Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Peraturan Baru Menteri LHK: Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dituntut Hukum

Peraturan Baru Menteri LHK: Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dituntut Hukum

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
  • visibility 1.447
  • print Cetak

Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menerbitkan regulasi baru perihal perlindungan terhadap pejuang lingkungan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024.

Peraturan ini telah ditandatangani oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada 30 Agustus 2024. Regulasi yang melindungi pejuang lingkungan ini telah resmi diundangkan pada 4 September 2024.

Dalam poin pertimbangannya, KLHK menyebut bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan diperlukan tata kelola pelaksanaan pelindungan hukum. KLHK mempertimbangkan, tata kelola itu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik dan sinergitas antarlembaga dalam upaya pencegahan perusakan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024 ini terdiri dari tujuh bab. Salah satu peraturannya menyatakan bahwa pejuang lingkungan hidup kini dilindungi dan tidak bisa dipidana.

“Orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata,” tulis beleid di Pasal 2 Peraturan Menteri LHK 10/2024, dikutip pada Selasa, 10 September 2024.

Adapun kategori orang yang bisa disebut sebagai pejuang lingkungan terdiri atas orang perseorangan, kelompok orang, organisasi lingkungan hidup, akademisi atau ahli, masyarakat hukum adat, dan badan usaha.

Peraturan ini juga mengatur ihwal tata cara pejuang lingkungan bisa mendapatkan penanganan perlindungan hukum. Dalam Pasal 9 ayat 1, pejuang lingkungan harus mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Menteri LHK.

Permohonan perlindungan hukum itu dapat dilakukan secara tertulis oleh pemohon itu sendiri. Selain itu, permohonan perlindungan hukum bisa diwakili oleh keluarga inti, penasihat hukum, orang yang diberikan kuasa sebagai perwakilan, pimpinan badan usaha atau organisasi, dan akademisi ataupun ahli.

Dalam Pasal 16, menteri dapat memberikan perlindungan hukum atas tindakan pembalasan, berupa somasi dan gugatan perdata. Meski begitu, Pasal 17 juga mengatur bahwa menteri dapat menolak permohonan perlindungan hukum pejuang lingkungan, dengan melampirkan pertimbangan penolakan. (tempo.co)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Seni Mamanda Jadi Ruang Kreativitas dan Kritik Sosial di Eka Sapta

    Seni Mamanda Jadi Ruang Kreativitas dan Kritik Sosial di Eka Sapta

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 230
    • 0Komentar

    BERAU – Potensi seni dan budaya masyarakat pesisir di Kampung Eka Sapta, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, terus didorong untuk berkembang melalui kegiatan Workshop dan Pergelaran Seni Mamanda. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan BPK Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2026. Workshop Seni Mamanda akan digelar pada […]

  • Kasat Narkoba Kukar Terjerat Etomidate

    Kasat Narkoba Kukar Terjerat Etomidate

    • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 154
    • 0Komentar

    SAMARINDA – Karier Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Kartanegara (Kukar), AKP Yohanes Bonar Adiguna (YBA), terjerembab di kasus yang justru selama ini menjadi wilayah tugasnya. Polda Kalimantan Timur menetapkan perwira menengah itu sebagai tersangka dugaan penyelundupan narkotika golongan II jenis etomidate yang dikirim lewat paket ekspedisi. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romylus […]

  • Cabai Tembus Rp100 Ribu, Berau Masih Bergantung Pasokan Pangan dari Luar Daerah

    Cabai Tembus Rp100 Ribu, Berau Masih Bergantung Pasokan Pangan dari Luar Daerah

    • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 350
    • 0Komentar

    BERAU — Harga sejumlah bahan pokok di Kabupaten Berau menjelang Hari Raya Iduladha masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi tersebut dipengaruhi rantai distribusi yang panjang, ketergantungan pasokan dari luar daerah, hingga faktor cuaca yang memengaruhi produksi pangan. Kepala Bidang Bina Usaha Diskoperindag Berau, Hotlan Silalahi, mengatakan berdasarkan hasil rapat koordinasi daring bersama […]

  • Sekda: Dunia Usaha Harus Jadi Mitra Strategis Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

    Sekda: Dunia Usaha Harus Jadi Mitra Strategis Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

    • calendar_month Sabtu, 30 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 416
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb- Sejak lima tahun terakhir, PT Pama Persada Nusantara Distrik Berau mencatatkan diri sebagai salah satu perusahaan tambang yang cukup aktif dalam menyerap tenaga kerja lokal di Kabupaten Berau. Melalui program rekrutmen ketat yang dimulai sejak 2020, perusahaan menyatakan telah menerima 328 putra-putri daerah sebagai operator dan mekanik. Proses seleksi yang dilalui para pekerja […]

  • Perbaikan Tersandera Status Aset

    Perbaikan Tersandera Status Aset

    • calendar_month Minggu, 26 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 162
    • 0Komentar

    BERAU – Kawasan tracking mangrove di Teluk Semanting ditutup sementara akibat kerusakan yang dinilai cukup parah dan berpotensi membahayakan pengunjung. Hingga kini, upaya perbaikan belum dapat dilakukan karena terkendala status aset serta keterbatasan anggaran daerah. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Hj. Samsiah, mengatakan penutupan dilakukan demi menjaga keselamatan wisatawan. Kondisi jalur tracking yang rusak […]

  • Beras 100 Ton, Jagung 1.000 Ton: Strategi Berau Redam Gejolak Harga Pangan

    Beras 100 Ton, Jagung 1.000 Ton: Strategi Berau Redam Gejolak Harga Pangan

    • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 1.382
    • 0Komentar

    BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau mengklaim laju inflasi di wilayahnya hingga Mei 2026 masih dalam batas aman, terutama pada kelompok pangan. Di balik angka yang relatif terkendali itu, pemerintah daerah tetap memasang kuda-kuda: stok bahan pokok diamankan, produksi pertanian digenjot. Bupati Berau, Sri Juniarsih menuturkan, posisi inflasi di daerahnya tidak termasuk yang mengkhawatirkan jika dibandingkan […]

expand_less