kayu di sejumlah wilayah di daerah tersebut. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan. Menurut Dedy, di wilayah perkotaan maupun kecamatan yang memiliki akses pembangunan cukup baik, penggunaan bangunan […]

  • Pemkab Berau Perkuat Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Perekonomian Daerah

    Pemkab Berau Perkuat Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Perekonomian Daerah

    • calendar_month Senin, 22 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.211
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten Berau terus berupaya memaksimalkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyatakan bahwa berbagai program telah dirancang untuk memastikan pengelolaan perikanan yang lebih produktif, berkelanjutan, dan tentunya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. “Pengelolaan perikanan di Berau tidak hanya soal peningkatan produksi, tetapi juga untuk […]

  • Mulai 28 Maret, Anak di Bawah 16 Tahun Tak Boleh Punya Akun TikTok hingga Instagram

    Mulai 28 Maret, Anak di Bawah 16 Tahun Tak Boleh Punya Akun TikTok hingga Instagram

    • calendar_month Sabtu, 7 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 426
    • 0Komentar

    SAMARINDA — Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang membatasi penggunaan sejumlah platform digital bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan aturan tersebut mewajibkan penonaktifan akun milik […]

  • Generasi Muda Berau Diajak Kurangi Fast Food, Perbanyak Pangan Lokal Bergizi

    Generasi Muda Berau Diajak Kurangi Fast Food, Perbanyak Pangan Lokal Bergizi

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.271
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB– Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pangan menggelar Festival Pangan Lokal Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) tingkat kabupaten pada Rabu, 24 September 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Sangalaki, Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, Tanjung Redeb, sebagai bagian dari upaya mendorong konsumsi pangan lokal yang sehat dan bergizi. Festival B2SA menjadi salah satu […]

  • Bupati Sri Juniarsih Dorong PKL Jadi Mitra Pemerintah: Bersih, Rapi, Ekonomi Tumbuh

    Bupati Sri Juniarsih Dorong PKL Jadi Mitra Pemerintah: Bersih, Rapi, Ekonomi Tumbuh

    • calendar_month Minggu, 2 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 322
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau menaruh perhatian besar terhadap keberadaan pelaku UMKM yang beroperasi di kawasan Tepian Segah dan Tepian Teratai. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa para pedagang kaki lima (PKL) yang menggerakkan sentra kuliner di tepian sungai bukan hanya penopang ekonomi rakyat, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam menciptakan kawasan wisata […]

  • Warga Diminta Lapor ke Dinkes Berau Jika BPJS PBI Tidak Bisa Digunakan

    Warga Diminta Lapor ke Dinkes Berau Jika BPJS PBI Tidak Bisa Digunakan

    • calendar_month Senin, 16 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 835
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Seorang warga pengguna BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) mengeluhkan BPJS miliknya yang tidak bisa digunakan. Dikatakannya, BPJS PBI tersebut baru beberapa bulan digunakan, namun saat ini statusnya telah non aktif. “Kok bisa ya, BPJS pemerintah baru beberapa bulan dipakai sudah nonaktif dan tidak bisa dipakai, adakah yang sama begitu? Soalnya bulan lalu […]

expand_less