Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Peraturan Baru Menteri LHK: Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dituntut Hukum

Peraturan Baru Menteri LHK: Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dituntut Hukum

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
  • visibility 1.450
  • print Cetak

Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menerbitkan regulasi baru perihal perlindungan terhadap pejuang lingkungan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024.

Peraturan ini telah ditandatangani oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada 30 Agustus 2024. Regulasi yang melindungi pejuang lingkungan ini telah resmi diundangkan pada 4 September 2024.

Dalam poin pertimbangannya, KLHK menyebut bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan diperlukan tata kelola pelaksanaan pelindungan hukum. KLHK mempertimbangkan, tata kelola itu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik dan sinergitas antarlembaga dalam upaya pencegahan perusakan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024 ini terdiri dari tujuh bab. Salah satu peraturannya menyatakan bahwa pejuang lingkungan hidup kini dilindungi dan tidak bisa dipidana.

“Orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata,” tulis beleid di Pasal 2 Peraturan Menteri LHK 10/2024, dikutip pada Selasa, 10 September 2024.

Adapun kategori orang yang bisa disebut sebagai pejuang lingkungan terdiri atas orang perseorangan, kelompok orang, organisasi lingkungan hidup, akademisi atau ahli, masyarakat hukum adat, dan badan usaha.

Peraturan ini juga mengatur ihwal tata cara pejuang lingkungan bisa mendapatkan penanganan perlindungan hukum. Dalam Pasal 9 ayat 1, pejuang lingkungan harus mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Menteri LHK.

Permohonan perlindungan hukum itu dapat dilakukan secara tertulis oleh pemohon itu sendiri. Selain itu, permohonan perlindungan hukum bisa diwakili oleh keluarga inti, penasihat hukum, orang yang diberikan kuasa sebagai perwakilan, pimpinan badan usaha atau organisasi, dan akademisi ataupun ahli.

Dalam Pasal 16, menteri dapat memberikan perlindungan hukum atas tindakan pembalasan, berupa somasi dan gugatan perdata. Meski begitu, Pasal 17 juga mengatur bahwa menteri dapat menolak permohonan perlindungan hukum pejuang lingkungan, dengan melampirkan pertimbangan penolakan. (tempo.co)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • RAPBD 2025 Disetujui di Angka Rp5,2 Triliun

    RAPBD 2025 Disetujui di Angka Rp5,2 Triliun

    • calendar_month Selasa, 26 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.270
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Setelah dipaparkan oleh Bupati Berau beberapa waktu lalu, kemudian dibahas bersama DPRD Berau dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2025 disepakati di angka Rp5,2 Triliun. Dalam kesepakatan RAPBD itu bisa dirincikan untuk pendapatan Rp4,7 Triliun lebih, belanja Rp5,2 Triliun, defisit di angka Rp488 Miliar […]

  • Mahasiswa Protes Perda Miras, Kejaksaan Berau Siapkan Pendataan Menyeluruh Penjual Alkohol

    Mahasiswa Protes Perda Miras, Kejaksaan Berau Siapkan Pendataan Menyeluruh Penjual Alkohol

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 356
    • 0Komentar

    BERAU — Gelombang keresahan soal maraknya peredaran minuman keras di Berau resmi masuk ke meja penegak hukum. Aksi unjuk rasa mahasiswa ke gedung DPRD Berau pada 19 Mei 2026 menjadi pintu masuk, setelah para pemuda itu menyodorkan data dan kegelisahan mereka kepada aparat kejaksaan. Kasubsi I Intelijen Kejaksaan Negeri Berau, Agung, mengungkapkan, demonstrasi tersebut dipandang […]

  • Kasus Penusukan Samarinda Terkuak, Polisi Beberkan Detik-Detik Kematian Korban Lewat Rekonstruksi

    Kasus Penusukan Samarinda Terkuak, Polisi Beberkan Detik-Detik Kematian Korban Lewat Rekonstruksi

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 407
    • 0Komentar

    SAMARINDA — Kepolisian menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang menewaskan Muhammad Reza Adam Jafar di halaman Mapolsek Samarinda Seberang, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baqa, Samarinda. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka berinisial GS memperagakan 11 adegan yang menggambarkan rangkaian peristiwa hingga korban meninggal dunia. Kasi Humas Polresta Samarinda, Inspektur Polisi Dua Arie Soeharyadi, mengatakan rekonstruksi dilakukan untuk memastikan […]

  • Rudi Mangunsong Soroti Ketimpangan Pengembangan Wisata, Pemkab Diminta Prioritaskan Segah

    Rudi Mangunsong Soroti Ketimpangan Pengembangan Wisata, Pemkab Diminta Prioritaskan Segah

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 557
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau untuk lebih memperhatikan wisata di daerah pedalaman Segah. Ia merasa Disbudpar Berau lebih memerhatikan kasawan wisata di pesisir seperti Talisayan dan Biduk-biduk. Rudi meminta membangun Sarana Prasarana (Sapras) dalam menunjang kebutuhan para […]

  • Creativehub Berau Dirancang Modern – Pemerintah Siapkan Wadah Besar untuk Ekonomi Kreatif Anak Muda

    Creativehub Berau Dirancang Modern – Pemerintah Siapkan Wadah Besar untuk Ekonomi Kreatif Anak Muda

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 458
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau terus memperkuat pondasi ekonomi kreatif dengan langkah nyata. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan Creativehub, pusat kegiatan kreatif yang dirancang menjadi ruang bertemunya para pelaku seni, teknologi, dan talenta muda Bumi Batiwakkal. Disbudpar Berau kini mematangkan konsep dan kebutuhan fasilitas agar Creativehub tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul, tetapi juga […]

  • Tingkatkan Layanan Kesehatan, Berau Gelar Orientasi Kader Posyandu

    Tingkatkan Layanan Kesehatan, Berau Gelar Orientasi Kader Posyandu

    • calendar_month Senin, 11 Nov 2024
    • account_circle admin
    • visibility 722
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Kegiatan Orientasi Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Berau yang dilaksanakan di Balai Mufakat, pada Senin, (11/11/2024), dihadiri oleh para anggota Puskesmas se-Kabupaten Berau serta tamu undangan lainnya. Acara ini bertujuan untuk memperkuat peran kader Posyandu dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan primer di daerah tersebut. Integrasi Layanan Primer merupakan salah satu pilar dari Transformasi […]

expand_less