Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Peraturan Baru Menteri LHK: Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dituntut Hukum

Peraturan Baru Menteri LHK: Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dituntut Hukum

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
  • visibility 1.449
  • print Cetak

Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menerbitkan regulasi baru perihal perlindungan terhadap pejuang lingkungan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024.

Peraturan ini telah ditandatangani oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada 30 Agustus 2024. Regulasi yang melindungi pejuang lingkungan ini telah resmi diundangkan pada 4 September 2024.

Dalam poin pertimbangannya, KLHK menyebut bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan diperlukan tata kelola pelaksanaan pelindungan hukum. KLHK mempertimbangkan, tata kelola itu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik dan sinergitas antarlembaga dalam upaya pencegahan perusakan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024 ini terdiri dari tujuh bab. Salah satu peraturannya menyatakan bahwa pejuang lingkungan hidup kini dilindungi dan tidak bisa dipidana.

“Orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata,” tulis beleid di Pasal 2 Peraturan Menteri LHK 10/2024, dikutip pada Selasa, 10 September 2024.

Adapun kategori orang yang bisa disebut sebagai pejuang lingkungan terdiri atas orang perseorangan, kelompok orang, organisasi lingkungan hidup, akademisi atau ahli, masyarakat hukum adat, dan badan usaha.

Peraturan ini juga mengatur ihwal tata cara pejuang lingkungan bisa mendapatkan penanganan perlindungan hukum. Dalam Pasal 9 ayat 1, pejuang lingkungan harus mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Menteri LHK.

Permohonan perlindungan hukum itu dapat dilakukan secara tertulis oleh pemohon itu sendiri. Selain itu, permohonan perlindungan hukum bisa diwakili oleh keluarga inti, penasihat hukum, orang yang diberikan kuasa sebagai perwakilan, pimpinan badan usaha atau organisasi, dan akademisi ataupun ahli.

Dalam Pasal 16, menteri dapat memberikan perlindungan hukum atas tindakan pembalasan, berupa somasi dan gugatan perdata. Meski begitu, Pasal 17 juga mengatur bahwa menteri dapat menolak permohonan perlindungan hukum pejuang lingkungan, dengan melampirkan pertimbangan penolakan. (tempo.co)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kejaksaan Berau Kembalikan Berkas Kasus Korupsi Jalan Usaha Tani ke Penyidik

    Kejaksaan Berau Kembalikan Berkas Kasus Korupsi Jalan Usaha Tani ke Penyidik

    • calendar_month Jumat, 1 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 629
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Kejaksaan Negeri Berau mengembalikan berkas pemeriksaan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek jalan usaha tani yang melibatkan tersangka berinisial KM, Kepala Kampung Teluk Sumbang, Kecamatan Bidukbiduk. Pengembalian berkas ini dilakukan karena menurut Jaksa Peneliti, masih ada beberapa aspek berkas yang perlu dilengkapi oleh penyidik sebelum kasus ini dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. […]

  • Sekolah Pesisir di Berau Tembus Nasional, SMAN 11 Berau Raih Apresiasi Giat UKBI 2026

    Sekolah Pesisir di Berau Tembus Nasional, SMAN 11 Berau Raih Apresiasi Giat UKBI 2026

    • calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 306
    • 0Komentar

    BERAU, Beraunews.id – Keterbatasan listrik dan jaringan internet tak menyurutkan langkah SMA Negeri 11 Berau untuk berprestasi. Sekolah yang berada di kawasan pesisir tersebut justru berhasil menembus tingkat nasional melalui Apresiasi Giat UKBI Adaptif Tahun 2026 kategori video profil pada Rabu, 21 Oktober 2026. SMAN 11 Berau, Kalimantan Timur, masuk dalam daftar 30 sekolah terbaik […]

  • Sri Juniarsih Minta Pramuka Berau Tak Sekadar Jalankan Kegiatan Seremonial

    Sri Juniarsih Minta Pramuka Berau Tak Sekadar Jalankan Kegiatan Seremonial

    • calendar_month Rabu, 5 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 123
    • 0Komentar

    BERAU – Kepengurusan Majelis Pembimbing Cabang dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Berau masa bakti 2026–2031 resmi dilantik di Balai Mufakat, Tanjung Redeb, Selasa, 4 Agustus 2026. Pelantikan dipimpin Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur Fachruddin Djapri. Dalam susunan kepengurusan baru tersebut, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dikukuhkan sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau […]

  • Berau Bidik Kapal Wisata dan Sektor Non-Tambang untuk Dongkrak PAD

    Berau Bidik Kapal Wisata dan Sektor Non-Tambang untuk Dongkrak PAD

    • calendar_month Senin, 18 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 304
    • 0Komentar

    BERAU – Ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau pada dana transfer pusat masih tinggi. Di tengah tren penurunan kucuran dana dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Berau mulai menyiapkan strategi memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), terutama dari sektor non-pertambangan. Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, mengakui struktur fiskal daerah hingga kini belum lepas dari sokongan […]

  • MUI Rampungkan Fatwa Haram Vape, Pengurus Daerah Diminta Masifkan Sosialisasi

    MUI Rampungkan Fatwa Haram Vape, Pengurus Daerah Diminta Masifkan Sosialisasi

    • calendar_month Sabtu, 14 Nov 2026
    • account_circle admin
    • visibility 55
    • 0Komentar

    MAKASSAR – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memastikan perumusan fatwa mengenai keharaman penggunaan rokok elektrik atau vape telah rampung. Saat ini, MUI mulai memfokuskan perhatian pada upaya sosialisasi agar ketentuan tersebut diketahui dan dipahami masyarakat secara luas. Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, mengatakan, tahapan perumusan fatwa telah selesai. Langkah berikutnya adalah memperkuat penyebarluasan informasi […]

  • Polres Berau Luncurkan Warung Berkah, Sediakan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

    Polres Berau Luncurkan Warung Berkah, Sediakan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

    • calendar_month Sabtu, 16 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 675
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB— Polres Berau resmi meluncurkan program sosial Warung Berkah pada Jumat (15/8/2025) di Lapangan Pemuda, Tanjung Redeb. Program ini menyediakan makanan gratis bagi masyarakat kurang mampu seperti pengemudi ojek online, petugas kebersihan, dan warga yang melintas. Kapolres Berau AKBP Khairul Basyar mengatakan bahwa Warung Berkah merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan […]

expand_less