Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Peraturan Baru Menteri LHK: Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dituntut Hukum

Peraturan Baru Menteri LHK: Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dituntut Hukum

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
  • visibility 1.441
  • print Cetak

Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menerbitkan regulasi baru perihal perlindungan terhadap pejuang lingkungan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024.

Peraturan ini telah ditandatangani oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada 30 Agustus 2024. Regulasi yang melindungi pejuang lingkungan ini telah resmi diundangkan pada 4 September 2024.

Dalam poin pertimbangannya, KLHK menyebut bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan diperlukan tata kelola pelaksanaan pelindungan hukum. KLHK mempertimbangkan, tata kelola itu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik dan sinergitas antarlembaga dalam upaya pencegahan perusakan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024 ini terdiri dari tujuh bab. Salah satu peraturannya menyatakan bahwa pejuang lingkungan hidup kini dilindungi dan tidak bisa dipidana.

“Orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata,” tulis beleid di Pasal 2 Peraturan Menteri LHK 10/2024, dikutip pada Selasa, 10 September 2024.

Adapun kategori orang yang bisa disebut sebagai pejuang lingkungan terdiri atas orang perseorangan, kelompok orang, organisasi lingkungan hidup, akademisi atau ahli, masyarakat hukum adat, dan badan usaha.

Peraturan ini juga mengatur ihwal tata cara pejuang lingkungan bisa mendapatkan penanganan perlindungan hukum. Dalam Pasal 9 ayat 1, pejuang lingkungan harus mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Menteri LHK.

Permohonan perlindungan hukum itu dapat dilakukan secara tertulis oleh pemohon itu sendiri. Selain itu, permohonan perlindungan hukum bisa diwakili oleh keluarga inti, penasihat hukum, orang yang diberikan kuasa sebagai perwakilan, pimpinan badan usaha atau organisasi, dan akademisi ataupun ahli.

Dalam Pasal 16, menteri dapat memberikan perlindungan hukum atas tindakan pembalasan, berupa somasi dan gugatan perdata. Meski begitu, Pasal 17 juga mengatur bahwa menteri dapat menolak permohonan perlindungan hukum pejuang lingkungan, dengan melampirkan pertimbangan penolakan. (tempo.co)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • ‎Lalu Lintas Lebih Aman dan Terkendali, Dishub Siapkan CCTV dan Sistem Kendali dari Kantor

    ‎Lalu Lintas Lebih Aman dan Terkendali, Dishub Siapkan CCTV dan Sistem Kendali dari Kantor

    • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 825
    • 0Komentar

    ANJUNG REDEB – Dinas Perhubungan (Dishub) Berau sedang menyiapkan program peremajaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) sekaligus pemasangan CCTV di semua persimpangan. ‎Kepala Dinas Perhubungan Berau, Andi Marewangeng, menjelaskan bahwa CCTV yang dipasang nantinya bukan sistem tilang elektronik seperti milik kepolisian. ‎“CCTV ini bukan ETLE. Ini CCTV biasa, standar luar ruangan. Fungsinya untuk memantau […]

  • Tambang Batu Bara Ilegal Merajalela di Kaltim, 111 Lokasi di Kukar

    Tambang Batu Bara Ilegal Merajalela di Kaltim, 111 Lokasi di Kukar

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 917
    • 0Komentar

    Samarinda – Praktik penambangan batu bara ilegal masih menjadi persoalan akut di Benua Etam (julukan Kalimantan Timur) Berdasarkan data terbaru, sedikitnya ada 174 lokasi tambang ilegal teridentifikasi tersebar di enam Kabupaten/Kota. Aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mempercepat kerusakan lingkungan dan merugikan negara secara ekonomi. Dari seluruh temuan tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) […]

  • DPPKBP3A Dorong Peningkatan Kualitas ‎Keluarga Lewat Gebyar Bangga Kencana 2025

    DPPKBP3A Dorong Peningkatan Kualitas ‎Keluarga Lewat Gebyar Bangga Kencana 2025

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.246
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Ketua Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Berau, Rabiatul Islamiyah, menegaskan bahwa pelaksanaan Gebyar Apresiasi Program Bangga Kencana 2025 merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi program pembangunan keluarga di Bumi Batiwakkal. ‎ ‎Kegiatan yang digelar di Kabupaten Berau itu menjadi ajang apresiasi sekaligus […]

  • Kolaborasi Makin Solid, Desk Ketenagakerjaan Dorong Efektivitas Penanganan Kasus

    Kolaborasi Makin Solid, Desk Ketenagakerjaan Dorong Efektivitas Penanganan Kasus

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 263
    • 0Komentar

    BERAU — Peluncuran desk ketenagakerjaan di Kabupaten Berau menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanganan perkara di bidang ketenagakerjaan. Kehadiran desk ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui sinergi yang lebih terstruktur. Momentum peluncuran tersebut juga menjadi ruang konsolidasi bagi berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, guna memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam […]

  • Pilkada Berau 2024: MP-AW Resmi Diusung oleh Empat Partai Terkenal

    Pilkada Berau 2024: MP-AW Resmi Diusung oleh Empat Partai Terkenal

    • calendar_month Senin, 26 Agt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 1.155
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Madri Pani (MP) dan Agus Wahyudi (AW) resmi mengantongi empat rekomendasi dari empat partai, yang mengusung kedua pasangan calon tersebut untuk melaku ke Pilkada 2024. Rekomendasi tersebut diantaranya dikeluarkan oleh Partai Nasdem, PKB, Hanura dan PDI-P, yang diambil langsung oleh MP dan AW ke DPP Partai bersangkutan, beberapa hari lalu. Kabar itu dibenarkan […]

  • TKD Dipangkas, Alokasi Dana Kampung Berau Turun dari Rp320 Miliar Jadi Rp145 Miliar

    TKD Dipangkas, Alokasi Dana Kampung Berau Turun dari Rp320 Miliar Jadi Rp145 Miliar

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 105
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau menghadapi penyempitan ruang fiskal pada 2026 menyusul kebijakan efisiensi dan pemangkasan Transfer Keuangan Daerah atau TKD. Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan kondisi itu berdampak pada sejumlah pos anggaran daerah. Salah satu yang mengalami penurunan cukup besar adalah Alokasi Dana Kampung atau ADK. ADK Kabupaten Berau yang pada 2025 […]

expand_less