Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » MPC PP Berau Dukung Bupati Laporkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Dokumen Negara

MPC PP Berau Dukung Bupati Laporkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Dokumen Negara

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
  • visibility 1.031
  • print Cetak

TANJUNG REDEB- Pemuda Pancasila Kabupaten Berau mengecam dugaan pemalsuan dokumen negara yang melibatkan tanda tangan Bupati Berau, Sri Juniarsih.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Berau, Desy Fitriansyah, menilai tindakan tersebut sebagai upaya merusak integritas pemerintahan daerah.

“Pemalsuan tanda tangan Bupati Berau adalah tindakan yang mencoreng nama baik pemerintah daerah. Jika tanda tangan kepala daerah bisa dipalsukan, kami khawatir ini bisa merembet ke dokumen-dokumen penting lainnya,” kata Desy, Senin (6/1/2025).

Desy meminta agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan kasus ini. Pemuda Pancasila juga mendesak Bupati Berau untuk melaporkan kasus pemalsuan ini kepada pihak berwajib agar pelaku dapat diproses secara hukum.

“Kami mendukung sepenuhnya langkah Bupati untuk melaporkan kejadian ini. Kami berharap proses hukum dapat memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa,” tambahnya.

Pemuda Pancasila menegaskan bahwa pemalsuan dokumen negara dapat berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. “Tanda tangan Bupati bukan hanya simbol, tapi juga terkait dengan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Pemalsuan ini sangat berbahaya,” ujar Desy.

Desy juga mengingatkan bahwa jika kasus ini tidak segera ditindaklanjuti, akan ada potensi pemalsuan dokumen lain yang dapat merugikan masyarakat dan merusak sistem pemerintahan daerah.

“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan berharap tindakan tegas segera diambil,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih, membantah telah menandatangani Surat Keputusan (SK) yang mengatur kenaikan tarif air minum Perumdam Batiwakkal. Menurut Sri, pada tanggal 29 September 2024, yang tertera dalam surat tersebut, ia sedang menjalani cuti Pilkada.

“Saya tidak pernah menandatangani itu. Itu mungkin ulah oknum yang berkhianat, karena pada saat itu saya sedang cuti Pilkada,” kata Sri Juniarsih. (Marta)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Usaha Kopi Keliling Bisa Ditertibkan Jika Ganggu Lalu Lintas

    Usaha Kopi Keliling Bisa Ditertibkan Jika Ganggu Lalu Lintas

    • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
    • account_circle Redaksi Beraunews
    • visibility 907
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB –   Maraknya usaha kopi keliling juga terjadi di Kabupaten Berau. Saat ini, bahkan di ruas-ruas jalan sudah ada masing-masing gerobak Koling (kopi keliling) dengan bermacam nama dan model. Namun belakangan, usaha ini tak hanya sekadar berkeliling, tapi juga mangkal di tepian jalan atau trotoar. Lantas, apakah keberadaan mereka mengganggu atau bahkan melanggar […]

  • Jalannya Koperasi Merah Putih Harus Diawasi

    Jalannya Koperasi Merah Putih Harus Diawasi

    • calendar_month Senin, 5 Mei 2025
    • account_circle admin
    • visibility 483
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb –  Pembentukan koperasi merah putih yang dikebut di Kabupaten Berau harus diawasi. Bahkan pengawasan ini harus terus dilakukan berkala sampai koperasi ini benar-benar berjalan. Terlebih dengan tujuan utamanya yakni untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di kampung-kampung. “Program ini relevan sebagai langkah memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat kampung. Tapi, dalam perjalanannya perlu diingat agar […]

  • Antusias Tinggi, 66 Nelayan Berau Menanti Gerai Perizinan Kapal Dibuka

    Antusias Tinggi, 66 Nelayan Berau Menanti Gerai Perizinan Kapal Dibuka

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.044
    • 0Komentar

    ‎TANJUNG REDEB — Puluhan nelayan di Kabupaten Berau kini hanya tinggal menunggu gerai perizinan kapal benar-benar dibuka. Antusias yang begitu tinggi tercatat 66 nelayan sudah menyiapkan diri mengurus izin, dan jumlah itu masih terus bertambah. ‎ ‎Bagi mereka, legalitas kapal bukan lagi pilihan tetapi kebutuhan mendesak untuk keamanan dan akses bantuan pemerintah. ‎ ‎Namun pelayanan […]

  • Pemerintah RI Kecam Serangan di Lebanon, Satu Peacekeeper Indonesia Gugur di UNIFIL

    Pemerintah RI Kecam Serangan di Lebanon, Satu Peacekeeper Indonesia Gugur di UNIFIL

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 231
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya satu personel pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Insiden tersebut terjadi setelah serangan artileri tidak langsung mengenai posisi kontingen Indonesia di wilayah Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan, pada 29 Maret 2026. Berdasarkan rilis resmi Kementerian Luar […]

  • 123 Desa di Kaltara Masih Gelap, Pemerintah Kejar Elektrifikasi Wilayah Terisolasi

    123 Desa di Kaltara Masih Gelap, Pemerintah Kejar Elektrifikasi Wilayah Terisolasi

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 573
    • 0Komentar

    TANJUNG SELOR – Upaya pemerataan listrik di Kalimantan Utara kembali diuji oleh kerasnya kondisi geografis. Hingga awal 2026, sebanyak 123 desa di provinsi termuda Indonesia ini masih belum menikmati aliran listrik, sebagian besar berada di wilayah terpencil dan terisolasi. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kini memulai langkah konkret dengan melakukan survei lapangan ke […]

  • Soroti Ketimpangan Pendidikan, Komisi III DPRD Berau Desak Pemerataan Layanan Sekolah di Desa

    Soroti Ketimpangan Pendidikan, Komisi III DPRD Berau Desak Pemerataan Layanan Sekolah di Desa

    • calendar_month Rabu, 26 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 367
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Berau, Oktavia, kembali menyuarakan kepeduliannya terhadap sektor pendidikan di Bumi Batiwakkal. Oktavia menyoroti kondisi pendidikan di wilayah perkampungan yang masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah, baik dari segi fasilitas bangunan maupun pengadaan sumber daya manusia (SDM). Oktavia menyampaikan, meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di […]

expand_less