Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » Peringatan Harkodia 2024: Korupsi Adalah Musuh Bersama 

Peringatan Harkodia 2024: Korupsi Adalah Musuh Bersama 

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Kamis, 5 Des 2024
  • visibility 854
  • print Cetak

Tanjung Redeb – Menyambut peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Inspektorat Kabupaten Berau menggelar rangkaian acara berupa talkshow sebagai upaya memperkuat integritas sebagai pondasi utama dalam menjalankan tanggung jawab yang diamanatkan pemerintah. Kamis, (5/12/2024).

Kepala Inspektorat Kabupaten Berau, Riza Fahmi, menyampaikan rangkaian kegiatan anti korupsi ini diharapkan dapat memberikan edukasi yang informatif serta pemahaman akan pentingnya upaya membangun kegiatan anti korupsi secara bersama-sama dari segenap kalangan.

Dilaporkannya, pada tanggal 13 November lalu, ia melakukan podcast dengan Pjs Bupati bersama 3 Kepala Kampung yang disarankan sebagai desa anti korupsi.

Ia berharap momentum penting ini dapat memperkuat komitmen bersama dalam mendorong terciptanya budaya antikorupsi di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

“Bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” Tambahnya.

Asisten III Setda Kabupaten Berau, Maulidiyah dalam kesempatan ini mewakili Bupati Berau menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini untuk meneguhkan komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

“Jangan sampai bertindak, apalagi mengambil kebijakan di luar aturan, yang dikhawatirkan akan memicu permasalahan maupun tindakan melawan hukum,” Tegas Maulidiyah.

Persoalan keuangan negara adalah persoalan yang cukup sensitif. Sehingganya harus senantiasa mengikuti dan menjalankan seluruh prosedur serta mekanisme pengelolaan keuangan secara tertib, disiplin, dan terbebas dari praktik korupsi.

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Operasi Pasar LPG Digelar, Pemkab Berau Tegaskan Harga Tak Boleh Lewati HET

    Operasi Pasar LPG Digelar, Pemkab Berau Tegaskan Harga Tak Boleh Lewati HET

    • calendar_month Rabu, 18 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 498
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, Pemerintah Kabupaten Berau memastikan ketersediaan gas LPG 3 kilogram bagi masyarakat tetap aman. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar operasi pasar LPG bersubsidi di Lapangan GOR Pemuda, Tanjung Redeb, Selasa (17/3/2026). Kegiatan yang digagas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau tersebut bekerja sama dengan PT […]

  • Akses Long Duhung–Long Keluh Terputus, Penanganan Darurat Libatkan Swasta

    Akses Long Duhung–Long Keluh Terputus, Penanganan Darurat Libatkan Swasta

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 264
    • 0Komentar

    BERAU – Akses jalan di wilayah Hulu Kelay dilaporkan terputus sejak sepekan terakhir. Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau bergerak cepat dengan menggandeng pihak swasta untuk melakukan penanganan darurat. Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, menyampaikan bahwa kerusakan jalan diperkirakan terjadi pada pekan lalu. Titik jalan […]

  • Bupati Berau Sebut Peresmian Koperasi Merah Putih Hanya Menunggu Waktu

    Bupati Berau Sebut Peresmian Koperasi Merah Putih Hanya Menunggu Waktu

    • calendar_month Minggu, 3 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 547
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB– Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyampaikan saat ini pemerintah tengah memprioritaskan pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai bagian dari agenda nasional. Kabupaten Berau termasuk dalam wilayah yang akan segera meresmikan koperasi tersebut. “Koperasi ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan UMKM serta meningkatkan daya saing mereka secara signifikan,” kata Sri Juniarsih dalam agenda peringatan Harkopnas, beberapa […]

  • Petani Pesisir Berau Butuh Distribusi Pupuk yang Adil dan Transparan

    Petani Pesisir Berau Butuh Distribusi Pupuk yang Adil dan Transparan

    • calendar_month Jumat, 18 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 720
    • 0Komentar

    A-news.id, Tanjung Redeb – Ketersediaan pupuk subsidi masih menjadi persoalan bagi para petani di Berau, khususnya di wilayah pesisir yakni Biatan, Talisayan, Batu Putih hingga Biduk Biduk. “Masyarakat khususnya petani sering mengeluhkan distribusi pupuk yang tidak sesuai dengan pesanan, sehingga pasokan bagi petani di daerah pesisir juga masih kurang,” ujar salah satu anggota DPRD Berau, […]

  • Serangan Buaya Kian Meresahkan, DPRD Berau Desak Pemerintah Segera Bangun Penangkaran

    Serangan Buaya Kian Meresahkan, DPRD Berau Desak Pemerintah Segera Bangun Penangkaran

    • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 597
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Konflik antara manusia dan buaya di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan. DPRD Berau meminta pemerintah daerah segera merealisasikan rencana pembangunan penangkaran buaya sebagai langkah penanganan jangka panjang. Anggota DPRD Berau, Sakirman, mengatakan desakan tersebut muncul setelah insiden serangan buaya yang hampir merenggut nyawa seorang warga di Karang Mulyo, Kecamatan Tanjung Redeb. Peristiwa […]

  • DPRD Berau Beri Tenggat hingga 15 Juni untuk Tindak Lanjut Polemik BPHTB

    DPRD Berau Beri Tenggat hingga 15 Juni untuk Tindak Lanjut Polemik BPHTB

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 113
    • 0Komentar

    BERAU – Polemik penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Berau yang digelar pada Senin, 8 Juni 2026. Dalam rapat tersebut, sejumlah warga menyampaikan keberatan terkait mekanisme penetapan BPHTB yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghasilkan nilai pajak yang lebih tinggi dari perkiraan. […]

expand_less