Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » MPC PP Berau Dukung Bupati Laporkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Dokumen Negara

MPC PP Berau Dukung Bupati Laporkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Dokumen Negara

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
  • visibility 1.569
  • print Cetak

TANJUNG REDEB- Pemuda Pancasila Kabupaten Berau mengecam dugaan pemalsuan dokumen negara yang melibatkan tanda tangan Bupati Berau, Sri Juniarsih.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Berau, Desy Fitriansyah, menilai tindakan tersebut sebagai upaya merusak integritas pemerintahan daerah.

“Pemalsuan tanda tangan Bupati Berau adalah tindakan yang mencoreng nama baik pemerintah daerah. Jika tanda tangan kepala daerah bisa dipalsukan, kami khawatir ini bisa merembet ke dokumen-dokumen penting lainnya,” kata Desy, Senin (6/1/2025).

Desy meminta agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan kasus ini. Pemuda Pancasila juga mendesak Bupati Berau untuk melaporkan kasus pemalsuan ini kepada pihak berwajib agar pelaku dapat diproses secara hukum.

“Kami mendukung sepenuhnya langkah Bupati untuk melaporkan kejadian ini. Kami berharap proses hukum dapat memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa,” tambahnya.

Pemuda Pancasila menegaskan bahwa pemalsuan dokumen negara dapat berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. “Tanda tangan Bupati bukan hanya simbol, tapi juga terkait dengan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Pemalsuan ini sangat berbahaya,” ujar Desy.

Desy juga mengingatkan bahwa jika kasus ini tidak segera ditindaklanjuti, akan ada potensi pemalsuan dokumen lain yang dapat merugikan masyarakat dan merusak sistem pemerintahan daerah.

“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan berharap tindakan tegas segera diambil,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih, membantah telah menandatangani Surat Keputusan (SK) yang mengatur kenaikan tarif air minum Perumdam Batiwakkal. Menurut Sri, pada tanggal 29 September 2024, yang tertera dalam surat tersebut, ia sedang menjalani cuti Pilkada.

“Saya tidak pernah menandatangani itu. Itu mungkin ulah oknum yang berkhianat, karena pada saat itu saya sedang cuti Pilkada,” kata Sri Juniarsih. (Marta)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dorong Ekonomi Pesisir, Pemerintah Berau Satukan Pasar Murah dan Pembinaan UMKM dalam Satu Program Terpadu

    Dorong Ekonomi Pesisir, Pemerintah Berau Satukan Pasar Murah dan Pembinaan UMKM dalam Satu Program Terpadu

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 504
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau kembali menggelar pasar murah di wilayah pesisir selatan Biduk-Biduk. Program yang diinisiasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) ini berlangsung sejak 4 hingga 6 November 2025 dan menyasar enam kampung yang selama ini bergantung pada jalur distribusi panjang untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yunita, mengatakan pasar […]

  • Sri Juniarsih Sambut Rencana RRI Bangun Studio Produksi Siaran di Bumi Batiwakkal

    Sri Juniarsih Sambut Rencana RRI Bangun Studio Produksi Siaran di Bumi Batiwakkal

    • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 609
    • 0Komentar

    JAKARTA – Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) berencana membuka studio produksi siaran di Kabupaten Berau. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat penyebarluasan informasi daerah sekaligus memperluas jangkauan layanan penyiaran kepada masyarakat. Rencana tersebut disampaikan Direktur Utama LPP RRI, I Hendrasmo, saat menerima Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, di Studio Pro 3 RRI, […]

  • Kejagung Tetapkan 4 Tersangka Baru Dugaan Korupsi Izin Tambang Bauksit di Kalbar, Termasuk Direktur Utama MSK AP

    Kejagung Tetapkan 4 Tersangka Baru Dugaan Korupsi Izin Tambang Bauksit di Kalbar, Termasuk Direktur Utama MSK AP

    • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 271
    • 0Komentar

    JAKARTA – Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus kembali menetapkan empat tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) dan/atau IUP Operasi Produksi PT QSS di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016–2025. Salah satu tersangka berinisial AP diketahui juga menjabat sebagai Direktur Utama PT MSK Mitra Samudra […]

  • Berau Targetkan Tambahan 2.000 Hektare Sawah, Lahan Baku Saat Ini 2.365 Hektare

    Berau Targetkan Tambahan 2.000 Hektare Sawah, Lahan Baku Saat Ini 2.365 Hektare

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 99
    • 0Komentar

    GUNUNG TABUR – Pemerintah Kabupaten Berau menargetkan penambahan areal persawahan melalui Program Cetak Sawah seluas 2.000 hektare pada 2026. Penambahan tersebut diharapkan dapat memperbesar luas lahan baku sawah sekaligus meningkatkan produksi padi di daerah. Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan, luas lahan baku sawah di Kabupaten Berau saat ini mencapai 2.365 hektare. Dengan tambahan program cetak […]

  • UPT Lab Lingkungan Berau Menuju Akreditasi, Bisa Jadi Sumber PAD

    UPT Lab Lingkungan Berau Menuju Akreditasi, Bisa Jadi Sumber PAD

    • calendar_month Senin, 13 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.034
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Berau tengah dalam proses menuju akreditasi untuk meningkatkan kualitas layanan pengujian laboratorium lingkungan. Proses panjang ini dimulai pada tahun 2023, dengan penyusunan dokumen ISO 17025, manajemen mutu, dan berbagai dokumen pendukung akreditasi lainnya. Kepala UPT Lab Lingkungan, Agus Tri Hariyanto, menjelaskan bahwa […]

  • BPBD Berau Kekurangan Personel Kedaruratan, Hanya Miliki 12 Petugas Aktif

    BPBD Berau Kekurangan Personel Kedaruratan, Hanya Miliki 12 Petugas Aktif

    • calendar_month Senin, 6 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 134
    • 0Komentar

    BERAU– Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau mengakui masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama pada bidang kedaruratan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana. Kondisi tersebut mencuat di tengah proses penyesuaian organisasi setelah pemisahan kelembagaan antara BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar). Kepala Pelaksana BPBD Berau, Masyhadi, mengatakan jumlah personel yang […]

expand_less