Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pariwara Pemkab Berau » Inflasi Tinggi, Kios Penyeimbang Jadi Harapan Baru di Pasar Sanggam

Inflasi Tinggi, Kios Penyeimbang Jadi Harapan Baru di Pasar Sanggam

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 29 Okt 2024
  • visibility 944
  • print Cetak

A-News.id, Tanjung Redeb – Isu inflasi menjadi perhatian utama Presiden Joko Widodo dan juga diharapkan tetap menjadi fokus di masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok, pemerintah provinsi dan kabupaten di Kalimantan Timur berkolaborasi untuk menanggulangi masalah ini.

Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, bersama Pjs Bupati Berau, Sufian Agus, meresmikan kios penyeimbang yang baru di Pasar Sanggam Adji Dilayas.

“Salah satu langkah yang kami ambil untuk menekan inflasi adalah dengan menghadirkan kios penyeimbang stabilitas harga bahan pokok,” ungkap Akmal saat acara peresmian, Selasa (29\10\2024).

Kios penyeimbang di Berau ini merupakan yang keempat di Kalimantan Timur, mengikuti jejak kios serupa di Samarinda dan Balikpapan, yang masing-masing memiliki dua kios. Selain itu, terdapat satu kios di Penajam Paser Utara, sehingga total kios penyeimbang di Kaltim berjumlah enam.

Akmal Malik menjelaskan bahwa empat daerah tersebut menjadi perhatian khusus karena menyumbang angka inflasi yang cukup tinggi, dengan Berau menempati posisi ke-23 di Indonesia untuk inflasi tertinggi. Sebelumnya, inflasi di Kaltim hanya dihasilkan dari dua daerah, yakni Samarinda dan Balikpapan, namun kini PPU dan Berau turut berkontribusi pada peningkatan angka inflasi.

“Sebanyak 10 komoditi pokok yang menjadi dasar penilaian BPS sangat fluktuatif harganya. Oleh karena itu, kios penyeimbang hadir untuk membantu menstabilkan harga,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa intervensi pasar langsung tidak mungkin dilakukan, karena harga sangat dipengaruhi oleh suplai dan permintaan.

Kios penyeimbang diharapkan dapat memberikan akses kepada masyarakat Berau untuk memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, tanpa mengganggu pedagang lainnya. Inisiatif ini sejalan dengan arahan dari Kementerian untuk menerapkan kebijakan yang tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) untuk memastikan ketersediaan bahan pokok di Kalimantan Timur. Kios penyeimbang diharapkan berfungsi sebagai ujung tombak dalam sistem ini, membantu mendeteksi potensi kenaikan harga komoditas.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan inflasi di Kaltim dapat ditekan, dan masyarakat dapat lebih mudah mengakses bahan pokok dengan harga yang stabil. (ADV/mar)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bersiap Sambut Lonjakan Wisatawan Nataru DPRD Minta Pengamanan Diperkuat, Destinasi Kampung & Bahari Dioptimalkan

    Bersiap Sambut Lonjakan Wisatawan Nataru DPRD Minta Pengamanan Diperkuat, Destinasi Kampung & Bahari Dioptimalkan

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 455
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, Anggota Komisi II DPRD Berau, Suriansyah, meminta Pemkab memperkuat standar keamanan serta kesiapan destinasi wisata — mulai dari kampung wisata hingga kawasan bahari dan konservasi laut. Ia menyebut periode Nataru biasanya menjadi puncak kunjungan, baik dari warga lokal maupun wisatawan luar daerah. Menurut Suriansyah, arus […]

  • Badai PHK Menghantam, Honorer Berau Justru Dapat Kado Istimewa!

    Badai PHK Menghantam, Honorer Berau Justru Dapat Kado Istimewa!

    • calendar_month Rabu, 7 Agt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 695
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau konsisten menutup pintu untuk menambah tenaga honorer atau kontrak  ditahun 2024 ini. Kebijakan ini sejalan dengan aturan pemerintah pusat yang bertujuan untuk menciptakan sistem kepegawaian yang lebih teratur dan profesional. Untuk mengakomodasi ribuan tenaga honorer yang sudah mengabdi, Pemkab Berau membuka peluang bagi mereka untuk mengikuti seleksi Pegawai […]

  • Berantas Mafia Pupuk, Ribuan Izin Distributor Dicabut

    Berantas Mafia Pupuk, Ribuan Izin Distributor Dicabut

    • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 171
    • 0Komentar

    Jakarta-Pemerintah terus memperketat pengawasan distribusi pupuk subsidi demi melindungi petani dari praktik mafia pangan yang selama ini dinilai merugikan sektor pertanian nasional. Di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kementerian Pertanian Republik Indonesia mulai melakukan pembenahan besar-besaran terhadap tata kelola pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses petani. Sebagai langkah tegas, […]

  • MPC PP Berau Dukung Bupati Laporkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Dokumen Negara

    MPC PP Berau Dukung Bupati Laporkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Dokumen Negara

    • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.193
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Pemuda Pancasila Kabupaten Berau mengecam dugaan pemalsuan dokumen negara yang melibatkan tanda tangan Bupati Berau, Sri Juniarsih. Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Berau, Desy Fitriansyah, menilai tindakan tersebut sebagai upaya merusak integritas pemerintahan daerah. “Pemalsuan tanda tangan Bupati Berau adalah tindakan yang mencoreng nama baik pemerintah daerah. Jika tanda tangan kepala daerah […]

  • Kreatif Susun Program Kerja Guna Kurangi SILPA

    Kreatif Susun Program Kerja Guna Kurangi SILPA

    • calendar_month Sabtu, 18 Nov 2023
    • account_circle admin
    • visibility 783
    • 0Komentar

    (18/11/2023) Beraunews.id, Tanjung Redeb — Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Kabupaten Berau masih mencapai tingkat yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah maksimal dan optimal dalam pelaksanaan anggaran. Dalam konteks ini, Ketua Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) dan Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena, menekankan perlunya Pemerintah Kabupaten Berau mengambil langkah-langkah kreatif dan inovatif untuk mengatasi […]

  • DPRD Berau Dukung Pembatasan Medsos Bagi Anak

    DPRD Berau Dukung Pembatasan Medsos Bagi Anak

    • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 873
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Pemerintah berencana menerapkan kebijakan penonaktifan akun media sosial bagi pengguna yang belum berusia 16 tahun mulai 28 Maret 2026. Ketentuan ini akan berlaku pada sejumlah platform digital populer yang banyak digunakan masyarakat, di antaranya YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, hingga gim daring Roblox. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi […]

expand_less