Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » MPC PP Berau Dukung Bupati Laporkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Dokumen Negara

MPC PP Berau Dukung Bupati Laporkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Dokumen Negara

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
  • visibility 1.513
  • print Cetak

TANJUNG REDEB- Pemuda Pancasila Kabupaten Berau mengecam dugaan pemalsuan dokumen negara yang melibatkan tanda tangan Bupati Berau, Sri Juniarsih.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Berau, Desy Fitriansyah, menilai tindakan tersebut sebagai upaya merusak integritas pemerintahan daerah.

“Pemalsuan tanda tangan Bupati Berau adalah tindakan yang mencoreng nama baik pemerintah daerah. Jika tanda tangan kepala daerah bisa dipalsukan, kami khawatir ini bisa merembet ke dokumen-dokumen penting lainnya,” kata Desy, Senin (6/1/2025).

Desy meminta agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan kasus ini. Pemuda Pancasila juga mendesak Bupati Berau untuk melaporkan kasus pemalsuan ini kepada pihak berwajib agar pelaku dapat diproses secara hukum.

“Kami mendukung sepenuhnya langkah Bupati untuk melaporkan kejadian ini. Kami berharap proses hukum dapat memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa,” tambahnya.

Pemuda Pancasila menegaskan bahwa pemalsuan dokumen negara dapat berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. “Tanda tangan Bupati bukan hanya simbol, tapi juga terkait dengan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Pemalsuan ini sangat berbahaya,” ujar Desy.

Desy juga mengingatkan bahwa jika kasus ini tidak segera ditindaklanjuti, akan ada potensi pemalsuan dokumen lain yang dapat merugikan masyarakat dan merusak sistem pemerintahan daerah.

“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan berharap tindakan tegas segera diambil,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih, membantah telah menandatangani Surat Keputusan (SK) yang mengatur kenaikan tarif air minum Perumdam Batiwakkal. Menurut Sri, pada tanggal 29 September 2024, yang tertera dalam surat tersebut, ia sedang menjalani cuti Pilkada.

“Saya tidak pernah menandatangani itu. Itu mungkin ulah oknum yang berkhianat, karena pada saat itu saya sedang cuti Pilkada,” kata Sri Juniarsih. (Marta)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Isyarat Pilkada 2024: Foto ‘SRAGAM’ Sri Juniarsih-Gamalis Memicu Spekulasi di Berau

    Isyarat Pilkada 2024: Foto ‘SRAGAM’ Sri Juniarsih-Gamalis Memicu Spekulasi di Berau

    • calendar_month Rabu, 7 Agt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 928
    • 0Komentar

    A-news.id, Tanjung Redeb – Hari ini, Selasa, 6 Agustus 2024, beredar foto di media sosial yang memperlihatkan Bupati Berau, Sri Juniarsih, dan Wakil Bupati Berau, Gamalis, memegang surat yang diduga merupakan surat rekomendasi dari masing-masing partai pendukung mereka, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain foto memegang surat rekomendasi, ada juga […]

  • Pria di Perumahan Sawit Capuak Talisayan Ditemukan Tewas Tergantung di Rumahnya

    Pria di Perumahan Sawit Capuak Talisayan Ditemukan Tewas Tergantung di Rumahnya

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 2.861
    • 0Komentar

    Berau – Peristiwa tragis terjadi di sebuah Perumahan perusahaan sawit RT 005 Kampung Capuak Kecamatan Talisayan, pada Kamis (23/10/2025) sekitar pukul 13.30 Wita. Seorang pria berinisial GKD (33) ditemukan tewas dengan kondisi tergantung di pintu tengah ruang tamu rumahnya. Kapolsek Talisayan, AKP Rachmat Wiwid Dianto menjelaskan bahwa kejadian tersebut pertama kali diketahui oleh mertua korban […]

  • Pemkab Berau Belum Bisa Jawab Seluruh Tuntutan Massa, Sri Juniarsih Singgung Batas Regulasi

    Pemkab Berau Belum Bisa Jawab Seluruh Tuntutan Massa, Sri Juniarsih Singgung Batas Regulasi

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 59
    • 0Komentar

    BERAU — Bupati Berau Sri Juniarsih mengakui tidak seluruh dari 18 tuntutan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Berau dapat diselesaikan dalam pertemuan di Kantor Pemkab Berau, Selasa, 15 September 2026. Menurut Sri, sejumlah persoalan yang disuarakan massa berada di luar kewenangan penuh pemerintah kabupaten. Penyelesaiannya masih memerlukan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kementerian terkait. “Tidak mungkin sepenuhnya […]

  • Pemkab Berau Lelang 5 Jabatan Strategis, Target Terisi Juli

    Pemkab Berau Lelang 5 Jabatan Strategis, Target Terisi Juli

    • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 400
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau segera membuka seleksi terbuka untuk mengisi lima jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama yang masih kosong di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, mengatakan proses seleksi ditargetkan mulai dibuka dalam waktu dekat dengan tahapan yang harus dilalui peserta secara bertahap. “Jika tidak ada halangan, seleksi segera dibuka […]

  • Sempat Dicari 31 Kapal, Nelayan Batu Putih yang Hilang Sejak Melaut Ditemukan Hidup

    Sempat Dicari 31 Kapal, Nelayan Batu Putih yang Hilang Sejak Melaut Ditemukan Hidup

    • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 248
    • 0Komentar

    BERAU — Warga Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, sempat digegerkan dengan hilangnya seorang nelayan bernama Suriansyah, 47 tahun, yang dilaporkan tak kunjung pulang setelah melaut sejak Sabtu, 23 Mei 2026. Korban akhirnya ditemukan selamat pada Senin siang, 25 Mei 2026, setelah sekitar 36 jam dinyatakan hilang di perairan Batu Putih. Informasi hilangnya […]

  • 325 Visa Petugas Haji 2026 Tertahan, Menteri Ungkap Kendala Teknis

    325 Visa Petugas Haji 2026 Tertahan, Menteri Ungkap Kendala Teknis

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 289
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sebanyak 325 petugas haji dilaporkan belum menerima visa keberangkatan untuk musim haji 2026. Kondisi ini membuat sebagian dari mereka terancam batal berangkat menjelang jadwal akhir April. Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, menyebut keterlambatan tersebut disebabkan oleh kendala teknis dalam proses pengajuan visa. Ia mengatakan, pemerintah saat ini tengah melakukan penelusuran dan […]

expand_less