Harga Batu Bara Melemah, DPRD Berau Ingatkan Beralih ke Sawit

TANJUNG REDEB- Penurunan harga batu bara di pasar global mulai memunculkan kekhawatiran baru bagi perekonomian Kabupaten Berau. Sejumlah perusahaan tambang disebut telah memberi sinyal kemungkinan melakukan pengurangan tenaga kerja jika tren negatif komoditas tersebut terus berlanjut.

Isyarat itu muncul dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara perusahaan tambang dan DPRD Berau beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut, beberapa perusahaan secara terbuka menyampaikan potensi efisiensi tenaga kerja apabila kondisi pasar tidak membaik.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menilai situasi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera menyiapkan strategi ekonomi yang tidak semata bertumpu pada sektor pertambangan.

Menurut dia, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar harus diantisipasi sejak sekarang. Jika benar terjadi, gelombang PHK diperkirakan akan mendorong lonjakan angka pengangguran di daerah itu.

Subroto mengingatkan perusahaan agar tetap menempatkan tenaga kerja lokal sebagai prioritas apabila kebijakan pengurangan karyawan tidak dapat dihindari.

“Kalau nanti sampai terjadi PHK massal, perusahaan harus memastikan pekerja lokal tetap menjadi prioritas,” ujarnya.

Ia juga mendorong perusahaan memberi kesempatan peningkatan karier bagi pekerja lokal yang telah memiliki pengalaman kerja.

Menurutnya, pekerja di posisi dasar seperti helper atau karnet seharusnya bisa naik ke posisi operator apabila dinilai telah memenuhi kemampuan.

Langkah tersebut dinilai penting agar pekerja lokal memiliki peluang lebih besar untuk bertahan di tengah kebijakan efisiensi perusahaan.

“Jangan sampai pengurangan tenaga kerja justru lebih banyak mengenai pekerja lokal, sementara tenaga kerja dari luar daerah tetap dipertahankan,” kata Subroto.

Selain itu, ia menilai proporsi tenaga kerja lokal di sektor pertambangan masih dapat ditingkatkan. Saat ini, komposisinya diperkirakan berada di kisaran 60 persen. Ke depan, Subroto berharap angka tersebut bisa meningkat hingga 80 persen.

Dengan komposisi tersebut, dampak sosial dari kebijakan pengurangan tenaga kerja diharapkan tidak terlalu membebani masyarakat Berau.

Subroto juga menyoroti pola pikir masyarakat yang selama ini cenderung menjadikan sektor tambang sebagai pilihan utama pekerjaan. Padahal, menurut dia, masih banyak sektor lain yang memiliki peluang kerja cukup besar.

Salah satu sektor yang disebut memiliki kebutuhan tenaga kerja adalah perkebunan. Namun dalam praktiknya, perusahaan perkebunan justru kerap kesulitan mencari pekerja.

“Sekarang perusahaan kebun malah kesulitan mencari karyawan. Banyak yang menganggap kerja di sana kurang menarik dibanding tambang. Padahal pekerja dari luar daerah saja bisa bekerja di kebun, mestinya masyarakat lokal juga bisa melihat peluang itu,” ujarnya.

Lebih jauh, Subroto menilai pengembangan industri hilirisasi menjadi salah satu jalan keluar untuk memperkuat fondasi ekonomi Berau dalam jangka panjang.

Ia mencontohkan komoditas kelapa sawit yang produksinya cukup besar di daerah tersebut. Selama ini, ribuan ton minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) setiap hari dikirim keluar daerah tanpa melalui proses pengolahan lanjutan.

Menurutnya, jika Berau mampu membangun industri pengolahan sendiri, misalnya pabrik minyak goreng atau produk turunan sawit lainnya, maka nilai tambah ekonomi akan tercipta di daerah sekaligus membuka peluang kerja baru.

“Coba bayangkan kalau CPO itu tidak langsung keluar daerah, tetapi diolah dulu di Berau menjadi minyak goreng atau produk lain. Lapangan kerja yang tercipta bisa ribuan, bahkan berpotensi lebih besar dari sektor tambang,” ucapnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah lebih serius mendorong pembangunan industri hilirisasi agar perekonomian Berau memiliki alternatif penggerak ketika sektor pertambangan tidak lagi menjadi penopang utama.

“DPRD sudah berulang kali menekankan bahwa hilirisasi harus menjadi agenda penting untuk masa depan ekonomi Berau,” tutupnya.