Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Peraturan Baru Menteri LHK: Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dituntut Hukum

Peraturan Baru Menteri LHK: Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dituntut Hukum

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
  • visibility 1.444
  • print Cetak

Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menerbitkan regulasi baru perihal perlindungan terhadap pejuang lingkungan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024.

Peraturan ini telah ditandatangani oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada 30 Agustus 2024. Regulasi yang melindungi pejuang lingkungan ini telah resmi diundangkan pada 4 September 2024.

Dalam poin pertimbangannya, KLHK menyebut bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan diperlukan tata kelola pelaksanaan pelindungan hukum. KLHK mempertimbangkan, tata kelola itu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik dan sinergitas antarlembaga dalam upaya pencegahan perusakan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024 ini terdiri dari tujuh bab. Salah satu peraturannya menyatakan bahwa pejuang lingkungan hidup kini dilindungi dan tidak bisa dipidana.

“Orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata,” tulis beleid di Pasal 2 Peraturan Menteri LHK 10/2024, dikutip pada Selasa, 10 September 2024.

Adapun kategori orang yang bisa disebut sebagai pejuang lingkungan terdiri atas orang perseorangan, kelompok orang, organisasi lingkungan hidup, akademisi atau ahli, masyarakat hukum adat, dan badan usaha.

Peraturan ini juga mengatur ihwal tata cara pejuang lingkungan bisa mendapatkan penanganan perlindungan hukum. Dalam Pasal 9 ayat 1, pejuang lingkungan harus mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Menteri LHK.

Permohonan perlindungan hukum itu dapat dilakukan secara tertulis oleh pemohon itu sendiri. Selain itu, permohonan perlindungan hukum bisa diwakili oleh keluarga inti, penasihat hukum, orang yang diberikan kuasa sebagai perwakilan, pimpinan badan usaha atau organisasi, dan akademisi ataupun ahli.

Dalam Pasal 16, menteri dapat memberikan perlindungan hukum atas tindakan pembalasan, berupa somasi dan gugatan perdata. Meski begitu, Pasal 17 juga mengatur bahwa menteri dapat menolak permohonan perlindungan hukum pejuang lingkungan, dengan melampirkan pertimbangan penolakan. (tempo.co)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gerakan Digital “Bangga Buatan Daerah” di Berau Kian Menguat, UMKM Lokal Makin Percaya Diri

    Gerakan Digital “Bangga Buatan Daerah” di Berau Kian Menguat, UMKM Lokal Makin Percaya Diri

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 421
    • 0Komentar

    BERAU – Gerakan digital “Bangga Buatan Daerah” terus menunjukkan tren peningkatan minat di Kabupaten Berau. Program yang mendorong masyarakat untuk lebih mencintai, membeli, dan mempromosikan produk lokal tersebut kini mulai menjadi kultur baru di tengah pelaku UMKM maupun kalangan muda kreatif Bumi Batiwakkal. Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) menyebut, digitalisasi […]

  • Pemkab Berau Gelar Soft Opening MPP, Tingkatkan Kemudahan Layanan Publik

    Pemkab Berau Gelar Soft Opening MPP, Tingkatkan Kemudahan Layanan Publik

    • calendar_month Senin, 28 Jul 2025
    • account_circle admin
    • visibility 600
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau melaksanakan soft opening Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Senin (28/7/2025). Hal itu sebagai bentuk komitmen menghadirkan layanan publik yang terintegrasi dan mudah dijangkau masyarakat. MPP ini mengusung konsep one-stop service yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan sekaligus mendorong iklim investasi di daerah. Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengatakan […]

  • Listrik Teluk Alulu: Tiang Terpasang, Meteran Ditunggu, Warga Menanti Terang

    Listrik Teluk Alulu: Tiang Terpasang, Meteran Ditunggu, Warga Menanti Terang

    • calendar_month Jumat, 12 Jul 2024
    • account_circle admin
    • visibility 781
    • 0Komentar

    Beraunews.id, Maratua — Permasalahan listrik menjadi isu mendesak bagi masyarakat di Kampung Teluk Alulu, Kecamatan Maratua. Hingga kini, masyarakat masih mengandalkan genset untuk memenuhi kebutuhan listrik. Sebanyak 160 rumah dan lebih dari 300 kepala keluarga di Kampung Teluk Alulu berharap adanya perhatian dari Pemerintah Daerah untuk kebutuhan penting ini, yaitu penerangan. Kepala Kampung Teluk Alulu, […]

  • Karhutla Capai 208 Kejadian, Bupati Berau Perpanjang Belajar dari Rumah hingga 29 Agustus

    Karhutla Capai 208 Kejadian, Bupati Berau Perpanjang Belajar dari Rumah hingga 29 Agustus

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 214
    • 0Komentar

    BERAU – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas memperpanjang kebijakan Belajar dari Rumah (BDR) bagi pelajar selama tiga hari, mulai 27 hingga 29 Agustus 2026. Kebijakan tersebut diambil menyusul masih tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah Kabupaten Berau. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Berau Nomor 612 […]

  • Berau Bidik Wisata Ilmiah, Pengembangan Geopark Air Panas Pamapak Dipercepat

    Berau Bidik Wisata Ilmiah, Pengembangan Geopark Air Panas Pamapak Dipercepat

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 691
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Pengembangan kawasan Air Panas Pamapak dinilai perlu mendapat perhatian lebih sebagai bagian dari upaya meningkatkan sektor pariwisata berbasis riset dan edukasi di Kabupaten Berau. Keberadaan geopark dinilai mampu menarik kunjungan ilmuwan, peneliti, serta wisatawan minat khusus ke daerah ini. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjuti […]

  • Bupati Berau Lantik Dua Pejabat Kepala Kampung, Diminta Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan

    Bupati Berau Lantik Dua Pejabat Kepala Kampung, Diminta Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 521
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Bupati Berau Sri Juniarsih melantik Edwin Sofyan dan Jaidi sebagai pejabat kepala kampung di Balai Mufakat, Senin, 6 April 2026. Keduanya diminta segera menjalankan tugas dengan fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan kampung dan pelayanan kepada masyarakat. Edwin Sofyan ditunjuk sebagai Pejabat Kepala Kampung Suaran hingga Desember 2027. Adapun Jaidi menjabat Pejabat […]

expand_less