Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Peraturan Baru Menteri LHK: Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dituntut Hukum

Peraturan Baru Menteri LHK: Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dituntut Hukum

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
  • visibility 1.448
  • print Cetak

Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menerbitkan regulasi baru perihal perlindungan terhadap pejuang lingkungan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024.

Peraturan ini telah ditandatangani oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada 30 Agustus 2024. Regulasi yang melindungi pejuang lingkungan ini telah resmi diundangkan pada 4 September 2024.

Dalam poin pertimbangannya, KLHK menyebut bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan diperlukan tata kelola pelaksanaan pelindungan hukum. KLHK mempertimbangkan, tata kelola itu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik dan sinergitas antarlembaga dalam upaya pencegahan perusakan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024 ini terdiri dari tujuh bab. Salah satu peraturannya menyatakan bahwa pejuang lingkungan hidup kini dilindungi dan tidak bisa dipidana.

“Orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata,” tulis beleid di Pasal 2 Peraturan Menteri LHK 10/2024, dikutip pada Selasa, 10 September 2024.

Adapun kategori orang yang bisa disebut sebagai pejuang lingkungan terdiri atas orang perseorangan, kelompok orang, organisasi lingkungan hidup, akademisi atau ahli, masyarakat hukum adat, dan badan usaha.

Peraturan ini juga mengatur ihwal tata cara pejuang lingkungan bisa mendapatkan penanganan perlindungan hukum. Dalam Pasal 9 ayat 1, pejuang lingkungan harus mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Menteri LHK.

Permohonan perlindungan hukum itu dapat dilakukan secara tertulis oleh pemohon itu sendiri. Selain itu, permohonan perlindungan hukum bisa diwakili oleh keluarga inti, penasihat hukum, orang yang diberikan kuasa sebagai perwakilan, pimpinan badan usaha atau organisasi, dan akademisi ataupun ahli.

Dalam Pasal 16, menteri dapat memberikan perlindungan hukum atas tindakan pembalasan, berupa somasi dan gugatan perdata. Meski begitu, Pasal 17 juga mengatur bahwa menteri dapat menolak permohonan perlindungan hukum pejuang lingkungan, dengan melampirkan pertimbangan penolakan. (tempo.co)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jalan Berlubang di Birang Kian Parah, Warga Tagih Janji Perbaikan Perusahaan

    Jalan Berlubang di Birang Kian Parah, Warga Tagih Janji Perbaikan Perusahaan

    • calendar_month Minggu, 15 Nov 2026
    • account_circle admin
    • visibility 39
    • 0Komentar

    BERAU – Kerusakan jalan yang dikeluhkan warga di kawasan Birang hingga wilayah seberang belum mendapat penanganan menyeluruh. Kondisi jalan yang semakin parah setelah mobilisasi kendaraan bertonase besar milik perusahaan bahkan telah menyebabkan dua orang terjatuh saat melintas. Ketua RT 9, Surateman, mengatakan keluhan warga sudah beberapa kali disampaikan kepada pihak perusahaan. Bahkan, dalam pertemuan di […]

  • Pos TNI AL Tanjung Batu Amankan Kelompok Manusia Perahu Tanpa Dokumen

    Pos TNI AL Tanjung Batu Amankan Kelompok Manusia Perahu Tanpa Dokumen

    • calendar_month Sabtu, 21 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 714
    • 0Komentar

    Tanjung Batu – Pos TNI Angkatan Laut (Posal) Tanjung Batu melaksanakan patroli keamanan laut di wilayah perairan Tanjung Batu pada Jumat (20/09/2024). Danpos AL Tanjung Batu, Letda Laut Pelaut, Heri mengatakan, patroli yang dimulai pukul 07.30 WITA ini dilakukan dengan menggunakan speed patroli dan melibatkan lima personel. Sekitar pukul 08.00 WITA, tim patroli menemukan perahu […]

  • Nugrahi Mawan (Ahong): Saatnya Depo dan Pelabuhan Indonesia Beralih dari Solar ke Elektrik

    Nugrahi Mawan (Ahong): Saatnya Depo dan Pelabuhan Indonesia Beralih dari Solar ke Elektrik

    • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 248
    • 0Komentar

    XUZHOU, CHINA — Langkah besar menuju era Green Logistic dan Green Port mulai diperlihatkan para pelaku usaha logistik nasional. Di tengah dorongan pemerintah pusat untuk mempercepat transisi energi bersih, pengusaha depo kontainer dan pelabuhan dari Indonesia turun langsung melihat perkembangan teknologi alat berat listrik dunia di pabrik XCMG, Kota Xuzhou, China. Kunjungan strategis tersebut dipimpin […]

  • Dukungan Anggaran Siap, Asal DLHK Transparan: DPRD Berau Soroti Pengelolaan Sampah

    Dukungan Anggaran Siap, Asal DLHK Transparan: DPRD Berau Soroti Pengelolaan Sampah

    • calendar_month Minggu, 8 Jun 2025
    • account_circle admin
    • visibility 653
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Berau yang telah mendapatkan peringatan dari pemerintah pusat kini menjadi sorotan serius Komisi II DPRD Berau. Minimnya koordinasi antara legislatif dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dinilai menjadi salah satu hambatan utama dalam mencari solusi yang berkelanjutan. Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, menyatakan kekecewaannya […]

  • Kejari Kukar Tahan 4 Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Factory Sharing pada Sentra UKM Sebesar Rp2 Miliar Lebih

    Kejari Kukar Tahan 4 Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Factory Sharing pada Sentra UKM Sebesar Rp2 Miliar Lebih

    • calendar_month Jumat, 5 Des 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.077
    • 0Komentar

    TENGARONG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara (Kukar) akhirnya menahan empat orang tersangka perkara dugaan korupsi pembangunan factory sharing pada Sentra UKM di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022. Nilai dugaan korupsi dalam kasus ini ditaksir sebesar Rp2.017.834.934. Penahanan empat tersangka yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik Seksi Tindak Pidana […]

  • Sempat Heboh, Kasus Penguncian Siswi di Toilet Masjid Diselesaikan Secara Kekeluargaan

    Sempat Heboh, Kasus Penguncian Siswi di Toilet Masjid Diselesaikan Secara Kekeluargaan

    • calendar_month Jumat, 28 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.099
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Kasus viral video yang menunjukkan lima orang siswi dikunci di kamar mandi Masjid Agung Baitul Hikmah, akhirnya berakhir dengan damai. Meskipun sempat digelandang ke Polsek Tanjung Redeb, pria berinisial IH yang diketahui sering berjualan tisu di perempatan Jalan H.Isa ini akhirnya dibebaskan. Salah satu orangtua korban yang tak terima sang anak diperlakukan […]

expand_less