Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pariwara Pemkab Berau » Inflasi Tinggi, Kios Penyeimbang Jadi Harapan Baru di Pasar Sanggam

Inflasi Tinggi, Kios Penyeimbang Jadi Harapan Baru di Pasar Sanggam

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 29 Okt 2024
  • visibility 908
  • print Cetak

A-News.id, Tanjung Redeb – Isu inflasi menjadi perhatian utama Presiden Joko Widodo dan juga diharapkan tetap menjadi fokus di masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok, pemerintah provinsi dan kabupaten di Kalimantan Timur berkolaborasi untuk menanggulangi masalah ini.

Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, bersama Pjs Bupati Berau, Sufian Agus, meresmikan kios penyeimbang yang baru di Pasar Sanggam Adji Dilayas.

“Salah satu langkah yang kami ambil untuk menekan inflasi adalah dengan menghadirkan kios penyeimbang stabilitas harga bahan pokok,” ungkap Akmal saat acara peresmian, Selasa (29\10\2024).

Kios penyeimbang di Berau ini merupakan yang keempat di Kalimantan Timur, mengikuti jejak kios serupa di Samarinda dan Balikpapan, yang masing-masing memiliki dua kios. Selain itu, terdapat satu kios di Penajam Paser Utara, sehingga total kios penyeimbang di Kaltim berjumlah enam.

Akmal Malik menjelaskan bahwa empat daerah tersebut menjadi perhatian khusus karena menyumbang angka inflasi yang cukup tinggi, dengan Berau menempati posisi ke-23 di Indonesia untuk inflasi tertinggi. Sebelumnya, inflasi di Kaltim hanya dihasilkan dari dua daerah, yakni Samarinda dan Balikpapan, namun kini PPU dan Berau turut berkontribusi pada peningkatan angka inflasi.

“Sebanyak 10 komoditi pokok yang menjadi dasar penilaian BPS sangat fluktuatif harganya. Oleh karena itu, kios penyeimbang hadir untuk membantu menstabilkan harga,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa intervensi pasar langsung tidak mungkin dilakukan, karena harga sangat dipengaruhi oleh suplai dan permintaan.

Kios penyeimbang diharapkan dapat memberikan akses kepada masyarakat Berau untuk memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, tanpa mengganggu pedagang lainnya. Inisiatif ini sejalan dengan arahan dari Kementerian untuk menerapkan kebijakan yang tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) untuk memastikan ketersediaan bahan pokok di Kalimantan Timur. Kios penyeimbang diharapkan berfungsi sebagai ujung tombak dalam sistem ini, membantu mendeteksi potensi kenaikan harga komoditas.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan inflasi di Kaltim dapat ditekan, dan masyarakat dapat lebih mudah mengakses bahan pokok dengan harga yang stabil. (ADV/mar)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Penyakit Asma dan Maag Sebabkan Beberapa Peserta Jumbara Perlu Perawatan

    Penyakit Asma dan Maag Sebabkan Beberapa Peserta Jumbara Perlu Perawatan

    • calendar_month Sabtu, 21 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 903
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Ketua PMI Berau, Fitrial Noor membantah maraknya informasi yang beredar, bahwa telah terjadi keracunan makanan terhadap sejumlah peserta kemah Jumbara yang ada di Stadion Mini Teluk Bayur. Fitrial Noor menjelaskan, sekira pukul 20.00 WITA malam tadi, hujan deras disertai angin kencang melanda bumi perkemahan. Tak ayal, membuat tenda-tenda peserta yang terpasang porak […]

  • Tak Dapat Subsidi Pupuk, Petani Sawit Berau Bertahan Di Tengah Tantangan

    Tak Dapat Subsidi Pupuk, Petani Sawit Berau Bertahan Di Tengah Tantangan

    • calendar_month Jumat, 31 Jan 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 966
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Petani kelapa sawit di Kabupaten Berau tidak termasuk dalam daftar penerima pupuk bersubsidi. Hal itu berlaku sejak Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Tahun 2022 diterapkan, yaitu pemerintah hanya memberikan subsidi pupuk untuk sembilan komoditas. Dari yang sebelumnya mencakup 70 komoditas, kini hanya tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, serta beberapa komoditas hortikultura dan […]

  • Sri Juniarsih Sambut Rencana RRI Bangun Studio Produksi Siaran di Bumi Batiwakkal

    Sri Juniarsih Sambut Rencana RRI Bangun Studio Produksi Siaran di Bumi Batiwakkal

    • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 554
    • 0Komentar

    JAKARTA – Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) berencana membuka studio produksi siaran di Kabupaten Berau. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat penyebarluasan informasi daerah sekaligus memperluas jangkauan layanan penyiaran kepada masyarakat. Rencana tersebut disampaikan Direktur Utama LPP RRI, I Hendrasmo, saat menerima Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, di Studio Pro 3 RRI, […]

  • Mulai 2025, Guru Tidak Wajib Penuhi 24 Jam Tatap Muka, Ada Alternatif Baru

    Mulai 2025, Guru Tidak Wajib Penuhi 24 Jam Tatap Muka, Ada Alternatif Baru

    • calendar_month Kamis, 12 Des 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.110
    • 0Komentar

    JAKARTA- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengubah sistem guru wajib mengajar tatap muka 24 jam dalam seminggu dengan memberi alternatif opsi tambahan kegiatan bimbingan atau pelatihan siswa untuk pemenuhan kuota jam kerja. Mu’ti mengatakan para guru mulai tahun 2025 tidak perlu lagi berpindah-pindah sekolah demi memenuhi jam kerja, aturan jumlah minimal tatap muka […]

  • Diskominfo Kaltim Tegaskan: Tak Ada Tagihan dalam Program Internet Desa Gratis

    Diskominfo Kaltim Tegaskan: Tak Ada Tagihan dalam Program Internet Desa Gratis

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 770
    • 0Komentar

    SAMARINDA – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, mengimbau para kepala desa agar tidak menanggapi tagihan bulanan yang mengatasnamakan penyedia layanan internet desa gratis. Imbauan itu disampaikan menyusul laporan sejumlah kepala desa yang mengaku menerima tagihan dari oknum yang mengatasnamakan provider program internet desa gratis milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. “Dari […]

  • Sistem Kontrak Jadi Solusi Alternatif Kekurangan Pegawai

    Sistem Kontrak Jadi Solusi Alternatif Kekurangan Pegawai

    • calendar_month Rabu, 4 Jun 2025
    • account_circle admin
    • visibility 471
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb –  Penghapusan tenaga kerja kontrak atau honorer yang berakibat pada kurangnya jumlah pegawai di beberapa OPD, hingga menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan, menjadi sorotan para wakil rakyat. Meskipun ada perekrutan CPNS, hal itu dianggap belum mampu menjawab permasalahan ini. “Penerapan sistem kontrak kerja bisa jadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja di […]

expand_less