Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pariwara Pemkab Berau » Inflasi Tinggi, Kios Penyeimbang Jadi Harapan Baru di Pasar Sanggam

Inflasi Tinggi, Kios Penyeimbang Jadi Harapan Baru di Pasar Sanggam

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 29 Okt 2024
  • visibility 791
  • print Cetak

A-News.id, Tanjung Redeb – Isu inflasi menjadi perhatian utama Presiden Joko Widodo dan juga diharapkan tetap menjadi fokus di masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok, pemerintah provinsi dan kabupaten di Kalimantan Timur berkolaborasi untuk menanggulangi masalah ini.

Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, bersama Pjs Bupati Berau, Sufian Agus, meresmikan kios penyeimbang yang baru di Pasar Sanggam Adji Dilayas.

“Salah satu langkah yang kami ambil untuk menekan inflasi adalah dengan menghadirkan kios penyeimbang stabilitas harga bahan pokok,” ungkap Akmal saat acara peresmian, Selasa (29\10\2024).

Kios penyeimbang di Berau ini merupakan yang keempat di Kalimantan Timur, mengikuti jejak kios serupa di Samarinda dan Balikpapan, yang masing-masing memiliki dua kios. Selain itu, terdapat satu kios di Penajam Paser Utara, sehingga total kios penyeimbang di Kaltim berjumlah enam.

Akmal Malik menjelaskan bahwa empat daerah tersebut menjadi perhatian khusus karena menyumbang angka inflasi yang cukup tinggi, dengan Berau menempati posisi ke-23 di Indonesia untuk inflasi tertinggi. Sebelumnya, inflasi di Kaltim hanya dihasilkan dari dua daerah, yakni Samarinda dan Balikpapan, namun kini PPU dan Berau turut berkontribusi pada peningkatan angka inflasi.

“Sebanyak 10 komoditi pokok yang menjadi dasar penilaian BPS sangat fluktuatif harganya. Oleh karena itu, kios penyeimbang hadir untuk membantu menstabilkan harga,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa intervensi pasar langsung tidak mungkin dilakukan, karena harga sangat dipengaruhi oleh suplai dan permintaan.

Kios penyeimbang diharapkan dapat memberikan akses kepada masyarakat Berau untuk memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, tanpa mengganggu pedagang lainnya. Inisiatif ini sejalan dengan arahan dari Kementerian untuk menerapkan kebijakan yang tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) untuk memastikan ketersediaan bahan pokok di Kalimantan Timur. Kios penyeimbang diharapkan berfungsi sebagai ujung tombak dalam sistem ini, membantu mendeteksi potensi kenaikan harga komoditas.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan inflasi di Kaltim dapat ditekan, dan masyarakat dapat lebih mudah mengakses bahan pokok dengan harga yang stabil. (ADV/mar)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sri Juniarsih: PSHT Berau Berkontribusi Positif dalam Pembinaan Karakter Masyarakat

    Sri Juniarsih: PSHT Berau Berkontribusi Positif dalam Pembinaan Karakter Masyarakat

    • calendar_month Sabtu, 21 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 646
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Bupati Berau Sri Juniarsih menyempatkan hadir dalam gelaran Tabligh Akbar dalam rangka HUT ke-30 Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Berau Tahun 2024 di lapangan Pemuda Tanjung Redeb, Jumat (20/9/2024) malam. Melihat semangat para anggota PSHT, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Berau ini pun ikut merasakan berjalan di bawah guyuran hujan. Saat […]

  • Pjs Bupati Berau Ajak ASN Bersikap Netral dan Amankan Pilkada

    Pjs Bupati Berau Ajak ASN Bersikap Netral dan Amankan Pilkada

    • calendar_month Kamis, 3 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 510
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb  – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Berau, Sufian Agus, menggelar kunjungan ke lima organisasi perangkat daerah (OPD) pada Selasa (1/10/2024). Dalam kunjungan tersebut, Sufian menekankan pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di tengah suasana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang semakin dekat. “Kepada seluruh ASN, saya minta untuk tetap netral. Jangan sampai ada yang […]

  • Lubang Tambang dan Janji yang Belum Tuntas: Evaluasi Izin PT Berau Coal di Ujung Waktu

    Lubang Tambang dan Janji yang Belum Tuntas: Evaluasi Izin PT Berau Coal di Ujung Waktu

    • calendar_month Selasa, 4 Feb 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.353
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB– Izin operasional PT Berau Coal di Kabupaten Berau akan berakhir pada 22 April 2025. Namun, seiring mendekatnya tenggat waktu, masyarakat mulai bersuara, mengungkapkan keluhan yang selama ini terpendam. Anggota DPR RI Komisi XII, Syafruddin, menyampaikan berbagai permasalahan terkait kewajiban perusahaan yang dinilai belum tuntas. Salah satu sorotan utama adalah reklamasi lahan bekas tambang […]

  • BKSDA Berau Kembalikan Bekantan ke Habitat

    BKSDA Berau Kembalikan Bekantan ke Habitat

    • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 243
    • 0Komentar

    BERAU — Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur melalui Seksi Konservasi Wilayah (SKW) I Berau melepasliarkan satu ekor bekantan (Nasalis larvatus) di kawasan hutan Kampung Meras, Kecamatan Kelay, Rabu (22/04/2026). Kepala Seksi KSDA Wilayah I Berau, Yulian Sadono, mengatakan satwa tersebut sebelumnya diamankan oleh tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten Berau […]

  • ​Babak Baru Sengketa Lahan Loa Kulu: Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Cacat Hukum dan Dokumen Palsu dalam Klaim Tanah

    ​Babak Baru Sengketa Lahan Loa Kulu: Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Cacat Hukum dan Dokumen Palsu dalam Klaim Tanah

    • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 253
    • 0Komentar

    KUTAI KARTANEGARA – Kuasa Hukum atas lahan Yeanie Hartono dan Jenny Hartono, Davin Pramasditha dan rekan angkat bicara soal Sengketa lahan yang telah berlangsung 14 tahun. Tim kuasa hukum ahli waris lahan milik Yeanie Hartono meminta Presiden RI, DPR RI Komisi 1 hingga Kementerian ATR/BPN terkait polemik status tanah di wilayah Loa Kulu, Kutai Kartanegara […]

  • SDM Terbatas, Pemkab Berau Pertimbangkan Pihak Ketiga Kelola Parkir

    SDM Terbatas, Pemkab Berau Pertimbangkan Pihak Ketiga Kelola Parkir

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 413
    • 0Komentar

        BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau mulai mengkaji opsi penambahan tenaga kerja di sektor perparkiran menyusul keterbatasan personel yang saat ini dialami Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada belum optimalnya penerimaan retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.   Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menyebut keterbatasan SDM […]

expand_less