Tanjung Redeb – Kekosongan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe B di Kabupaten Berau berpotensi menghambat jalannya proyek pembangunan yang telah direncanakan. Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Kekosongan PPK Tipe B harus segera ditangani agar tidak berdampak pada kelancaran pembangunan di Berau. Jangan sampai ada keterlambatan atau bahkan kegagalan proyek akibat masalah ini,” ujar Saga.

Menurutnya, PPK memiliki peran vital dalam mengawal proyek agar berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu. Tanpa pejabat yang berwenang, proyek-proyek yang telah masuk perencanaan bisa tertahan di tahap administrasi.

“Jangan sampai hanya karena kendala administratif, proyek yang sudah dianggarkan tidak bisa terlaksana. Hal ini bisa berdampak luas bagi masyarakat yang membutuhkan infrastruktur,” katanya.

Saga meminta Pemkab Berau segera mengambil langkah konkret, termasuk mempercepat penunjukan PPK dengan kompetensi yang sesuai regulasi.

“Pemkab harus serius menangani ini. Jangan sampai baru bertindak ketika waktu sudah mendesak. Jika PPK tidak segera ditunjuk, maka tender proyek tertunda, pengerjaan molor, dan hasil pembangunan tidak maksimal,” tegasnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga mengingatkan bahwa keterlambatan proyek akan berdampak pada penyerapan anggaran yang tidak optimal.

“Masyarakat butuh infrastruktur, dan kita harus memastikan proyek berjalan sesuai jadwal agar tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI untuk mencari solusi atas keterbatasan jumlah PPK bersertifikasi.

“Kami berupaya agar proyek tetap berjalan. Kabag UKPBJ sudah berkoordinasi dengan LKPP RI terkait kondisi di Berau, khususnya mengenai sertifikasi PPK Tipe B,” jelasnya.

Muhammad Said berharap koordinasi ini segera membuahkan hasil, baik melalui percepatan pemenuhan jumlah PPK yang dibutuhkan maupun kebijakan diskresi agar proyek tidak terhambat.

“Mereka sudah ke LKPP dan melakukan koordinasi. Mudah-mudahan segera ada hasilnya, terutama terkait standar dan jumlah PPK yang dibutuhkan,” pungkasnya. (*adv)