Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Massa STIPER Geruduk DPRD! Tolak Merger dan Bongkar Dugaan Anggaran

Massa STIPER Geruduk DPRD! Tolak Merger dan Bongkar Dugaan Anggaran

  • account_circle admin
  • calendar_month Senin, 19 Mei 2025
  • visibility 707
  • print Cetak

TANJUNG REDEB – Puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) mendatangi Pemkab Berau dan DPRD Berau pada Senin (19/5/2025). Kedatangan mereka guna meminta kepala daerah dan para wakil rakyat, untuk menindaklanjuti rencana penggabungan kampus mereka dengan Universitas Muhammadiyah Berau (UMB).

Setelah aksi massa yang dimulai di halaman Pemkab Berau tak kunjung mendapat respon, rombongan bergerak ke depan gedung DPRD Berau. Masih dengan tuntutan yang sama, mereka berharap akan mendapatkan jawaban atas apa yang mereka perjuangkan.

Tiga poin yang dituntut adalah meminta Ketua STIPER diturunkan. Kedua, menolak merger. Dan poin ketiga adalah transparansi pengelolaan anggaran STIPER.

Sempat diterima oleh Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, aksi demo mahasiswa justru sempat memanas. Mediasi yang berlangsung di depan tangga gedung Paripurna tak menghasilkan keputusan. Dimana para mahasiswa meminta agar segera dilakukan hearing terkait tuntutan mereka.

Saat Ketua DPRD menerima aksi demo dan meminta perwakilan 5 mahasiswa untuk masuk berdiskusi, hal ini ditolak mentah-mentah karena para mahasiswa mengedepankan solidaritas, sehingga harus masuk bersama, bukan sebagian.

Tak mendapatkan hasil, para mahasiswa tetap bertahan dan sempat melakukan aksi bakar ban. Namun aksi pembakaran mendapat pergulatan dari aparat, bahkan sempat baku hantam dan saling pukul.

Selang beberapa waktu, Wakil I Ketua DPRD Berau Subroto dan salah satu anggota Komisi II DPRD Berau Agus Uriansyah, kembali menerima para mahasiswa. Setelah berdiskusi cukup alot, kesepakatan bersama pun diambil.

“Sudah kami masukkan ke Banmus dan dijadwalkan pada 2 Juni 2025 mendatang. Karena kalau bulan Mei ini jadwal kami sudah full. Tapi untuk surat pemberitahuan sekaligus pemanggilan beberapa pihak yang akan dihadirkan dalam hearing, kami infokan hari ini juga,” tutup Subroto. (Lit)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Aset Kopdes Jadi Milik Desa, Diskoperindag dan DPMK Berau Siap Tindak Lanjuti

    Aset Kopdes Jadi Milik Desa, Diskoperindag dan DPMK Berau Siap Tindak Lanjuti

    • calendar_month Senin, 20 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 792
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Seluruh aset Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dipastikan akan menjadi milik pemerintah desa setelah proses pembangunannya rampung. Hal ini sejalan dengan arahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Ia juga menegaskan bahwa sebagian pendapatan Kopdes nantinya juga akan disetorkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Senin, (20/10). Kebijakan […]

  • 5 Pasal Kontroversi dan Multitafsir RUU Perampasan Aset*

    5 Pasal Kontroversi dan Multitafsir RUU Perampasan Aset*

    • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.098
    • 0Komentar

    Oleh: Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, (Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang akan disahkan mendapat sorotan luas. Sebab RUU yang digadang-gadang sebagai senjata ampuh negara untuk melawan korupsi dan kejahatan luar biasa itu bisa disalahgunakan. Hal ini karena adanya beberapa pasal […]

  • Jaksa Nilai Korban Alami Trauma Mendalam, Eks Duta Budaya Berau Dituntut 9 Tahun Penjara

    Jaksa Nilai Korban Alami Trauma Mendalam, Eks Duta Budaya Berau Dituntut 9 Tahun Penjara

    • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 281
    • 0Komentar

    BERAU – Sidang kasus pencabulan yang menjerat terdakwa AS (25), mantan duta budaya di Kabupaten Berau, memasuki agenda pembacaan tuntutan pada Selasa, 5 Mei 2026. Dalam persidangan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deka Fajar Pranowo menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap anak dan korban lainnya. “Terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui […]

  • Polemik BPHTB Berau Mulai Temui Titik Terang, Aturan Baru Berlaku 15 Juni

    Polemik BPHTB Berau Mulai Temui Titik Terang, Aturan Baru Berlaku 15 Juni

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 350
    • 0Komentar

    BERAU – Polemik perbedaan tafsir dalam penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khususnya terkait penentuan harga pasar sebagai dasar pengenaan pajak, mulai menemukan titik terang setelah digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Berau pada Senin, 8 Juni 2026. Rapat yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat tersebut menghasilkan sejumlah […]

  • Di Tangan Dingin Sri Juniarsih, Wajah Kota Berau Makin Sanggam

    Di Tangan Dingin Sri Juniarsih, Wajah Kota Berau Makin Sanggam

    • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 825
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Sejak diberikan amanah sebagai kepala daerah pada 3,5 tahun lalu, Sri Juniarsih terus berupaya memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Berau. Kesejahteraan, kenyamanan masyarakat hingga hal terkecil pun tak luput dari perhatian Bupati perempuan pertama di Berau ini. Seperti tampilan wajah kota. Selain membangun infrastruktur, keindahan perkotaan juga menjadi fokus, karena dirinya sadar jika […]

  • Dinamika Pilkada di MK: Tujuh Perkara Lanjut ke Tahap Pembuktian

    Dinamika Pilkada di MK: Tujuh Perkara Lanjut ke Tahap Pembuktian

    • calendar_month Rabu, 5 Feb 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 881
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi panggung bagi sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang belum menemui titik akhir. Rabu (5/2/2025) siang, ruang sidang konstitusi dipenuhi para pemohon, kuasa hukum, serta pihak terkait yang menanti putusan. Dari 55 perkara yang dipanggil dalam sesi tersebut, 48 telah diputuskan atau ditetapkan oleh MK. Namun, masih ada tujuh […]

expand_less