Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Polres Berau Tegaskan Siap Tindak Tegas Dugaan Jetty Batu Bara Ilegal

Polres Berau Tegaskan Siap Tindak Tegas Dugaan Jetty Batu Bara Ilegal

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 22 Jan 2025
  • visibility 987
  • print Cetak

Tanjung Redeb – Dugaan adanya jetty tak berizin yang digunakan untuk penumpukan dan pengiriman batu bara ilegal di Kabupaten Berau semakin mencuat. Sejumlah lokasi di wilayah Berau, mulai dari Kampung Labanan Jaya hingga kawasan Letter S di Kecamatan Teluk Bayur, diduga menjadi tempat aktivitas ilegal tersebut.

Dilansir dari media zona.my.id, Kapolres Berau, AKBP Khairul Basyar, melalui Kanit Tipiter Satreskrim Polres Berau, Ipda Yoga Fattur Rahman, menyatakan bahwa pihaknya akan serius menindaklanjuti informasi terkait keberadaan jetty tak berizin yang digunakan untuk aktivitas penambangan batu bara ilegal ini.

Pihak kepolisian berkomitmen untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran.

“Jika terbukti ada jetty yang digunakan untuk penumpukan dan pengiriman batu bara ilegal tanpa izin, kami akan segera mengambil tindakan tegas,” ujar Ipda Yoga Fattur Rahman.

Yoga menambahkan bahwa informasi terkait dugaan adanya jetty ilegal ini akan segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan lapangan. Pihaknya juga mengingatkan bahwa Polres Berau tidak akan pandang bulu dalam menindak pelanggaran semacam ini.

“Apabila terbukti ada pelanggaran, kami tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan keberadaan jetty tak berizin ini diharapkan dapat membuka mata publik dan mencegah praktik ilegal yang merugikan banyak pihak, termasuk kerusakan lingkungan dan kerugian negara. Pihak kepolisian berjanji akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah tegas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.(zona/fr)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polisi Tunggu Laporan PLN Terkait Perusakan Kantor oleh Massa Aksi

    Polisi Tunggu Laporan PLN Terkait Perusakan Kantor oleh Massa Aksi

    • calendar_month Sabtu, 21 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 814
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Kasus perusakan kantor PLN UP3 Berau oleh sekelompok pengunjuk rasa beberapa waktu lalu menarik perhatian Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Berau. Massa aksi melakukan tindakan tersebut sebagai bentuk protes terhadap pemadaman listrik yang dianggap meresahkan warga. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih menunggu laporan resmi dari pihak PLN untuk melanjutkan proses penyelidikan. […]

  • Pengangguran di Berau 5,15 Persen, Pemkab Genjot Job Fair dan BLK

    Pengangguran di Berau 5,15 Persen, Pemkab Genjot Job Fair dan BLK

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 532
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Berau pada Agustus 2024 tercatat 5,15 persen. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan tantangan yang harus dijawab pemerintah daerah, terutama dengan bertambahnya penduduk usia produktif serta derasnya arus pencari kerja dari luar daerah. Berau memang menjadi magnet karena memiliki upah minimum tertinggi di Kalimantan Timur. Dinas Tenaga Kerja […]

  • Asap Kebakaran Lahan Mengancam Kualitas Udara di Kota Berau

    Pisah dari BPBD, Damkar Berau Diharapkan Lebih Gesit dan Profesional

    • calendar_month Jumat, 28 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 709
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Rencana pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) sebagai instansi mandiri di Kabupaten Berau mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau. Pemisahan Damkar dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dalam menangani kebakaran. Anggota DPRD Berau, Sutami, menegaskan bahwa tugas pemadam kebakaran sangat […]

  • DPRD Berau Beri Tenggat hingga 15 Juni untuk Tindak Lanjut Polemik BPHTB

    DPRD Berau Beri Tenggat hingga 15 Juni untuk Tindak Lanjut Polemik BPHTB

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 63
    • 0Komentar

    BERAU – Polemik penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Berau yang digelar pada Senin, 8 Juni 2026. Dalam rapat tersebut, sejumlah warga menyampaikan keberatan terkait mekanisme penetapan BPHTB yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghasilkan nilai pajak yang lebih tinggi dari perkiraan. […]

  • Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai rapat pengambilan keputusan RUU Minerba Badan Legislasi DPR, Senin (17/2/2025). Foto: Fariza/kumparan

    Peluang Baru! Ormas Keagamaan Bisa Kelola Tambang Tanpa Batasan Eks-PKP2B

    • calendar_month Selasa, 18 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 743
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan tidak lagi terbatas hanya untuk pengelolaan lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Hal ini berlaku seiring dengan pengesahan RUU perubahan keempat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi […]

  • DPMK Berau Ingatkan Penurunan ADK 2026, Kampung Harus Tetap Naik Kelas Lewat Inovasi dan Penguatan Potensi Lokal

    DPMK Berau Ingatkan Penurunan ADK 2026, Kampung Harus Tetap Naik Kelas Lewat Inovasi dan Penguatan Potensi Lokal

    • calendar_month Sabtu, 6 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 422
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau mengingatkan seluruh pemerintah kampung agar semakin cermat dalam menyusun perencanaan pembangunan. Meski Alokasi Dana Kampung (ADK) 2026 diproyeksikan menurun, target peningkatan status kampung tetap tidak berubah: kampung harus terus naik kelas. Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, menegaskan bahwa kualitas pembangunan desa tidak boleh berpatokan pada […]

expand_less