Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DPRD Berau » Fokus pada Percepatan Proyek Pembangunan Fisik 2024

Fokus pada Percepatan Proyek Pembangunan Fisik 2024

  • account_circle admin
  • calendar_month Minggu, 29 Sep 2024
  • visibility 800
  • print Cetak

Tanjung Redeb – Mengingat penyerapan anggaran yang belum maksimal pada tahun 2023, Anggota DPRD Berau, Elita Herlina, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk meningkatkan realisasi anggaran serta penyelesaian fisik proyek penataan bangunan dan gedung. Hal ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), yang kerap terjadi akibat program yang tidak sepenuhnya terealisasi.

“Kami meminta agar realisasi anggaran dan fisik proyek tidak lagi meninggalkan SILPA. Ini sangat penting untuk memastikan pembangunan yang sudah direncanakan dapat terselesaikan sesuai target,” kata Elita saat diwawancarai media.

Elita menekankan bahwa hingga September 2024, realisasi anggaran dan fisik program pembangunan masih berada di bawah 50 persen, sebuah angka yang jauh dari harapan. Ia pun mengingatkan DPUPR untuk segera mengambil langkah konkret guna meningkatkan serapan anggaran sebelum akhir tahun.

“Instansi terkait tidak boleh berdiam diri. Koordinasi dengan para kontraktor atau penyedia jasa harus diperkuat agar proyek yang ada bisa segera diselesaikan. Kita ingin melihat hasil nyata dari program yang sudah direncanakan,” tegasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi (P3BJK) DPUPR Berau, Junaidi, menjelaskan bahwa pada tahun 2024 ini, pihaknya memperoleh pagu anggaran dari APBD Murni untuk program penataan bangunan dan gedung sebesar Rp 233.649.000.000. Namun, hingga Rabu (11/9/2024), anggaran yang terserap baru mencapai Rp 67.529.799.238. Meski demikian, proses pengajuan dan permintaan pembayaran terus berjalan.

“Pengajuan pembayaran terus diproses, tapi memang hingga saat ini realisasi anggaran masih di bawah ekspektasi. Ini menjadi perhatian khusus kami untuk mempercepat serapan anggaran,” ujar Junaidi.

Selain itu, realisasi fisik program penataan bangunan dan gedung juga masih di bawah 50 persen, mencakup berbagai proyek pembangunan yang sudah mendapatkan izin. DPUPR berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan proyek agar dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

“Kami akan terus bekerja sama dengan kontraktor dan penyedia jasa untuk memastikan bahwa semua proyek berjalan sesuai rencana dan dapat diselesaikan tepat waktu,” pungkasnya. (Adv)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • PSI Dapat Suntikan Kekuatan Baru dari Tokoh Kaltim Mupit Datusahlan

    PSI Dapat Suntikan Kekuatan Baru dari Tokoh Kaltim Mupit Datusahlan

    • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 98
    • 0Komentar

    BERAU – Dalam beberapa tahun terakhir, nama Mupit Datusahlan semakin sering muncul dalam berbagai ruang diskusi publik, mulai dari isu pembangunan desa, kepemudaan, pendidikan, keagamaan hingga politik daerah. Pria yang dikenal sebagai akademisi, aktivis organisasi kepemudaan, mantan kepala kampung, sekaligus pengusaha tersebut dinilai memiliki perjalanan yang berbeda dibanding banyak figur politik muda lainnya di Kabupaten […]

  • Dari Perhutanan Sosial hingga Produk Premium Single Origin

    Dari Perhutanan Sosial hingga Produk Premium Single Origin

    • calendar_month Kamis, 11 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.415
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Di tengah luasnya hamparan hutan alam yang masih mendominasi 75 persen daratan Berau, satu komoditas tumbuh menjadi penopang ekonomi hijau masyarakat: kakao. Tanaman yang awalnya dikembangkan secara tradisional di kampung-kampung ini kini menjelma menjadi produk unggulan yang tak hanya merambah pasar nasional, tetapi juga menarik perhatian pembeli internasional. Pemerintah Kabupaten Berau menempatkan […]

  • Jalan Rusak karena Aktivitas Tambang? Dedy Okto: Itu Tanggung Jawab Perusahaan!

    Jalan Rusak karena Aktivitas Tambang? Dedy Okto: Itu Tanggung Jawab Perusahaan!

    • calendar_month Kamis, 10 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 530
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Aktivitas perusahaan tambang batu bara di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan. Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban penuh terhadap kondisi jalan yang digunakan dalam operasional mereka. Sejumlah perusahaan tambang di Bumi Batiwakkal diketahui kerap melintasi jalan kabupaten dan jalan nasional untuk menuju jetty atau dermaga pengiriman batu […]

  • Pemkab Berau Siapkan Beasiswa untuk Anggota Paskibraka Terpilih

    Pemkab Berau Siapkan Beasiswa untuk Anggota Paskibraka Terpilih

    • calendar_month Senin, 4 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 574
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Sebanyak 35 anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kabupaten Berau resmi memasuki masa pemusatan pendidikan dan pelatihan (Pusdiklat). Kegiatan ini dimulai pada Senin, 4 Juli 2025, dan berlangsung di Balai Mufakat. Pelatihan tersebut menjadi tahap penting bagi para pelajar terpilih ini sebelum mereka mengemban tugas simbolik pada upacara pengibaran bendera Merah Putih, 17 Agustus […]

  • Berau Raih Pengakuan Nasional atas Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

    Berau Raih Pengakuan Nasional atas Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 384
    • 0Komentar

    JAKARTA – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menerima penghargaan Disway Top Regional Leader Award 2026 dalam kategori Pengembangan Pariwisata Berbasis Konservasi pada klaster Pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Alam Daerah. Penghargaan tersebut diserahkan Founder Disway National Network (DNN), Dahlan Iskan, disaksikan Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam […]

  • Penyesuaian PBB hingga BPHTB, Perda Pajak Berau Direvisi untuk Kepastian Hukum

    Penyesuaian PBB hingga BPHTB, Perda Pajak Berau Direvisi untuk Kepastian Hukum

    • calendar_month Minggu, 30 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 744
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau dan DPRD Berau resmi mengetuk persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 dengan nilai total Rp 3,4 triliun. Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang berlangsung Minggu malam, 30 November 2025, sekaligus mengesahkan revisi atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penandatanganan nota kesepahaman […]

expand_less