Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » MPC PP Berau Dukung Bupati Laporkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Dokumen Negara

MPC PP Berau Dukung Bupati Laporkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Dokumen Negara

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
  • visibility 1.603
  • print Cetak

TANJUNG REDEB- Pemuda Pancasila Kabupaten Berau mengecam dugaan pemalsuan dokumen negara yang melibatkan tanda tangan Bupati Berau, Sri Juniarsih.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Berau, Desy Fitriansyah, menilai tindakan tersebut sebagai upaya merusak integritas pemerintahan daerah.

“Pemalsuan tanda tangan Bupati Berau adalah tindakan yang mencoreng nama baik pemerintah daerah. Jika tanda tangan kepala daerah bisa dipalsukan, kami khawatir ini bisa merembet ke dokumen-dokumen penting lainnya,” kata Desy, Senin (6/1/2025).

Desy meminta agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan kasus ini. Pemuda Pancasila juga mendesak Bupati Berau untuk melaporkan kasus pemalsuan ini kepada pihak berwajib agar pelaku dapat diproses secara hukum.

“Kami mendukung sepenuhnya langkah Bupati untuk melaporkan kejadian ini. Kami berharap proses hukum dapat memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa,” tambahnya.

Pemuda Pancasila menegaskan bahwa pemalsuan dokumen negara dapat berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. “Tanda tangan Bupati bukan hanya simbol, tapi juga terkait dengan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Pemalsuan ini sangat berbahaya,” ujar Desy.

Desy juga mengingatkan bahwa jika kasus ini tidak segera ditindaklanjuti, akan ada potensi pemalsuan dokumen lain yang dapat merugikan masyarakat dan merusak sistem pemerintahan daerah.

“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan berharap tindakan tegas segera diambil,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih, membantah telah menandatangani Surat Keputusan (SK) yang mengatur kenaikan tarif air minum Perumdam Batiwakkal. Menurut Sri, pada tanggal 29 September 2024, yang tertera dalam surat tersebut, ia sedang menjalani cuti Pilkada.

“Saya tidak pernah menandatangani itu. Itu mungkin ulah oknum yang berkhianat, karena pada saat itu saya sedang cuti Pilkada,” kata Sri Juniarsih. (Marta)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Plot Twist Buruh Berau: Cari Wamen, Malah Dapat Kabar OTT

    Plot Twist Buruh Berau: Cari Wamen, Malah Dapat Kabar OTT

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 812
    • 0Komentar

    Jakarta – Seorang buruh dari Berau, Kalimantan Timur (Kaltim), Herbert Sinambela (47) menyambangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan. Dia mengaku hendak mengadu kepada Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel. Herbert terlihat membawa sebuah spanduk berukuran sedang yang isinya meminta Noel memperhatikan aduannya. “Pak Wamen. Tolong perhatikan nasib kami buruh yang ada di Kalimantan Timur. Kami […]

  • Akses Long Duhung–Long Keluh Terputus, Penanganan Darurat Libatkan Swasta

    Akses Long Duhung–Long Keluh Terputus, Penanganan Darurat Libatkan Swasta

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 338
    • 0Komentar

    BERAU – Akses jalan di wilayah Hulu Kelay dilaporkan terputus sejak sepekan terakhir. Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau bergerak cepat dengan menggandeng pihak swasta untuk melakukan penanganan darurat. Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, menyampaikan bahwa kerusakan jalan diperkirakan terjadi pada pekan lalu. Titik jalan […]

  • Kejari Berau Terima 6 SPDP Karhutla, Kasus Tersebar dari Kelay hingga Batu Putih

    Kejari Berau Terima 6 SPDP Karhutla, Kasus Tersebar dari Kelay hingga Batu Putih

    • calendar_month Rabu, 23 Sep 2026
    • account_circle beraunews
    • visibility 83
    • 0Komentar

    BERAU — Kejaksaan Negeri Berau menerima enam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP terkait perkara kebakaran hutan dan lahan sepanjang Agustus hingga September 2026. Enam perkara tersebut tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Berau. Kepala Seksi Intelijen Kejari Berau, Imam Ramdhoni, mengatakan seluruh SPDP yang diterima kejaksaan telah mencantumkan identitas tersangka. Saat ini, Kejari masih berkoordinasi […]

  • Damkar Berau Ingatkan Warga Tanjung Redeb: Instalasi Listrik Jadi Penyebab Utama Kebakaran

    Damkar Berau Ingatkan Warga Tanjung Redeb: Instalasi Listrik Jadi Penyebab Utama Kebakaran

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 452
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Berau meningkatkan upaya pencegahan kebakaran di wilayah perkotaan Tanjung Redeb. Langkah ini dilakukan menyusul kondisi cuaca yang tidak menentu serta tingginya aktivitas permukiman di kawasan tersebut. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, Nofian Hidayat, mengatakan kepadatan bangunan di Tanjung Redeb membuat potensi kebakaran perlu diantisipasi sejak dini. […]

  • Polda Kaltara Bongkar 35 Lubang Tambang Emas Ilegal di Bulungan

    Polda Kaltara Bongkar 35 Lubang Tambang Emas Ilegal di Bulungan

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 499
    • 0Komentar

    TANJUNG SELOR — Kepolisian Daerah Kalimantan Utara menutup puluhan lubang tambang emas ilegal di Desa Sekatak Buji, Kabupaten Bulungan. Sebanyak 35 titik galian dibongkar dalam operasi yang dipimpin Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltara. Operasi tersebut melibatkan personel gabungan dari Polda Kaltara dan Polresta Bulungan. Selain menutup lubang tambang, petugas juga meratakan fasilitas penunjang […]

  • Sri Juniarsih Mas: Rotasi Pejabat Tunggu Aturan Masa Jabatan

    Sri Juniarsih Mas: Rotasi Pejabat Tunggu Aturan Masa Jabatan

    • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 636
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Rencana pergeseran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Meskipun sejumlah tahapan teknis telah dilakukan, pelaksanaan rotasi masih menunggu persetujuan resmi dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, menyampaikan bahwa proses administratif telah berjalan. Panitia seleksi (pansel) juga telah terbentuk. Namun, tahapan berikutnya […]

expand_less